Home NASIONAL Tolak Karantina di Kapal Perang

Tolak Karantina di Kapal Perang

0
SHARE
PENANGANAN VIRUS CORONA: Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2). Rapat kerja tersebut membahas pencegahan dan penanganan virus korona di Indonesia serta upaya perlindungan kesehatan Warga Negara Indonesia yang berada di China dan negara lain. FOTO: Antara Foto/Hafidz Mubarak A/aww.

JAKARTA – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menolak usulan sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Natuna agar proses karantina dilakukan dengan kapal perang dan berlabuh di lepas pantai.

Tuntutan warga Kabupaten Natuna itu disampaikan oleh anggota DPR Komisi IX dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menkes, di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/2).

“Ini tidak lazim, di seluruh dunia juga tidak lazim,” tegas Menken Terawan dalam RDP tersebut.

Menkes menilai fasilitas karantina di atas kapal tidak layak dan justru akan merugikan citra negara.

Menkes juga menyebut, sebanyak 34 pasien suspect atau terduga dinyatakan negatif terkena virus corona. “Sampai dengan tanggal 2 Februari 2020 tidak ditemukan yang positif Novel Coronavirus 2019 pada 34 sampel yang diperiksa,” ujar Terawan.

Sampel terdiri 27 warga negara Indonesia (WNI) dan 7 warga negara asing (WNA). Pemeriksaan dilakukan di laboratorium Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Pusat Kesehatan Kemenkes.

Pemerintah disebutnya juga telah melakukan upaya deteksi dini, yang dilakukan di setiap pintu masuk ke Indonesia, seperti pelabuhan dan bandara. Kemenkes juga menggunakan alat-alat yang dapat mendeteksi orang yang diduga membawa virus corona.

“Tersedia dan berfungsinya sudah dilakukan pengecekan 195 thermal scanner di 135 pintu masuk negara,” ujar Terawan.

Dari sisi kesiapan fasilitas kesehatan, ia menjelaskan, sudah ada 100 rumah sakit rujukan yang diklasifikasikan sebagai rumah sakit rujukan nasional, provinsi, dan regional. Kesemuanya disebut Terawan telah siap menangani pasien terjangkit virus corona.

Terdapat tiga rumah sakit rujukan nasional yang disebut Terawan, yakni Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, RSPAD Gatot Subroto, dan RS Persahabatan.

“Diperlukan evaluasi dan penetapan kembali RS rujukan penyakit emerging, yang belum kuat akan kami lakukan penguatan agar semua sama dengan kesiapsiagaan,” ujar Terawan.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantoni memastikan Indonesia masih negatif virus corona. Kendati demikian kewaspadaan perlu ditingkatkan seiring dengan status situasi darurat global yang telah ditetapkan World Health Organization (WHO) terkait virus corona.

Anung Sugihantoni mengatakan bahwa sejauh ini telah memeriksa 34 spesimen atau 34 orang dari 22 rumah sakit. “Dan semua hasilnya negatif,” katanya seperti dikutip Bisnis.com, Senin (3/2/).

Sementara itu pemerintah melalui KBRI akan terus memantau dan berkomunikasi dengan tujuh WNI yang masih berada di Hubei, China. Sedangkan sebanyak 238 WNI yang sebelumnya berada di Provinsi Hubei pun telah dipulangkan ke Indonesia.

“Tujuh WNI yang tetap berada di Hubei akan terus dipantau dan berhubungan dengan KBRI. Kita harapkan mereka juga bisa melewati masa-masa sulit ini,” ucap Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman kepada wartawan, Senin (3/2).

Setibanya 238 WNI di Indonesia, pemerintah pun menjamin para WNI serta 42 tim penjemput itu dalam keadaan sehat. Mereka juga akan menjalani observasi selama masa karantina selama 14 hari di Natuna.

“Semua prosedur dilaksanakan secara profesional sesuai protokol WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), serta dikoordinasikan semua kementerian dan lembaga bekerja sesuai fungsinya dalam Inpres No.4/2019,” tambahnya.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah mengucapkan terimakasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang berbesar hati menerima 238 WNI yang dievakuasi kembali ke Tanah Air.

Fadjroel berharap kerjasama seluruh masyarakat Indonesia untuk mengantisipasi menyebarnya virus jenis baru ini dapat berjalan efektif dan optimal.

Ia juga menyampaikan pemerintah menjamin perlindungan kesehatan para WNI tersebut dan akan dipantau secara langsung oleh Menteri Kesehatan bersama tim yang juga berkantor di Natuna.(rep/bis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here