Home TANGERANG HUB SIPD Hambat Kerja OPD Azis Syamsuddin Minta Mendagri Turun Tangan

SIPD Hambat Kerja OPD Azis Syamsuddin Minta Mendagri Turun Tangan

145
0
SHARE

JAKARTA – Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) justru menjadi penghambat di organisasi perangkat daerah (OPD) di pemprov dan kabupaten/kota. Sedianya wajib dilakukan mulai tahun anggaran 2021. Sayangnya, dalam praktiknya, OPD tidak bisa menggunakan sistem ini.

Dampaknya, semua program kerja dan kegiatan dari masing-masing OPD yang wajib termuat dalam SIPD terhenti. Lantaran sistem untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik tidak berjalan.

Efek buruk lainnya, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021 kepada seluruh OPD baik di provinsi maupun kabupaten/kota terjadi keterlambatan. DPR memandang Kementerian Dalam Neger (Kemendagri) segera melakukan langkah cepat untuk mengatasi masalah yang timbul.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Kemendagri untuk segera turun tangan, mengatasi masalah yang muncul. Pasalanya, jika ini dibiarkan maka pelaksanan pembangunan hingga proses pencairan anggaran tidak bisa terlaksana.

“Memang benar, bahwa SIPD ini menjadi pedoman setelah adanya permendagri. Semangatnya, untuk menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri. Namun, jika masih ada kendala dalam praktiknya, Kemendagri harus cepat tanggap, merespons kendala yang ada,” papar Azis Syamsuddin dalam keterangan resminya, Rabu (24/2).

DPR memahami, SIPD dengan pengelompokan, pemberian kode dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan merupakan langkah maju.

“Sayang jika semangat dan penerapan teknologi yang dilakukan ternyata menjadi hambatan. Maka, sejak awal DPR selalu menekankan, terapan yang baru harus pula memenuhi unsur kecepatan. Jangan sampai metodenya baik tapi akselerasinya lambat. Maka perlu sosialisasi secara intens. Agar kondisi seperti ini tidak terjadi lagi,” papar Azis Syamsudin.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut, kendala penerapan SIPD terjadi di sejumlah daerah seperti di Provinsi Banten, Lampung termasuk di daerah timur Indonesia. “Ambil contoh Pemkab Mimika. Saat ini juga tengah dipusingkan dengan besarnya nilai utang para kontraktor dan pembiayaan kegiatan. Ini lantaran kendala dalam penerapan SIPD,” papar Azis.

Ditambahkan Azis, banyaknya keluhan yang masuk ke DPR terkait penerapan SIPD karena penerapan aplikasi terkendala nonteknis. Pasalnya dalam ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 wajib bagi OPD mengisi dan mengatur tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan. Termasuk pembangunan dan keuangan daerah.

“DPR mendorong kepada Kemendagri, untuk menata kembali SIPD ini dalam penerapan teknisnya. Tingkat kerumitan dalam penggunaan aplikasi itu, harus pula disederhanakan. Sesuatu yang baik, bisa diterapkan dengan baik jika sesuai dengan apa yang diharapkan,” pungkas Azis Syamsuddin. (as)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here