Home TANGERANG HUB DBHP Pemprov Untuk Tangsel Nunggak 2 Tahun Rp 250 M

DBHP Pemprov Untuk Tangsel Nunggak 2 Tahun Rp 250 M

0
SHARE
DBHP Pemprov Untuk Tangsel Nunggak 2 Tahun, Rp 250 M
Benyamin Davnie, Wakil Walikota Tangerang.

CIPUTAT-Sampai saat ini Pemkot Tangsel belum menerima Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Pajak tahun 2019 dan 2020 dari Provinsi Banten. Jumlahnya Rp 250 miliar.

Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, sampai saat ini belum menerima DBH dari Provinsi Banten untuk tahun 2021, 2020 dan 2019.

“Selain tahun ini, DBH tahun 2019 dan 2020 yang jumlahnya sekitar Rp 250 miliar juga belum disalurkan ke kita,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Selasa (2/3).

Pak Ben (panggilan Benyamin Davnie) menambahkan, pihaknya terus mengirim surat dan minta provinsi agar segera menyalurkan DBHP ke Kota Tangsel. “Saya berharap provinsi segera memberikan DBHP pajak ke kita. Karena, DBHP ini sudah tercantum di dalam APBD, kegiatan ini sumber dananya dari DBHP Provinsi Banten,” tambahnya.

Masih menurutnya, terkait penyaluran DBHP ada Peraturan Gubernurnya, yang di dalamnya tercantum besarannya. “Kita sudah kirim surat minggu kemarin ke provinsi dan saya dorong BPKAD untuk konsultasi ke BPKP Provinsi Banten dan silaturahim ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten,” jelasnya.

Menurutnya, DBHP penyalurannya bisa diberikan sekaligus atau bertahap. Tapi, angkanya sudah pasti. “Termasuk sekarang ada sekitar Rp 42 miliar di Bank Banten yang saat ini belum bisa disalurkan dan katanya uangnya tidak ada,” ungkapnya.

Mantan Birokrat Pemkab Tangerang ini mengungkapkan, yang terdampak pada telatnya penyaluran DBHP bukan hanya Kota Tangsel saja. Namun, kabupaten kota lainnya. “Akhirnya yang terjadi, kontraktor yang sudah menang tender dan sudah selesai mengerjakan proyek ya belum dibayar. Ada beberapa kontraktor yang belum dibayar,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BPKAD Kota Tangsel Warman Syanuddin mengatakan, tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Warman menambahkan, terkait DBHP dari Provinsi Banten ia mengaku belum mendapat kabar. “Saya belum lihat data, apa DBHP ini sudah masuk atau belum,” tambahnya.

Warman tidak banyak memberikan komentar atau jawaban terkait DBHP tersebut. Namun, ia mengaku DBHP tahun lalu juga masih ada yang belum ditransfer. “Tahun lalu juga ada yang belum ditransfer, datanya saya tidak tahu pasti dan harus lihat data dan tanya ke provinsi,” ungkapnya.

Sementara itu Pemprov Banten menegaskan bahwa pembayaran DBHP tahun 2020 ke pemerintah kabupaten/ kota akan dilakukan bertahap. Kekurangan penyaluran DBHP sejak Juli sampai Desember 2020 itu dilunasi secara bertahap pada APBD tahun berjalan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Ban ten Rina Dewiyanti mengaku pembayaran dana bagi hasil sudah dilakukan sejak Februari.

“Bertahap sampai Juli nanti,” ujar Rina. Atas keterlambatan pembayaran DBHP tahun lalu, Rina juga mengaku siap apabila dipanggil DPRD Banten untuk dimintai keterangan. “Siap,” tegasnya seperti dikutip Radar Banten (grup Tangerang Ekspres).

Pengamat pemerintahan dari Kota Tangerang Hasanudin BJ mengatakan persoalan penyaluran DBHP merupakan satu dari banyaknya urusan pembangunan yang ditangani Pemprov Banten. Dia menyayangkan kinerja BPKAD Pemprov yang terkesan tidak becus menangani persoalan itu. Padahal, aturannya sudah sangat-sangat jelas.

“Pemkot dan Pemkab se-Banten sudah selesai dengan kewajibannya, menyetor pajak ke Pemprov Banten. Gambarannya sederhana saja. Dari pajak yang disetor itu, kira-kira, Pemprov Banten tinggal mengembalikan, apa yang menjadi hak pemkot dan pemkab se-Banten. Besaran nominalnya DBHP, jatuhnya lebih kecil dari pajak yang disetor ke Pemprov Banten. “Pemprov cuman tinggal bagiin doang sih. Masa gitu saja, gak bisa,” kata BJ, sapaan akrab Hasanudin BJ.

Menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak disalurkan kepada pemkot dan pemkab. “Apalagi mendagri sampai menegur Provinsi Banten tentang DBHP. Ini pasti ada sesuatu yang gak beres dalam penganggaran APBD Provinsi Banten tahun 2020,” kata BJ.

Pria berkepala plontos ini jadi teringat janji Wahidin Halim (WH) saat kampanye calon gubernur Banten. Saat itu, tambah BJ, WH pernah mengatakan, dari total 100 persen setoran pajak kepada Pemprov Banten, kira-kira sebesar 60 persen sampai 70 persen berasal dari Tangerang raya.

Namun, dana bagi hasil yang kembali ke Tangerang Raya, jumlahnya sangat kecil. Hal itu tidak akan terjadi, jika Gubernur Banten nanti berasal dari Tangerang. “Eh sekarang, pas WH jadi Gubernur Banten, boro-boro lebih gede. Malah tersendat tak tersalurkan hak-hak rakyat Tangerang raya Bagaimana ini?” kata BJ sembari tersenyum. Ia menilai sangat wajar, jika kalangan anggota dewan geregetan melihat kinerja anak buah WH di Pemprov Banten. Soalnya, dana bagi hasil itu punya andil besar dalam mendanai pembangunan di kota dan kabupaten.

Bahkan, BJ kerap mendengar keluhan sejumlah pejabat, gara-gara DBHP tersendat, pemkot dan pemkab punya utang terhadap pihak ketiga. Pekerjaan sudah selesai, tapi belum bisa terbayarkan. “Kalau sudah begini, pemkab atau pemkot yang jadi sasaran kekesalan pihak ketiga. Padahal, persoalan sesungguhnya karena pemprov belum menyalurkan dana hagi hasil,” lanjut BJ. (bud/asp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here