Home BANTEN Pergantian Tahun, Tiga Raus Jalan Dilarang Dilintasi Truk

Pergantian Tahun, Tiga Raus Jalan Dilarang Dilintasi Truk

0
SHARE
PEMBATASAN: Sejumlah kendaraan melintas di Tol Tangerang-Merak Balaraja, Kabupaten Tangerang, Minggu (29/12). FOTO: Tb Iyus/Banten Ekspres

SERANG-Dinas Perhubungan (Dishub) Banten kembali memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang atau truk di tiga ruas jalan saat perayaan tahun baru pada 31 Desember 2019 dan 1 Januari 2020.

Ketiganya adalah ruas Tol Tangerang-Merak, jalur arteri Serang-Tangerang dan ruas Jalan Gerem, Kota Cilegon. Sebelumnya, pembatasan hanya diterapkan pada satu ruas jalan, namun kali ini Dishub juga menerapkan pembatasan di dua ruas jalan. Berdasarkan informasi, pada momen Natal 2019, pembatasan truk hanya dilakukan pada ruas jalan Tol Tangerang-Merak.

Kepala Dishub Banten, Tri Nurtopo mengatakan, pembatasan operasional truk merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah. Untuk perayaan tahun baru 2020, pembatasan diberlakukan pada 31 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020. “Truk nanti 31 Desember sampai 1 Januari, dua hari dilarang melintasi tiga ruas jalan tersebut,” kata Tri saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (29/12).

Tri menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran arus balik pasca mudik Natal. “Orang mulai pada balik kan. Di Banten cuma tiga ruas yang kena,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurut Tri, untuk aturan lainnya masih sama dengan pembatasan yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya. Terdapat sejumlah truk atau angkutan barang yang masih tetap diperbolehkan masuk ke tol. “Diantaranya yang bermuatan BBM (Bahan Bakar Minyak) dan sembako,” ujarnya.

Selain optimalisasi pembatasan truk, kembali dikatakan Tri, pihaknya juga berupaya menjamin kenyamana dan keselamatan warga yang menggunakan angkutan massal. Di periode Nataru ini Dishub Banten secara rutin menggelar uji kelaikan bus, terutama untuk antarkota antarprovinsi (AKAP).

Diakuinya, saat melakukan pengecekan Dishub menemukan sejumlah bus dengan nomor mesin berbeda dengan dan yang tertera dalam surat-surat kendaraan. Temuan tersebut selanjutnya diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tindak lanjutnya. Sebab, bus AKAP merupakan kewenangan pemerintah pusat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here