Home HUKUM PENGEMPLANG PAJAK DI KANWIL DJP BANTEN DISERAHKAN KE KEJAKSAAN

PENGEMPLANG PAJAK DI KANWIL DJP BANTEN DISERAHKAN KE KEJAKSAAN

0
SHARE

Tangerang- Penyidik Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten telah melakukan penyidikan terhadap satu tersangka tindak pidana perpajakan berinisial WD yang disangka dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut melalui PT DUS.

“Melihat fakta-fakta yang ada, tersangka WD tidak menyampaikan SPT PPh Badan tahun pajak 2015 dan 2017 serta SPT Masa PPN Desember 2015, Januari sampai dengan Maret 2016 dan Maret 2017”, kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Banten Sahat Dame Situmorang, (15/1).

Perbuatan WD yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. “Ancaman pidananya penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”, Jelas Sahat.

Tersangka WD juga tidak melakukan pembayaran pajak PPh Badan tahun 2015 dan 2017 serta PPN Masa Desember 2015, Januari sampai dengan Februari 2016 dan Maret 2017 sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Perbuatannya yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Perbuatan tersangka ini diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”, papar Sahat.

Atas perbuatan tersangka dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Desember 2017 tersebut, menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara sebesar Rp 586.485.648,- (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Berkas perkara atas tersangka WD sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) dan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Tangerang pada Jumat (15/1). “ini berkat kerjasama yang baik antara penegak hukum Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Banten”, ujar Sahat.

Keberhasilan Kanwil DJP Banten dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Banten, Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Banten. “Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah provinsi Banten yang akan memberikan peringatan bagi para pelaku lainnya dan juga untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN”, Pungkas Sahat. (rls/fan).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here