Home TANGERANG HUB Langgar Hukum di Pilkades, Tak Ada Kompromi

Langgar Hukum di Pilkades, Tak Ada Kompromi

0
SHARE
PILKADES DAMAI: (Dari kiri) Kepala DPMPD Kabupaten Tangerang Adiat Nuryasin, Dandim 0510/Tigaraksa Letkol Inf. Parada Warta Nusantara Tampubolon, Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar, Kapolresta Tangerang AKBP Ade Ary Syam Indradi, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Abdul Karim serta Kapolres Tangsel AKBP Ferdy Irawan, berfoto bersama ratusan calon kepala desa usai deklarasi pilkades damai serta pembekalan wawasan kebangsaan di GSG Puspemkab Tangerang, Senin (11/11). FOTO: Humas Kab Tangerang for Tangerang Ekspres

TIGARAKSA-Ratusan calon kepala desa (kades) dikumpulkan di Gedung Serba Guna (GSG) Puspemkab Tangerang, Senin (11/11). Di depan tiga kapolres, Dandim, Bupati Tangerang, mereka berikrar siap kalah, siap menang dan menjaga pelaksanaan Plkades Serentak, berlangsung damai.

Dalam deklarasi itu hadir, Kapolresta Tangerang AKBP Ade Ary Syam Indradi, Kapolres Tangsel AKBP Ferdy Irawan, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Abdul Karim, dan Dandim 0510/Tigaraksa Letkol Inf. Parada Warta Nusantara Tampubolon. Dalam sambutannya di depan ratusan calon kades, Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar memaparkan, pengamanan pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang di-back up, tiga polres, Polresta Tangerang, Polres Metro Tangerang dan Polres Tangsel. Karena, sejumlah kecamatan di Kabupaten Tangerang berada di wilayah hukum Polres Tangsel dan Polres Metro Tangerang Kota.

Selain itu, Zaki menegaskan, Kabupaten Tangerang satu-satunya kabupaten di Indonesia yang dinaungi dua polda, Polda Metro Jaya dan Polda Banten serta Kodam Jaya. Ia mengungkapkan, optimis pengamanan pilkades dapat maksimal. “Jadi sekali lagi saya mengingatkan, jangan sampai ada yang melakukan pelanggaran hukum. Mau itu tim sukses, itu bagian dari keluarga bapak/ibu, semua harus diproses jika melanggar hukum. Tidak ada kompromi,” tegasnya.

Selain penegakan hukum, dalam pidatonya Zaki menekankan pemahaman akan wawasan kebangsaan bagi kepala desa. Sebab, kepala desa merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Karenanya, wajib memahami simbol-simbol negara dan tata cara menghormati simbol-simbol negara. “Tadi saya dengar saat nyanyi Indonesia Raya saja masih banyak yang diem, bahkan asal aja nyebutnya. Tidak pantas itu menjadi kepala desa itu sebenarnya, betul..?, tandas Zaki. “Betulll…!!!” jawab seluruh calon kades.

“Maka, harus diberikan pendidikan wawasan kebangsaan ini,” lanjut Zaki. Ia menegaskan, calon kepala desa tidak boleh mengeluh atas tahapan pilkades yang sudah ada di undang-undang maupun peraturan daerah. “Pak Bupati kenapa sekarang mau jadi kepala desa repot amat. Emang harus repot. Karena nanti tanggungjawab bapak/ibu akan sangat besar sekali. Jangan sampai nanti ada kepala desa yang tidak bisa baca tulis, akan tetapi ngitung duit jago,” kata Zaki yang disambut gelak tawa para kades.

Ia menekankan, ketika calon kepala desa terpilih agar memanfaatkan setiap rupiah anggaran dana desa untuk membangun desa. Zaki mewanti-wanti, jangan sampai salah dalam mengelola anggaran yang pada akhirnya menimbulkan masalah. “Jangan macam-macam. Ini (proses pendaftaran pilkades) demi mencari seorang pemimpin yang benar-benar amanah nantinya. Kalau ada money politics, ada ongkos politik, khawatir nanti gelap mata. Baru dilantik habis itu ADD (anggaran dana desa) dipakai tidak benar. Udah dengerin alim ulama di kampung masing-masing,” jelasnya.

Zaki mengatakan, negara tidak tinggal diam ketika ada kepala desa yang berhasil meningkatkan kualitas hidup warganya. Ia menjelaskan, akan ada penghargaan terhadap kepal desa yang berhasil dalam membangun desa. “Saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi kepada kita semua, bahwa menjadi pemimpin itu menderita. Saya mengingatkan sekali lagi mari kita sama-sama kalau sudah berikrar dan deklarasi. Berikan kesempatan warga secara demokratis, adil dan jujur,” ungkap Zaki.

Sementara, Kapolresta Tangerang, AKBP Ade Ary Syam Indradi menegaskan, pengamaman pilkades sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain. “Kita tidak akan memberikan ruang sedikit pun kepada pihak yang mencoba membuat kericuhan dan tindak pidana lain dalam pilkdes. Untuk jumlah pasukan nanti kita akan koordinasikan dengan TNI dan Polda serta Polres Metro Tangerang dan Tangsel,” tutupnya. (mg-10)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here