Home HUKUM Bupati Lampung Utara Ditangkap

Bupati Lampung Utara Ditangkap

0
SHARE
TIBA DI KPK: Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (tengah) dikawal petugas saat akan menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (7/10). FOTO: Antara Foto/Reno Esnir/Foc.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lampung Utara, Senin (7/10). Ketujuh orang ini sudah diamankan di Jakarta.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan ada tambahan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara. “Total yang diamankan tim KPK berjumlah tujuh orang. Ada tambahan pejabat Pemkab setingkat kepala seksi dan swasta. Tujuh orang tersebut langsung dibawa ke Jakarta melalui jalur darat, ” ujar Febri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin.

Berikutnya, lanjut Febri, dilakukan perjalanan menyeberangi Selat Sunda dan dibawa ke Kantor KPK di Jakarta untuk proses lebih lanjut. Menurut Febri, total uang yang diamankan saat OTT sekitar Rp 600 juta.

Sebelumnya, Tim KPK melakukan penyegelan rumah dinas, ruang kerja Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Ahad (6/10) malam. Selain itu, KPK juga menyegel ruangan kerja kepala Dinas Perdagangan dan Dinas Pekerjaan Umum.

Kedatangan tim KPK terkait OTT terhadap empat orang yang berada di Kabupaten Lampung Utara. Selain Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, KPK juga mengamankan dua kepala dinas (Dinas Perdagangan dan Dinas PU), serta seorang perantara.

“Rumah dinas, mobil, ruang kerja bupati dan juga ruang kerja kepala dinas sudah dipasang garis segel KPK malam itu,” kata Irwan, salah seorang warga di Kotabumi, Lampung Utara, kemarin.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, Partai Nasdem sudah menerima pengunduran diri dari Agung Ilmu Mangkunegara, Bupati Lampung Utara yang terkena OTT KPK. Ia pun mengaku prihatin atas insiden itu.

“Prihatin sekali dengan kejadian itu, saya tadi malam sudah mendapatkan informasi bahwa keluarga dekat atas nama saudara IM itu sudah mengusulkan atau minta diberhentikan atau berhenti dari partai,” kata Plate, Senin (7/10).

Pengunduran diri itu, kata Plate, ditujukan kepada pimpinan di Provinsi. Pimpinan pusat pun menindaklanjuti permintaan itu. Nasdem berharap, KPK bisa melakukan proses hukum dengan sebaik – baiknya.

“kami harapkan hanya sebagaimana amanat UU tentunya bahwa hukum itu adil bagi semuanya, tetapi projustisia harus dilaksanakan dengan baik oleh KPK,” kata Plate.

Terkait bantuan hukum, Plate mengaku belum mengetahui. Ia mengatakan, Ilmu Mangkunegara belum berkomunikasi langsung dengan partai.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa sistem tata kelola pemerintahan terkait penanggulangan praktik korupsi sebenarnya telah berjalan. Sehingga, menurut Tjahjo, OTT oleh KPK terhadap kepala daerah tidak semestinya terjadi.

“Sebenarnya sistem tata kelola semua jalan. Area rawan korupsi sudah sejak awal kami sampaikan, perencanaan anggaran, masalah proyek, masalah dana hibah, dana bansos, jual beli jabatan, masalah pembelian barang dan jasa, ini hati-hati,” ucap Tjahjo di Jakarta, Senin (7/10).

“Saya kira kalau dijalankan dengan baik saya yakin tidak akan ada OTT,” sambung dia.

Tjahjo mengaku telah mengingatkan kepada para kepala daerah agar selalu cermat dan berhati-hati dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, terutama pada bidang-bidang tertentu. Antara lain yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, proyek pemerintah, dana hibah, dana bantuan sosial, pembelian barang dan jasa, serta seleksi jabatan.

Menurut dia, pekerjaan pada bidang-bidang tersebut rentan terjadi praktik korupsi. Tak hanya itu, Kemendagri, kata Tjahjo, juga konsisten mengajak kepala daerah yang baru dilantik dan diambil sumpah jabatannya untuk berdialog dengan KPK guna membangun sinergi pemberantasan korupsi.

“Selain itu, di masing-masing pemda juga ada bagian hukumnya, ada biro hukumnya supaya setiap pengambilan kebijakan politik pembangunan, seorang kepala daerah, wakil, dan DPRD itu pasti harus sinkron, ada Kantor Wilayah Kemenkumham-nya,” kata dia.

Jika semua sistem telah berjalan baik namun praktik korupsi di level kepala daerah masih terjadi, maka Tjahjo menilai hal tersebut merupakan kesalahan individu yang bersangkutan. “Kalau sekarang masih terus terjadi, yang salah yang mana? Sistemnya sudah baik semua. Ya kembali kepada individu. kami sebagai Mendagri hanya mengingatkan mari sama-sama saling mengingatkan di antara kita, saling menjaga,” ucap Tjahjo.(rep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here