Beranda NASIONAL Jangan Kaitkan Dana Kelurahan dengan Politik

Jangan Kaitkan Dana Kelurahan dengan Politik

0
BERBAGI
JAWAB PERS: Presiden Jowi menjawab pertanyaan wartawan usai membuka Trade Expo Indonesia (TEI) ke-33 Tahun 2018, di Hall Nusantara Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (24/10). FOTO: Setkab

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran terkait dengan rencana pemberian dana kelurahan mulai tahun depan menjadi sorotan. Padahal, menurutnya hal tersebut tidak perlu terjadi. Alasannya, dana kelurahan yang akan dialokasikan tersebut untuk rakyat, untuk memperbaiki jalan di kampung, memperbaiki selokan yang ada di kampung-kampung.

Jokowi mengatakan, pemberian dana kelurahan merupakan komitmen pemerintah untuk dinikmati oleh masyarakat. Jokowi menjelaskan, selama ini pemerintah hanya memberikan dana desa di kabupaten-kabupaten. Kalau dana lelurahan akan diberikan untuk kota karena ada kurang lebih hampir 100 kota yang ada di Indonesia.

“Oleh sebab itu, bukan hanya di desa saja yang perlu dana desa, tapi kelurahan juga diperlukan untuk memperbaiki selokan, untuk memperbaiki jalan di kampung-kampung,” ujar Jokowi, kemarin.

Jokowi mengingatkan, masalah dana kelurahan jangan dihubung-hubungkan dengan politik. Padahal, kehidupan ini tidak hanya politik saja, ada sosial, ada ekonomi, ada budaya, semuanya ada.

“Sedikit-dikit dihubungkan dengan politik, enggak rampung-rampung kita ini. Itulah kepandaian para politikus mempengaruhi masyarakat, hati-hati saya titip ini hati-hati, hati-hati, hati-hati,” tuturnya.

Menurut Jokowi, banyak politikus yang baik-baik. Tapi juga banyak sekali politikus yang sontoloyo. Karena itu, Jokowi mengajak masyarakat untuk menyaring, memfilter mana yang benar mana yang enggak bener, mana yang betul mana yang tidak betul.

“Masyarakat sekarang saya lihat sudah semakin pintar, semakin matang dalam berpolitik sehingga jangan sampai kita ini dibawa, dipengaruhi oleh politikus-politikus yang hanya untuk kepentingan sesaat mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan kita,” tegas Jokowi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo kembali menegaskan bahwa adanya dana kelurahan itu merupakan aspirasi murni yang disampaikan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Memang, kelurahan juga sudah mendapat jatah dari APBD, namun jumlahnya sangat terbatas.

Alokasi dana kelurahan juga nantinya bukan berasal dari dana desa. Tapi, dana kelurahan yang dialokasikan bersumber dari APBN dan sudah ada manajemen tata kelola yang tidak tercampur dengan dana desa.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menambahkan, berdasarkan catatan Ditjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri, setidaknya jumlah kelurahan yang tersebar sebanyak 8.485 kelurahan. Apakah semua mendapat jatah dana keluarahan? Bahtiar mengatakan pemberian dana kelurahan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan ada skala prioritas yang diberlakukan.

“Apakah semua kelurahan dapat? Tentu nanti ada formulanya terkait kapasitas fiskal, ketertinggalan, kondisi infrastuktur pelayanan dasar, yang masih berkarakter pedesaan, tingkat kemiskinan, terpencil dan lainnya,” urai Bahtiar kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (24/10).

Namun, untuk hal-hal teknis, Bahtiar menjelaskan saat ini masih dalam pembahasan oleh tim pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kemendagri. Ia mencontohkan misalkan untuk kelurahan yang ada di DKI Jakarta yang sudah mendapat alokasi yang cukup dari APBD maka belum menjadi prioritas untuk mendapatkan alokasi dana kelurahan.

Sementara itu, pernyataan soal politikus sontoloyo ini langsung disambut baik oleh politisi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily. Menurut Ace Hasan, politikus sontoloyo adalah politisi yang menghalang-halangi upaya Pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia. Tak sampai di situ, anggota Komisi X DPR-RI ini pun mengaitkan politikus sontoloyo ini dengan sikap kubu oposisi yang menghalangi kebijakan Presiden Jokowi untuk menyalurkan dana kelurahan di tahun 2019.

“Politikus sontoloyo adalah politisi yang menghalang-halangi upaya Pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Konteksnya ketika dana kelurahan yang seharusnya disetujui oleh berbagai pihak. Karena itu adalah upaya untuk melakukan pemerataan keadilan anggaran yang selama ini dinikmati oleh masyarakat desa, dan di kelurahan pun juga seharusnya mendapatkan porsi yang sama. Karena masalah yang dihadapi di pedesaan sama juga dengan apa yang dialami oleh masyarakat di perkotaan,” kata Ace Hasan di Gedung DPR-RI, Rabu (24/10).

Dikatakan Ace Hasan, dalam kebijakan dana kelurahan ini ada politisi-politisi yang mencoba untuk menghalangi dan menuduh kebijakan tersebut syarat dengan kepentingan politik. “Nah, ada pihak-pihak bahkan ada politisi-politisi yang mencoba untuk menghalangi upaya untuk mensejahterakan rakyat, dengan menuduh bahwa kebijakan itu demi kepentingan politik,” ujarnya.

Ace Hasan pun membenarkan pernyataan Presiden Jokowi soal politikus sontoloyo itu ada di kubu Prabowo-Sandiaga, yang secara terang-terangan menghalangi kebijakan dana kelurahan ini. Padahal, tujuan dari penyaluran dana kelurahan ini untuk kesejahteraan rakyat di tingkat kelurahan, seperti yang dinikmati oleh masyarakat pedesaan.

“Tentu, karena tujuan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sesungguhnya adalah upaya untuk mensejahterakan rakyat tidak pada tempatnya. Jika upaya untuk kesejahteraan rakyat, menciptakan pemerataan keadilan anggaran itu kemudian dihalang-halangi, dengan cara mengatakan bahwa ini adalah upaya untuk menarik hati rakyat. Memang politik itu tujuannya untuk menarik hati rakyat,” jelasnya.

Ace Hasan tak menampik jika dana kelurahan yang diusulkan oleh Presiden Jokowi tak lepas dari keinginan mengambil hati rakyat. “Tentu kalau rakyat senang, rakyat akan menerima kita semua sebagai politisi. Jadi Pak Jokowi ingin mengatakan bahwa politik adalah jalan menuju kebaikan. Karena apapun upaya untuk mensejahterakan rakyat jangan dihalang-halangi,” terangnya.

Tempat terpisah, politisi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui pihaknya tidak merasa tersindir dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait politikus sontoloyo. Bahkan, mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh kader PDI Perjuangan itu.

“Ya, kalau sindir menyindir, pantun berpantun biar ajalah, ngak usah kita terlalu bahas. Kita nggak tahu yang dimaksud Pak Presiden apa gitu loh, tapinya kita berpikir positif aja untuk terus bekerja,” kata Dasco kepada wartawan.

Menurut Dasco, pihaknya tidak mau menilai pernyataan tersebut, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada publik untuk menilai pernyataan tersebut. Karena, kubu Prabowo-Sandiaga tidak merasa tersinggung dengan bahasa politikus sontoloyo tersebut.

“Kita tidak menilai soal itu lah, kembalikan kepada penilian dari masyarakat untuk bagaimana menilainya. Kita nggak merasa terganggu kok. Kita nggak merasa kita dituding kok,” tukasnya. (fin/bha)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here