Home BISNIS DPR Kritisi Arah Diversifikasi Energi

DPR Kritisi Arah Diversifikasi Energi

0
SHARE

Kalangan anggota dewan mengkritisi kebijakan diversifikasi energi nasional dan lemahnya terobosan pemerintah dalam mendorong naiknya lifting minyak. Terus merosotnya target produksi minyak sepanjang tiga tahun terakhir cerminan dari lemahnya mencari terobosan untuk meningkatkan produksi minyak nasional.

Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar mengaku pesimis setelah mencermati arah pengembangan diversifikasi energi nasional yang disampaikan dalam nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018.

Menurutnya, nota keuangan APBN 2018 semakin menegaskan bahwa proyeksi lifting minyak terus mengalami penurunan sejak tahun 2015. “Situasi ini memberikan gambaran tidak adanya terobosan terhadap peningkatan produksi dan kelemahan dalam melakukan diversifikasi energi secara nasional,” ujarnya melalui pesan singkat kepada JawaPos.com, Rabu (23/8).

Legislator asal Jawa Timur menyebutkan realisasi perkembangan lifting minyak di APBN yang terus merosot sejak 2016. Di tahun tersebut, lifting minyak Indonesia mencapai 825 barel per hari (bph), turun menjadi 815 ribu bph pada 2017 dan kembali turun menjadi 800 ribu bph untuk RAPBN 2018.

“Situasi ini menunjukan bahwa belum adanya keseriusan dalam mengembangkan alternatif energi yang ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang,” jelas politikus PKS itu.

Rofi juga mengingatkan, subsidi energi yang semakin besar di tahun 2018 sekitar Rp 172,4 triliun harus diorientasikan kepada sektor publik secara transparan, efektif dan tepat sasaran. Selain itu juga, diharapkan dapat menjadi daya pendorong konsumsi energi publik yang semakin produktif. Sebagai informasi, angka subsidi mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 168,8 triliun.

“Kenaikan subsidi energi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dan mampu mendorong produktifitas nasional, bukan sekedar program populis yang tidak memberikan dampak yang besar kepada perbaikan konsumsi publik.” tegas Rofi.

Sebagai catatan, dalam APBN Pemerintah di tahun 2017 telah menetapkan lifting minyak bumi sebesar 815 ribu bph dan lifting gas bumi 1.150 ribu bph dengan total lifting migas sebesar 1.965 ribu bph. Tentu saja secara factual, target tesebut tidak jauh berbeda dengan proyeksi APBN 2018 lifting minyak 771-815 ribu bph dan lifting migas sebesar 1.194-1.235 ribu bph. (dna/JPC)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here