Home BANTEN Penetapan UMP 2020 Tidak Bulat

Penetapan UMP 2020 Tidak Bulat

0
SHARE
BERIKAN KETERANGAN: Wakil Sekjen Apindo Banten, Ahmad Muhit memberikan keterangan terkait kenaikan UMP di sela Rapat Pleno Penetapan UMP 2020 di Kantor Disnakertrans Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (22/10). FOTO: Tb Iyus/Banten Ekspres

SERANG-Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2020 tak bulat. Unsur dalam Dewan Pengupahan Provinsi Banten yaitu Pemprov Banten, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan akademisi sepakat mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang menetapkan kenaikan UMP sebesar 8,51 persen.

Sementara, serikat pekerja serikat buruh meminta kenaikan UMP 2019 berdasarkan inflasi daerah yakni sebesar 9,31 persen atau naik sebesar 0,80 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Al Hamidi membenarkan jika Rapat Pleno Dewan Pengupahan tidak menghasilkan suara yang bulat.

“Jadi hasilnya sepakat tidak sepakat. Kalau pemerintah, Apindo, dan akademisi masih mengacu pada PP 78 Thaun 2014 tentang Pengupahan. Kalau dari serikat sepakat, kenaikan mengacu pada inflasi dan PDRB Nasional,” ujarnya kepada wartawan usai Rapat Pleno Tertutup Penetapan UMP2020 di Kantor Disnakertrans Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (22/10).

Terkait adanya dua usulan kenaikan UMP, Al Hamidi mengaku hal itu merupakan hasil dari sebuah mekanisme. Ia menilai dalam pengambilan keputusan tidak slealu harus dengan suara bulat.

“Yang kita sepakati bahwa penetapan UMP tidak melalui voting. Dan hasil hari ini kita tuangkan dalam berita acara yang nantinya akan menjadi rekomendasi untuk Gubernur Banten. Mudah-mudahan UMP Banten bisa ditetapkan sesuai jadwal yaitu 1 November 2019,” ujarnya.

Terkait mana usulan yang akan dipilih untuk UMP 2020, Al Hamidi mengaku hal tersebut merupak kebijakan Gubernur Banten.

“Jadi Pak Gubernur (Wahidin Halim) nanti yang buat pertimbangan apakah kenaikan berdasarkan SE Menaker ataukah inflasi daerah. Dan yang harus diketahui, UMP ini merupakan batas bawah. Jadi upah minimun kabupaten/kota (UMK) tidak boleh di bawah UMP,” ujarnya.

Sementara, Wakil Sekjen Apindo Banten, Ahmad Muhit mengatakan, dari sisi aturan, pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku. Namun, dari sisi kondisi usaha di Banten secara umum belum semua perusahaan tumbuh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here