Home TANGERANG HUB BPK Periksa Penanganan Covid-19 Pemkab Tangerang, Koreksi Pemberian Benih dan BLT

BPK Periksa Penanganan Covid-19 Pemkab Tangerang, Koreksi Pemberian Benih dan BLT

0
SHARE
Kepala BPKAD Kabu paten Tangerang Muhammad Hi dayat.

KABUPATEN TANGERANG – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Banten turun gunung. Hal itu dilakukan untuk menetahui lebih awal pemeriksaan anggaran penanganan Covid yang masih berjalan. Salah satunya penanganan virus Corona-19 di Kabupaten Tangerang yang dijadwalkan sampai Selasa (24/11). Audit yang dilakukan tidak hanya bersifat administrasi tetapi juga konfirmasi dan klarifikasi hingga ke lapangan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang Muhammad Hidayat mengatakan, pemeriksaan tidak hanya berkutat pada pelaksanan. Tetapi sejak pengalokasian hingga manfaat yang dirasakan masyarakat.

Hidayat menerangkan, proses audit dilakukan ditengah kegiatan penanganan dilaksanakan. Tidak menunggu anggaran digunakan. Kebijakan dimaksudkan agar penanganan Covid-19 tepat sasaran baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. “Kalau ditengah jalan mereka menemukan ada yang tidak efektif maka segera langsung dikoreksi saat masih berjalan,” katanya kepada Tangerang Ekspres melalui sambungan seluler, belum lama ini.

Ia mengungkapkan, semua dokumen yang berkaitan penangan Covid-19 diperiksa dan dilakukan klarifikasi serta konfirmasi secara langsung hingga turun ke lapangan. Baik penanganan dari sektor kesehatan, bantuan sosial dan pemulihan dampak ekonomi (PDE). Tiga sektor tersebut menjadi objek pemeriksaan BPK dari mulai perencanaan sampai manfaat yang diterima masyarakat. “BPK langsung turun. Ada hambatan apa. Jadi sifatnya mendorong supaya penanganan Corona tepat sasaran,” paparnya.

Ia memaparkan, belum ada koreksi maupun rekomendasi dari sisi kesehatan dan masih menghimpun data dan informasi. Adapun koreksi didapati saat BKP memeriksa bantuan sosial dan PDE bagi warga terdampak Covid-19. Kata Hidayat, keterlambatan penyaluran bantuan sosial menjadi pertanyaan dan sudah dijelaskan oleh tim dinas sosial.

“Keterlambatan BLT dikeranakan overload data yang dipusatkan di BRI. Kemudian mereka (bank) membuat kebijakan perbankan yang harus dilakukan. Yang menyebabkan semuanya seakan-akan lambat. Sampai BPK langusng mengkonfirmasi ke BRI. Sejauh ini mereka menampung informasi yang kita sampaikan,” paparnya.

Kata Hidayat, BPK melakukan konfirmasi dan klarifikasi saat dilakukan pemeriksaan penanganan ekonomi. Konfirmasinya ada yang dipanggil maupun datang langsung ke lokasi. Adapun, koreksi yang didapati yakni saat penyaluran benih ikan kepada warga yang terdampak pandemi. “Kita dikoreksi. Awalnya memberikan benih dalam ukuran relatif kecil. BPK mengingatkan di mana benih yang disalurkan harus sudah besar dan sekitar satu bulan kemudian sudah bisa panen,” jelasnya.

“Jadi pemerintah punya pemahaman bahwa semua daerah di Indonesia juga di dalam penanganan Covid-19 merupakan sesuatu yang sangat baru. Tidak pernah alami pada tahun sebelumnya. Sehingga perintah secara nasional BPK memeriksa agar tepat sasaran,” pungkasnya. (sep/din

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here