Home NASIONAL November Mulai Vaksinasi, IDI Minta Hati-hati Pilih Vaksin

November Mulai Vaksinasi, IDI Minta Hati-hati Pilih Vaksin

0
SHARE

JAKARTA-Pemerintah menargetkan bulan depan sudah bisa memulai vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang melibatkan 9,1 juta orang. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta agar pemerintah berhati-hati dalam memilih vaksin.

Ketua Satgas Covid-19 PB IDI Prof Dr dr Zubairi Djoerban SpPD(K) dukungan pemerintah dalam menghadapi Covid-19. Apalagi tenaga medis mendapatkan prioritas pertama mendapat vaksin.

”Saya sampaikan terima kasih atas upaya penyediaan vaksin serta memberi prioritas bagi tenaga medis untuk divaksin,” tuturnya kemarin (22/10).

Dia memberikan beberapa saran agar vaksinasi memperoleh hasil optimal. Pertama, menurutnya persiapan arus sebaik mungkin. ”Dalam hal ini pemilihan jenis vaksin yang disediakan dan pelaksanaannya,” kata Zubairi. Apalagi Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pemberian vaksin tidak tergesa-gesa.

Seluruh dunia tengah meneliti obat dan vaksin untuk Covid-19. Ada berbagai macam calon vaksin dikembangkan. Ada yang sudah menyelesaikan uji klinis tahap 3. Untuk pemberian vaksin kepada rakyat Indonesia, Zubairi menyarankan agar pemerintah memilih vaksin yang sudah terbukti efektivitasnya.

Syarat lainnya adalah harus teruji dapat menciptakan imunogenitas dan aman. Pembuktiannya dapat dilakukan dari uji klinik tahap 3 dan menuliskan dalam jurnal ilmiah yang dipublikasikan.

Vaksin Covid-19 dari Sinovac menjadi salah satu kandidat yang akan diberikan oleh pemerintah. Menurut Zubairi hasil uji klinis vaksin dari Sinovac belum dikeluarkan. Sebab uji klinis tahap 3 baru selesai di Brazil dengan relawan 9000 orang. ”Hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan,” ungkapnya.

Zubairi ingin pemerintah mencontoh beberapa negara yang berhati-hati dalam memilih vaksin. Menurutnya negara-negara tersebut sabar menunggu data lebih banyak dari uji klinis tahap 3. Dia menekankan bahwa vaksinasi memang program penting. Namun tidak boleh tergesa-gesa.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat berperan dalam pencarian vaksin yang aman. Meski badan kesehatan dunia memperbolehkan pembuatan vaksin dipercepat melalui proses Emergency use Authorization (EUA) karena pandemi Covid-19, kehati-hatian merupakan hal utama. ”Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya,” ujarnya.

Selain BPOM, pemerintah juga perlu mendengar rekomendasi dari Indonesia n Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO). Mereka memiliki pengalaman yang baik dalam vaksinasi.

Pedoman pelaksanaan vaksinasi juga perlu dibuat pemerintah. Agar pelayanan sama dari satu wilayah dengan yang lainnya. Perhimpunan profesi kesehatan perlu digandeng. Tak kalah penting adalah pelatihan petugas dalam memberikan vaksin.

Terpisah, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro menekankan bahwa dalam mewujudkan kekebalan massal atau herd immunity kebutuhan akan vaksin Covid-19 masih ada. Mengingat, virus Covid-19 berbeda dengan virus lainnya yang dapat selesai dengan herd immunity tanpa vaksin, misalkan malaria. ”Tetapi karena Covid-19 ini penyebarannya sangat cepat dan berbahaya bagi orang yang mempunyai penyakit penyerta, maka satu-satunya cara harus ada vaksin supaya kekebalan massal itu terbentuk,” tuturnya.

Bambang menegaskan, bahwa vaksin nantinya harus mendapatkan izin dari BPOM. Sehingga, dapat dipastikan vaksin tersebut sudah memenuhi syarat aman dan manjur (safety & efficacy). Aman dalam artian tidak ada efek samping yang serius dan manjur dalam pengertian bahwa sesuai dan cocok untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap Covid-19.

“Masyarakat atau nanti para pengguna vaksin tidak perlu khawatir, selama vaksinnya sah dan resmi sebagai vaksin Covid-19, siapa pun yang membuat dan apa pun platformnya maka itu sudah mempunyai safety & efficacy yang sudah dijamin,” paparnya.

Prinsip kehati-hatian ini juga ditekankan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy. Dia mengatakan, kehati-hatian ini sudah diamanatkan Presiden Joko Widodo dalam rapat sebelumnya. Menindaklanjuti arahan terkait aksesibilitas terhadap vaksin Covid-19, pemerintah akan secara cermat, tepat, dan hati-hati dalam setiap prosesnya. Sehingga mampu berjalan secara efektif dan maksimal.

