Home NASIONAL Subsidi Gas 3 Kg Dicabut, DPR Segera Panggil Pemerintah

Subsidi Gas 3 Kg Dicabut, DPR Segera Panggil Pemerintah

0
SHARE
SUBDISI DICABUT: Masyarakat membeli gas elpiji 3kg. Pemerintah berencana akan mencabut subsidi gas elpiji 3kg, dan menggantinya dengan penerapan subsidi elpiji 3 kg secara tertutup.

JAKARTA — Komisi VII DPR RI akan segera memanggil Direktur Jenderal Minyak dan Gas dan Pertamina terkait rencana pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram (kg) atau yang dikenal dengan gas melon. DPR ingin meminta penjelasan resmi soal wacana tersebut.

“Saya baru membacanya lewat keterangan media yang disampaikan oleh Dirjen Migas. Tentunya kita akan panggil Dirjen Migas dan Pertamina untuk minta penjelasan,” kata Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Maman Abdurrahman, seperti dikutip Republika, Kamis (16/1).

Adapun, anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika meminta pemerintah tidak gegabah dalam mencabut subsidi elpiji 3 kg. Menurut dia, wacana kebijakan tersebut perlu dikaji ulang.

Kebijakan mengalihkan subsidi elpiji 3 kg secara langsung kepada masyarakat miskin, menurut Kardaya, tetap berisiko tidak tepat sasaran. Kardaya pun meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam merancang kebijakan.

“Jadi jangan sampai (kebijakan) menimbulkan gejolak. Kalau menimbulkan gejolak, biayanya akan lebih besar dari hasil yang didapatkan,” ujar Kardaya.

Pemerintah berencana menerapkan subsidi elpiji tiga kilogram secara tertutup pada pertengahan 2020. Subsidi tabung elpiji 3 kg dicabut dan akan diberikan dengan mekanisme berbeda.

Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika meminta pemerintah tidak gegabah dalam mencabut subsidi gas 3 kilogram (kg) alias gas melon. Menurut dia, wacana kebijakan tersebut perlu dikaji ulang.

“Kalau menurut saya, hal ini (subsidi) tidak bisa sekonyong-konyong diganti. Pasti akan kacau. Lebih baik pemerintah mencoba dulu mengkaji dulu, kalau perlu ada pilot project,” kata Kardaya seperti dilansir Republika, Rabu (15/1).

Menurut Kardaya, sebaiknya pemerintah melakukan percobaan dahulu di suatu kabupaten atau kecamatan tertentu. Bila ternyata dampaknya bagus dan tidak menimbulkan gejolak, serta tidak menimbulkan perkara, baru diterapkan secara nasional.

Ia pun menilai, rencana pemerintah mencabut subsidi elpiji kemudian mengalihkan subsidi dengan mengarahkan langsung pada masyarakat tak begitu tepat. Kebijakan tersebut tetap berisiko tidak tepat sasaran.

“Jangan sampai seperti yang sudah-sudah. Ini masalah elpiji ini banyak sekali dicoba begini lalu bilang begitu, ujung ujungnya tidak ada hasil. Kalau menurut saya, kalau (subsidi) diberikan langsung pada masyarakat kurang tepat,” ujar Kardaya.

Ia mencontohkan kebijakan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang pernah diberikan pemerintah. Beras tersebut ternyata tidak hanya diterima masyarakat miskin. Tetapi, banyak masyarakat mampu yang tetap menerima beras tersebut. Dikhawatirkan, pengalihan subsidi elpiji melon agar langsung ke masyarakat juga mengalami kejadian serupa.

Politikus Gerindra ini pun menambahkan, seharusnya pemerintah tidak perlu menyampaikan rencana-rencana yang belum matang dan bulat. Terlebih, format subsidi pengganti untuk pencabutan subsidi gas melon ini juga belum jelas. Seharusnya, kata Kardaya, pemerintah tak berbicara terlebih dahulu soal ini ke publik tanpa perencanaan yang matang dan dikonsultasikan ke semua pihak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here