Home TANGERANG HUB Wagub Diminta Naikan Bankeu Saat Hadiri Paripurna HUT ke-10 Kota Tangsel

Wagub Diminta Naikan Bankeu Saat Hadiri Paripurna HUT ke-10 Kota Tangsel

1
SHARE
AKRAB: Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (empat dari kiri) berbincang akrab dengan para pimpinan DPRD Kota Tangsel dan Walikota Airin Rachmi Diany (tiga dari kiri) usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-10 Kota Tangsel di gedung DPRD Kota Tangsel, di Setu, Senin (26/11). FOTO: Miladi Ahmad/Tangerang Ekspres

SETU-Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy ditagih untuk menaikkan Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk Kota Tangsel. Ini terjadi saat ia menghadiri rapat paripurna istimewa HUT ke-10 Kota Tangsel, Senin (26/11).

Permintaan itu disampaikan langsung Ketua DPRD Kota Tangsel Moch Ramlie saat memimpin rapat paripurna istimewa tersebut. Dengan logat khas Betawinya, dalam forum itu, Ramlie tak sungkan meminta agar Pemprov Banten menunaikan janjinya memberikan Bankeu sebesar Rp100 miliar. Hal ini, disebabkan karena, besarnya sumbangan pendapatan Asli Daerah (PAD) Banten dari Kota Tangsel.

Menurut Ramlie, sumbangan Kota Tangsel untuk PAD Banten mencapai Rp1 triliun lebih. Sementara, bankeu yang diberikan kepada Kota Tangsel di bawah Rp100 miliar. “Tahun 2019 kita akan mendapat hibah Rp40 miliar. Saya berharap jumlahnya bisa lebih besar,” ungkapnya.

Mendengar permintaan itu, Andika menyatakan bahwa dalam pembangunan Pemprov Banten tidak memihak pada kota/kabupaten tertentu. Namun, semua dilakukan secara adil.

Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat tersebut menjelaskan, untuk Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang berada di wilayah selatan Banten perlu didongkrak pembangunannya. Ini merupakan kebijakan Gubernur Banten. Maka itu, bantuan untuk daerah itu lebih besar ketimbang Tangsel.

Memang, kata dia, sumbangsih Kota Tangsel ke Pemprov Banten cukup besar. Dari faktor perekonomian sekitar Rp800 miliar. Namun, pada 2018 Kota Tangsel hanya diberi hibah Rp40 miliar. “Kebijakan ini adalah merujuk dari proses program prioritas Pemprov Banten yang memerlukan anggaran besar,” ungkapnya.

Alumni Universitas Pelita Harapan tersebut menuturkan, keberpihakan Pemprov Banten dalam pembangunan ini sebetulnya bisa dilihat dalam bentuk lain. Salah satunya adalah proses yang berkaitan pengaplikasian di bidang pendidikan, kesehatan. Ini merupakan target RPJMD dan tiga tahun ke depan harus bisa terpenuhi dari target yang ada.

Pendidikan untuk SMA dan SMK harus tidak lagi dibebankan pada masyarakat. “Untuk kesehatan, masyarakat miskin diberikan aksestabilitas untuk dapatkan layanan gratis dan harus diintegrasikan dengan BPJS dan ini perlu anggaran cukup besar. Kesehayan dan pendidikan dampaknya untuk masyarkaat kabupaten/kota,” tuturnya.

Selain itu, di kesempatan ini, Andika juga menginformasikan bahwa pembangunan Jalan Raya Siliwangi Pamulang akan selesai 2019.

“Saat ini masih ada beberap titik yang belum selesai dan saya pastikan pembangunanya selesai 2019,” ujarnya.

Masih menurutnya, kendalanya yang dialami dalam pembangunan Jalan Siliwangi adalah pembebasan lahan. Pemprov Banten memiliki konsep bila pembebasan tanah sudah selesai baru akan dilakukan pembangunan.

“Proses pembangunan Jalan Siliwangi itu dimulai awal 2017 dan 2019 dipastikan selesai, sehingga masyarakat tidak jadi korban lambatnya pembangunannya,” tambahnya.

Andika menjelaskan, pembangunan Jalan Siliwangi mulai awal 2017 dan itu merupakan masa transisi saat ia bersama gubernur memimpin Banten. Ia sempat menegor Dinas Pekerjaan Umum (PU) lantaran membangun jalan tapi, tiang listrik masih berada di tengah jalan.

“Di Serang juga ada jalan dibangun tapi, ada bangunan masjid yang masih di tengah jalan,” jelasnya. (bud/esa)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here