JAKARTA—Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal puasa tahun 1440 Hijriyah atau tahun Masehi 2019 pada 6 Mei 2019. Sedangkan Kementerian Agama (Kemenag) masih belum menentukan 1 Ramadan dan baru akan melakukan sidang isbat pada 5 Mei 2019.
Seperti dilansir bisnis.com, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, penetapan itu berdasarkan hasil perhitungan astronomi hakiki wujudul hilal. Menurutnya, perhitungan itulah yang menjadi pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menentukan awal puasa.
Dalam Maklumat PP Muhammadiyah, dijelaskan mengenai awal puasa dan hari-hari besar lain, di antaranya 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah jatuh pada 5 Juni 2019. Kemudian, 1 Zulhijah 2019 akan bertepatan dengan hari Jumat pada 2 Agustus 2019.
Sedangkan Hari Arafah 9 Zulhijah 1440 Hijriyah jatuh pada hari Sabtu, 10 Agustus 2019. Terakhir, Idul Adha 10 Zulhijah akan bersamaan dengan hari Ahad yakni 11 Agustus 2019.
“Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah,” kata Haedar, Senin (25/3).
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) belum menyatakan secara resmi penetapan tanggal 1 Ramadhan untuk tahun 2019. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Bimas Islam, Muhammadiyah Amin. Menurut dia, ketentuan resmi dari pemerintah tetap harus melalui sidang isbat. Pihaknya tidak mesti mengacu pada ketetapan yang telah dikeluarkan sejumlah organisasi Islam, semisal Muhammadiyah.
Kemenag melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat Islam dijadwalkan melalukan sidang isbat tentang awal bulan Ramadan 1440 Hijirah pada Ahad, 5 Mei 2019 mendatang.
“Untuk penetapan awal Syawal 1440 H pada hari Senin, 3 Juni 2019, dan penetapan awal Zulhijjah1440 H pada hari Kamis, 1 Agustus 2019 di Kementerian Agama RI,” ujar Muhammadiyah Amin, Senin (25/3).
Mekanisme Sidang Isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI dalam penentuan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijjah akan dilakukan berdasarkan metode ru’yah dan hisab. Keputusan pemerintah RI berlaku secara nasional.
Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama terlebih dahulu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta ormas-ormas Islam dan pelbagai instansi terkait.
Hasil rukyat berasal dari daerah-daerah yang memungkinkan untuk dilihatnya hilal dirukyat. Karena itu, lanjut Amin, pihaknya sampai sekarang belum menetapkan awal bulan Ramadhan. Sebab, Kemenag tidak hanya mengandalkan data hisab, tetapi juga hasil rukyatul hilal.
“Dan musyawarah Menteri Agama dengan ormas-ormas Islam untuk mendapatkan kesepakatan bersama awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah,” jelas Amin.
Sidang Isbat akan diawali dengan pemaparan secara terbuka mengenai posisi hilal berdasarkan data hisab oleh pakar astronomi dan konfirmasi laporan Rukyatul hilal dari seluruh Indonesia. Dilanjut dengan pergelaran sidang Isbat secara tertutup yang dipimpin oleh Menteri Agama, dalam sidang tersebut, akan dilaporkan hasil pemantauan hilal (rukyatul hilal) yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
“Laporan itu akan dijadikan dasar pengambilan keputusan penetapan 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Usai sidang, Menteri Agama akan menggelar konferensi pers mengenai hasil Sidang Isbat,” lanjut dia.
Di tempat terpisah, Wakil Sekertaris Jendral Pimpinan Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi menjelaskan, pihaknya memiliki cara yang cukup berbeda dalam menentukan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah.
Menurut dia, ada tiga tahapan yang perlu dilakukan, yakni hisab, rukyat dan ikhbar. Hisab adalah metode yang sama seperti yang dilakukan Muhammadiyah. Organisasi itu memakai perhitungan astronomi hakiki wujudul hilal.
Adapun rukyat merupakan metode yang mengandalkan penglihatan hilal. “Jadi, hisab sebagai landasan keilmuan (astronomi). Rukyat mengikuti anjuran Rasul shalallahu ‘alaihi wasallam,” jelas Masduki Baidlowi seperti dikutip Republika.co.id, Senin (25/3).
Tahap selanjutnya yakni ikhbar adalah mengabarkan hasil kepada publik. Hal itu setelah adanya koordinasi dengan hasil rukyat pemerintah.
Baidlowi mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan keputusan Muhammadiyah terkait penetapa awal bulan hijriah. Menurut dia, perbedaan metode yang digunakan tidaklah menjadi soal. Yang terpenting, metode tersebut mengikuti tuntunan Rasul SAW dan menghasilkan hasil yang jelas.(bis/rep)
