Home TANGERANG HUB KPU Tangsel Gelar Bimtek Etik

KPU Tangsel Gelar Bimtek Etik

0
SHARE
KPU Tangsel Gelar Bimtek Etik
KOMPAK: Jajaran Komisioner KPU Tangsel mengikuti aksi peregangan otot di sela acara Bimtek, beberapa waktu lalu. FOTO: Dok. KPU Tangsel

SERPONG-Pemilu berkualitas menjadi satu indikator berjalannya demokrasi yang sehat. Maka itu, penting untuk bisa melaksanakan kontestasi lima tahunan dengan menjalankan prinsip jujur, integritas maupun akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut, KPU Kota Tangsel, menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Penegakkan Kode Etik pada Badan Adhoc.

Komisioner KPU Kota Tangsel Taufik MZ mengatakan, kegiatan bimtek etik bertujuan untuk mengawal dan memberikan pemahaman, baik secara teoritis maupun aplikasi di lapangan kepada penyelenggara pemilu. Nantinya teman-teman panitia penyelenggara kecamatan (PPK) ataupun panitia pemungutan suara (PPS) memahami kode etik atau aturan tentang etika penyelenggaraan.

“Kita ingin nanti penyelenggara memahami etika terutama dalam melaksanakan pemilu yang berintegritas, jujur, adil, akuntabel, mandiri. Sesuai dengan melaksanakan aturan yang ada,” ujarnya.

Taufik menjelaskan, pondasi utama pemilu bermartabat adalah penyelengara pemilu dan ketaatan hukum. Spirit pemilu bermartabat dijalankan oleh penyelenggara pemilu diatasnya adalah etika dan hukum.

Maka itu jika kekuatan integritas, profesionalisme, kemandirian dan independensi tidak menulang sum sum pada personal penyelenggara pemilu dapat mengakibatkan tercederainya proses dan hasil pemilu.

Ketidakcermatan dapat disebut sebagai Sloppy Work of Election Process, ketidakcermatan atau ketidaktepatan atau ketidakteraturan atau kesalahan dalam proses Pemilu.

Hal itu bisa menyebabkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyelenggara Pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

“Jika kita lihat dalam konteks pelanggaran kode etik, maka pelanggaran terhadap prinsip kemandirian akan menghancurkan, menganggu, mempengaruhi netralitas, imparsialitas penyelenggara pemilu,” ujar Taufik.

Ini disebabkan adanya Un-Equal Treatment, perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta pemilu dan pemangku kepentingan lain yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

“Selain itu prinsip kemandirian tercederai jika modus Bribery of Officials, pemberian sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada penyelenggara untuk menguntungkan peserta pemilu,” imbuhnya. (ril)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here