”Bapak Presiden telah berpesan betul untuk hati-hati, memang harus cepat namun tidak boleh sembrono,” ungkapnya. Pada bagian lain, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, dalam satu tahun masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin jembatan diplomasi telah memberikan banyak kontribusi. Terutama selama pandemic. Sejauh ini, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan 120 pihak, yang terdiri dari 11 negara, 12 Organisasi Internasional, dan 97 NGOs.

Di awal pandemi, diplomasi difokuskan guna pemenuhan kebutuhan alat diagnostics dan therapeutics. Antara lain kerja sama produksi bersama untuk lancarkan rantai pasok APD dan jubah operasi. Khusus mengenai APD, para diplomat Indonesia juga mengawal langsung sertifikasi bahan baku APD buatan Indonesia sehingga memperoleh sertifikasi ISO 16603 dan ISO 16604.

Kemudian, pemenuhan kebutuhan bahan baku obat terapi, antara lain Hydroxichloroquine, Hydroxichloroquine Chloroquine Phospate, Oseltamivir Phospate, dan pengadaan obat terapi Avigan. Tak ketinggalan pengadaan ventilators sebanyak 1900 unit melalui dukungan dan fasilitasi internasional.

”Di tingkat kawasan, diplomasi Indonesia mendorong dikembangkannya sebuah Standard Operating Procedure on Public Health Emergency,” katanya.

Mengenai vaksin, Kementerian Luar Negeri juga berhasil membuka jalan dan akses terhadap komitmen penyediaan vaksin, baik dari jalur bilateral maupun multilateral. Menurutnya,tugas ini bukan merupakan tugas yang mudah. Diplomasi vaksin tidak saja untuk membuka akses pemenuhan kebutuhan jangka pendek atas vaksin bagi masyarakat Indonesia, namun juga untuk memberikan dukungan terhadap vaksin multilateralisme. Sejauh ini, tugas meratakan jalan dan membuka akses telah dijalankan secara penuh. Full circle pendekatan sudah dilakukan.

”Tidak mudah, namun Alhamdullilah dapat dijalankan dengan baik,” ungkapnya.

Sejumlah komitmen penyediaan vaksin telah diperoleh untuk tahun 2020 sampai 2021. Sementara itu, detail pelaksanaan vaksinasi dan diskusi teknis terkait dengan vaksin dan hal terkait lainnya tentunya merupakan kewenangan K/L yang memiliki otoritas di bidang tersebut.

Selain upaya membuka akses untuk pemenuhan dalam negeri, diplomasi juga digerakkan untuk mendukung vaksin multilateral. Kemenlu juga memfasilitasi kerja sama antara Bio Farma dengan CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Initiative). Hasilnya, Bio Farma berhasil lolos dari due diligence yang dilakukan oleh CEPI. Artinya, ke depan, Indonesia dapat menjadi salah satu manufaktur vaksin global.

Guna menunjukkan komitmen mendukung vaksin multilateral, lanjut dia, Indonesia telah menyampaikan komitmen memberikan kontribusi kepada CEPI dan menjadi bagian dari CEPI Investors Council. Yang berarti, Indonesia juga membantu penyediaan vaksin secara global. ”Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak saja memikirkan kepentingan nasionalnya saja. namun di saat yang sama, Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi dunia, termasuk hal terkait dengan vaksin,” pungkasnya.

Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa pemberian vaksin akan tetap dilakukan secara merata meskipun terdapat kelompok prioritas. ”Masyarakat juga tidak perlu khawatir akan kelompok prioritas penerima vaksin. Pemerintah tetap mengupayakan pemerataan penerima vaksin nasional untuk menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity,” jelas Wiku kemarin.

Terdapat beberapa kandidat vaksin yang sedang dipersiapkan diantaranya Snovac, Sinopharm, Cansino, Astra Zenecha. Wiku mengatakan, sebelum vaksin-vaksin ini diproduksi secara masal dan nantinya diberikan pada masyarakat, harus melalui berbagai tahapan pengembangan untuk memastikan keamanan penggunaan pada manusia dan rentang dosis aman yang dapat digunakan

Masing-masing tahapan ini memiliki ketentuan yang harus dipenuhi sehingga vaksin yang dikembangkan benar-benar memiliki standar kesehatan yang baik. Sehingga aman dan efektif untuk digunakan.

Pemerintah kata Wiku terus berkoordinasi dengan para pengembang vaksin untuk memastikan bahwa vaksin-vaksin yang dikembangkan dapat lulus seluruh tahapan uji klinis sebelum mendapatkan persetujuan Badan POM untuk diproduksi secara masal. ”Setelah semua tahapan ini dilakukan dan telah memberi hasil yang sesuai standar, vaksin akan memperoleh persetujuan. Baru diproduksi secara masal,” jelasnya.(jpg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here