PEKANBARU — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah desa di Pekanbaru saat ini sangat sangat besar. Ia pun menduga karhutla dilakukan secara terorganisasi.
“Kalau kita lihat luasannya (lahan) besar sekali. Ini terorganisasi. Nanti coba ditanyakan Pak Kapolri penanganannya secara detail,” ujar Jokowi seperti dikutip dari keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Hal ini disampaikan usai meninjau lokasi karhutla di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, Selasa (17/9).
Jokowi menyatakan, pemerintah melalui Polri akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan. Ia juga berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali.
“Perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh desa, camat, bupati, babinsa, babinkamtibmas, polsek, koramil adalah yang pertama harus dikerjakan,” katanya. “Kalau sudah kejadian, akan sulit.”
Lebih jauh Jokowi menyebutkankan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebetulnya lebih efektif. “Pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak. Lebih efektif. Tapi kalau sudah kejadian seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah kerja yang luar biasa (sulitnya),” tuturnya.
Jokowi juga mengatakan, pemerintah sudah melakukan segala upaya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Jokowi pun saat ini sedang berada di Riau untuk memantau langsung penanganan karhutla.
“Yang pertama, kita ini segala upaya, segala usaha kan sudah dilakukan, yang di darat sudah semuanya, baik semprot di darat, tambahan pasukan kemarin sudah saya perintahkan juga hari Sabtu (14/9) datang. Kemarin datang totalnya 5.600 (personel),” kata.
Presiden Jokowi berada di Pekanbaru untuk membahas langkah-langkah penanganan karhutla. “Kedua, doa juga sudah kita panjatkan. Ritualnya sudah kita lakukan, tadi shalat, tadi malam juga, tadi juga, shalat istisqa,” ungkap Presiden.
Sementara itu World Wild Life Fund (WWF) Indonesia menilai pemerintah seharusnya sudah menyatakan status darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Itu karena bencana tersebut sudah menyebabkan kerugian nyata bagi rakyat dan bangsa Indonesia.
“Status ‘Indonesia darurat karhutla’ sudah harus dinyatakan mengingat dampak bencana ini sudah menyebabkan kerugian nyata bagu rakyat dan bangsa Indonesia,” ujar Direktur Advokasi dan Kebijakan WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).
Menurut Aditya, kerugian nyata bagi rakyat dan bangsa Indonesia itu di antaranya, yakni gangguan kesehatan, gangguan sosial, gangguan ekonomi, dan gangguan ekologi. Untuk gangguan ekologi, karhutla menyebabkan hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna.
“Penyebabnya (karhutla) kompleks, tak hanya cuaca dan kondisi alam, lemahnya pengawasan juga ulah manusia baik korporasi/individu, alasan paling dominan adalah mencari keuntungan komersil lewat praktik pembukaan lahan dengan metode mudah murah,” katanya.
Copot Kapolda
Berdasarkan hasil pantauan dari udara bersama Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengemukakan, tidak melihat ada yang terbakar baik kebun sawit maupun Hutan Tanaman Industri (HTI), namun, yang terbakar adalah hutan atau semak.
“Artinya, ini ada indikasi kuat terjadinya pembakaran, kesengajaan. Sebagian sudah ditangkap, itu juga membuktikan bahwa peristiwa itu ada,” kata Tito dalam keterangan pers usai mengikuti Ratas tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Hotel Novotel, Pekanbaru, Riau, Senin (16/9) malam.
Kapolri menegaskan akan mengintensifkan upaya untuk melakukan penegakan hukum. Ia mengaku sudah melaksanakan video conference dengan seluruh kapolda, dengan seluruh kapolres seluruh Indonesia, dengan penekanan kepada enam polda yang paling utama, yaitu Polda Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalsel, dan Kalteng. Tapi juga ada yang level tier duanya, yaitu Sumatra Utara, kemudian Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, termasuk Jawa dan NTT.
Kapolri mengaku sudah menyampaikan, namanya mengintensifkan itu harus ada pulling and pushing factor, agar mereka tertarik untuk melakukan aktivitasnya maksimal dan terpacu. Menurut Kapolri, dirinya akan membentuk tim dari Mabes Polri, dari Irwasum dan jajaran Irwasum dan Propam yang akan mengecek ke semua wilayah. Targetnya adalah Polres, Polsek dan Polda.
“Jadi kalau seandainya di polda itu penilaian kita ada yang tidak terkendali dan tidak ada upaya maksimal, apalagi penangkapan enggak ada, out. Mau Kapolda, mau Kapolres, Kapolsek out,” tegas Kapolri seraya menambahkan, tim itu sudah dibentuk dan akan diturunkan ke semua polda.
Kalau seandainya mereka berhasil (Polres, Polsek, dan Polda) melakukan penangkapan, tertangkap tangan dan lain-lain, sesuai dengan gradenya beda-beda tiap Polda, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berjanji akan memmberikan reward.
“Mau sekolah, promosi, termasuk KPLB, itu akan kita berikan. Sehingga dengan adanya reward and punishment ini, Kapolri berharap jajaran kepolisian akan terpacu,” ujarnya.(rep/setkab)
