Home ADVERTORIAL Sistem Kerja Pegawai Pemkot Diberlakukan WFH dan WFO

Sistem Kerja Pegawai Pemkot Diberlakukan WFH dan WFO

0
SHARE
Sistem Kerja Pegawai Pemkot Diberlakukan WFH dan WFO
Heriyanto, Kepala BPKSDM Kota Tangerang

TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang memberlakukan sistem kerja Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) kepada pegawai di masa Pandemi Covid-19.

Kepala BPKSDM Kota Tangerang Heriyanto mengatakan, di masa pandemi aktivitas pelayanan tetap dilakukan. Namun, dengan mengetatkan protokol kesehatan. Agar ritme pekerjaan di kantor tetap berjalan dan menjaga kapasitas ruangan menjadi berjarak.

Ia mengungkapkan, ada beberapa hal dimana pegawai ASN dapat melaksanakan WFH. Antara lain pegawai yang mempunyai riwayat perjalanan, pegawai yang terpapar Covid-19 dan pegawai dengan kondisi kesehatan keluarga yang konfirmasi Covid-19 serta pegawai yang di lingkungan kerja atau di tempat tinggalnya terdampak Covid-19. “Ini semua harus dilakukan pemantauan juga,” ungkap Heriyanto.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut, kata Heri, ada kriteria yang diberlakukan terkait ketentuan untuk WFH maupun WFO, yakni, jika wilayah kerja pegawai tersebut berada di zona risiko rendah, kepala OPD dapat mengatur WFO maksimal 75% dari jumlah pegawainya. Sementara untuk di zona sedang maksimal 50% dari jumlah pegawai. Untuk di unit kerja berada di zona risiko tinggi, lanjut Heri, kepala OPD dapat mengatur WFO maksimal 75% dan apabila ada pegawai terpapar Covid-19 dapat melaksanakan WFH sampai dengan 95%.

“Terkait mekanisme pengaturan pegawai dalam memberikan WFH dan WFO diserahkan kepada kepala OPD masing-masing selama tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan kinerja organisasi,” paparnya.

Selain itu, pegawai juga didorong untuk mengoptimalkan teknologi informasi yang telah tersedia seperti penggunaan aplikasi e-Office, Spektra dan aplikasi lainnya yang memungkinkan pegawai dapat bekerja dari rumah. “Aplikasi ini mengoptimalkan pegawai tetap dapat bekerja dari rumah,” ujarnya.

Selain mengatur sistem kerja pegawai di masa pandemi ini, kata Heri, BKPSDM melaksanakan program unggulan yakni, Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pemensiunan Otomatis (PPO). Diketahui, sejak 2017 BKPSDM telah melaksanakan pelayanan KPO maupun PPO secara paperless atau system online yang datanya diperoleh dari register nominative di SIM ASN Kota Tangerang untuk diproses ke SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) milik BKN.

Klinik Pengembangan Kompetensi , lanjut Heri, dengan menggunakan metode Assesment Center atau e-Kinerja merupakan inovasi BPKSDM dalam pelaksanaan pelatihan pegawai dari metode klasikal tatap muka langsung menjadi metode non klasikal atau sistem daring atau online menggunakan nara sumber yang berkompeten di bidangnya.

Metode Assesment Center saat ini UPT Penilaian kompetensi memiliki peran positif dalam menyumbang pelaksanaan sistem Merit di Kota Tangerang dimana data potensi dan kompetensi filling individu pegawai dalam data base SIM ASN diperoleh dari penilain secara berkala oleh lima petugas Asser SDM yang dimiliki BKPSDM.

Menurutnya, E-Kinerja juga menyediakan fasilitas monitoring jurnal kegiatan aparatur secara harian yang diawasi dan dinilai secara berjenjang sehingga aktivitas para pegawai dapat memenuhi standar minimal pelaksanaan tugas dan fungsinya.

“Aplikasi ini sangat menguntungkan bagi pegawai ASN, dimana ASN dapat bekerja dengan melakukan pekerjaannya dengan cepat dengan menggunakan metode elektronik tadi,” ujarnya.

Aplikasi e-Kinerja ini pelengkap fasilitas SKP (Sasaran Kerja Pegawai) online yang telah mapan dilaksanakan sejak tahun 2016 di pemerintah Kota Tangerang.

SIM ASN yang sebelumnya menggunakan nama SIKDA (Sistem informasi kepegawaian daerah) mengalami transformasi menjadi Sistem Informasi Manajemen yang mampu mengolah data filing individu pegawai menjadi sebuah sistem data informasi terhubung dengan berbagai menu aplikasi pelayanan kepegawaian secara online yang dapat digunakan oleh pimpinan dalam mengendalikan manajemen aparatur secara real time, komprehensif, transparan dan akuntabel.

“Pengembangan-pengembangan ini sebetulnya sudah kami lakukan sejak dulu, sejak tahun 2017 lalu. Pelayanan konseling dimasa pandemi sekarang ini, idealnya menggunakan aplikasi e-lapor atau e-konseling dengan operator administrasi bidang sekretariat yang didistribusikan ke bidang-bidang sehingga kami dapat langsung memberikan jawaban menggunakan aplikasi tersebut sesuai substansi permasalahannya,” tandasnya.

Selain itu, rencana pengembangan Sistem Merit, saat ini BKPSDM telah mendapatkan rekomendasi dari KASN pada bulan Februari 2020 dimana Kota Tangerang memperoleh nilai 288 atau nilai Baik. Selanjutnya akan dilakukan penilaian kembali oleh KASN mengenai evaluasi pelaksanaan Sistem Merit di Kota Tangerang.(adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here