RAJEG – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, mengingatkan kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memacu kinerja agar target pengurangan kemiskinan bisa lebih cepat tercapai.
“Tingkatkan kinerja, pacu kerja di lapangan agar target kita tercapai mengurangi kemiskinan bisa lebih cepat,” kata Mensos, saat penyaluran Bansos PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di GOR Persada Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Senin, (8/4).
Ia mengatakan, pemerintah menargetkan pengurangan angka kemiskinan hingga 9,00 persen pada akhir 2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan di Indonesia kembali turun dari 9,82 persen ke 9,66 persen pada September 2018.
Menurut Mensos, jika angka kemiskinan dan gini rasio bisa kembali ditekan maka pendamping PKH boleh bangga karena punya andil dalam penurunan angka kemiskinan tersebut.
“SDM PKH harus bangga. Saya beri apresiasi dan terima kasih kepada para pendamping,” kata Agus dihadapan seribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Kabupaten Tangerang.
Mensos juga mengatakan sebagai bentuk apresiasi kepada SDM PKH, Kemensos akan memilih dan mengirimkan pendamping PKH untuk studi banding ke luar negeri.
Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Tangerang, dilakukan penyaluran bansos PKH tahap II kepada 93.924 KPM dengan bantuan Rp59,119 miliar dan BPNT untuk 131.555 KPM senilai Rp14,471 miliar.
Selain itu juga disalurkan bansos Kelompok Usaha Bersama (Kube) untuk 300 KPM senilai Rp600 juta serta bansos E-Warong dan Kube Jasa untuk 28 kelompok senilai Rp420 juta.
Sedangkan untuk Provinsi Banten bantuan PKH tahap II senilai Rp210 miliar untuk 312.875 KPM dan BPNT senilai Rp50,29 miliar untuk 475.482 KPM.
Senada, Wakil Gubernur Banten Andhika Hazrumy mengaku, angka kemiskinan di Provinsi Banten mengalami penurunan yang drastis. Ia memaparkan pada 2003 angka kemiskinan mencapai 9,3 persen, namun pada 2018 angka tersebut terjun bebas berhasil mencapai titik 5,13 persen.
“Program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Banten sehingga saya berharap kedepan dapat ditambah baik secara jumlah penerima serta anggarannya,” paparnya.
Andhika pun menegaskan, tidak ada lagi pelaporan mengenai kasus tindakan pungutan liar yang dilakukan oknum pendamping. Ia tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada para oknum tersebut sesuai dengan aturan.
“Tidak boleh ada para pendamping yang memegang Kartu ATM, buku tabungan, dan PIN ATM penerima bantuan PKH ataupun BPNT karena itu pelanggaran. Saya berpesan untuk dapat dipergunakan dengan baik bantuan sosial tersebut serta melakukannya sendiri mulai dari pengambilan uang hingga berbelanja,” tegasnya. (mg-10/mas)
[…] Source link […]