Home NASIONAL DPR Desak Pemerintah Buat Standar Harga Cabai

DPR Desak Pemerintah Buat Standar Harga Cabai

0
SHARE

Komisi IV DPR meminta pemerintah menjaga kestabilan harga cabai. Setelah harganya sempat meroket, para petani kini dihadapkan dengan anjloknya harga. Dari yang semula mencapai Rp 180 ribu kini tinggal di kisaran Rp 80 ribu.

Anggota Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah segera membenahi masalah distribusi. Di antaranya rantai pedagangan yang terlalu panjang, sehingga harga dari petani sampai ke pedagang tidak terlalu jomplang.

“Selama ini, saya lihat memang ada masalah di distribusi tata niaga. Ada masalah di pertanian yang tak kunjung tuntas-tuntas, tidak ada solusi yang integratif dari hulu ke hilir,” jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/3).

Menurut Akmal, melonjaknya harga cabai dari akhir Desember sampai awal Maret kemarin juga karena masalah distribusi yang buruk.

Buktinya, harga cabai di petani tidak tinggi. Stok juga masih banyak. Namun, saat sampai ke pasar, harganya melonjak berkali-kali lipat dan barangnya langka.

“Saat harga cabai naik, konsumen berteriak. Saat harga cabai jatuh giliran petani kita berteriak. Sementara yang untung ini cuma pedagang. Padahal baik konsumen maupun petani ini harus sama-sama dilindungi. Mestinya Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Pertanian saling bahu-membahu mengatasi masalah ini,” jelasnya.

Akmal mengusulkan agar pemerintah menetapkan batas harga pembelian cabai di tingkat petani. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mencegah jangan sampai petani mengalami kerugian saat terjadi panen raya atau mencegah harga naik di tingkat pedagang di saat pasokan lagi seret.

“Saat panen raya cabai harus tetap dibeli oleh Bulog atau siapa saja dengan harga yang menguntungkan petani, agar mereka tetap semangat menjadi petani. Kan kasihan juga saat harga jatuh menderita, kemudian saat harga naik malah dinikmati pedagang. Kemudian, kami juga sudah ingatkan kepada Kementan agar sentra-sentra cabe diberikan insentif,” bebernya.

Untuk mencegah harga di petani anjlok, Akmal mengusulkan agar kewenangan Bulog diperluas. Dia ingin Bulog tidak hanya melakukan pembelian terhadap jenis padi dan jagung, tapi juga komoditas yang rentan seperi cabai.

“Kementerian Perindustrian juga harus pikirkan industri pascapanen cabai atau memberikan ruang bagi industri untuk bermitra dan melakukan pelatihan kepada petani yang punya luasan lahan tertentu. Kemendag juga perlu membuat regulasi untuk pengaturan tata niaga.

Sementara, Kementan bertugas untuk mengurusi aspek produksi di hulunya. Dengan begitu, tidak akan ada masalah lagi dengan cabe,” tandasnya.(jar/rmol/mam/JPG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here