SERANG-Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menilai, lokasi tes CPNS di Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia (BPSDM)/Badan Diklat Banten di Pandeglang merupakan keputusan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Di tempat itu dipilih karena, sangat representatif. Sarana dan prasarananya memadahi. Terutama jumlah komputer yang cukup banyak.
“Jadi BKN meminjam bengunan Badiklat, karena itu repersentatif. Dan itu yang menentukan pusat (BKN), bukan kita,” kata WH saat ditemui di Alun-alun Kota Serang, Selasa (23/10). Mengenai adanya keluhan dari peserta khususnya yang berasal dari Tangerang dikarenakan jauhnya jarak, WH meminta, peserta jangan mengeluh. “Saya saja dulu tesnya ke Bandung. Yah, saran saya kalau mau jadi pegawai negeri ya datang lah. Jangan mengeluh. Masa nggak mau, kan di Banten udah ada jalan tol,” katanya.
Ketua DPRD Banten Asep Rahamtullah menilai, lokasi tes yang dianggap jauh harus dijadikan sebuah perjuangan. “Jangan mengeluh dulu. Kalau punya keinginan ya harus ikut. Apalagi tesnya kan by sistem, pakai komputer,” kata Asep. Ia juga menilai, terkait dipilihnya Gedung BPSDM/Badiklat Banten menjadi lokasi tes, dikarenakan tempat yang representatif. “Kebetulan Pemprov Banten punya tempat di Badiklat, daripada sewa kenapa nggak di sana saja. Ini kan untuk efisiensi, dan prasarana di sana juga menunjang,” ujarnya.
Pj Sekda Banten Ino S Rawita mengatakan, dari 8 kabupaten/kota, hanya Kabupaten Serang yang tidak disertakan pada lokasi yang sama. “Itu semua disetujui sama BKN dan keputusan bersama kabupaten/kota, hanya Kabupaten Serang saja yang tempat tesnya terpisah. Ditambah kalau menyebar (tes CPNS) BKN tidak cukup orang dan alat yang harus menyebar,” katanya.
Dipilihnya BPSDM Banten sebagai lokasi tes, menurut Ino, dikarenakan dalam fasilitas tersebut dapat memuat sekitar 800 unit komputer untuk tahapan tes. Komputer tersebut akan digunakan secara bergilir oleh peserta.
“Untuk itu, pemerintah pusat akan membagi jadwal tes selama 1,5 bulan. Nanti dipakai gantian. Karena bisa dibayangkan satu kabupaten bisa 10 ribu pendaftar,” ujarnya. Lebih lanjut, Ino mengungkapkan, jumlah pendaftar untuk Pemprov Banten mencapai 6.000 orang.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang Surya Wijaya mengaku, Pemkab Tangerang sebelumnya sudah mengajukan diri agar peserta asal Kabupaten Tangerang dapat melaksanakan tes CPNS di wilayah sendiri. Namun, hal itu tidak bisa terealisasi akibat tidak adanya lokasi yang memenuhi syarat.
“Itu dari BKN, kita sudah sediakan tempat, tapi tempatnya dinilai kurang memenuhi syarat,” ujar Surya.
Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Supriyadi mengatakan, kebijakan pelaksanaan tes merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal itu, menurutnya sangat wajar dan tidak harus menjadi perdebatan di masyarakat. “Saya pikir itu wajar, karena CPNS merupakan kewenangan pusat,” katanya. (tb/ang/bha)