Home NASIONAL Juli, Belajar di Sekolah, Dana BOS Dapat Untuk Pesiapan Tatap Muka

Juli, Belajar di Sekolah, Dana BOS Dapat Untuk Pesiapan Tatap Muka

0
SHARE
Juli, Belajar di Sekolah, Dana BOS Dapat Untuk Pesiapan Tatap Muka
Dinas Pendidikan Kota Tangerang sudah siap menjalankan belajar tatap muka di sekolah Juli mendatang. Pemerintah mengizinkan dana BOS untuk membeli peralatan pendukung prokes seperti handsanitizer dan thermogun.

KOTA TANGERANG–Sudah hampir setahun, siswa belajar menggunakan sistem daring atau online. Menggunakan telepon genggam. Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang merencakan belajar di sekolah atau tatap muka digelar Juli. Pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau. Daerah diminta untuk melakuka persiapan.

Kepala Dindik Kota Tangerang Jamaludin mengaku sudah siap, jika sewaktu-waktu diizinkan menggelar balajar tatak muka di sekolah. “Saat ini kita masih menunggu keputusan pusat. Tetapi kita sudah mendapat lampu hijau dari kementerian untuk menggelar belajar tatap muka pada Juli mendatang,”ujarnya saat dihubungi Tangerang Ekspres melalui telepon selulernya, Selasa (2/3). Jamal menambahkan, Pemkot Tangerang masih mengkaji aturan dan protokol kesehatan yang berkaitan dengan belajar tatap muka.

“Prinsipnya kita siap membuka belajar tatap muka. Karena kita juga sudah melakukan persiapan sejak beberapa waktu lalu. Jadi tidak terlalu sulit jika belajar tatap muka mulai digelar,”ungkapnya. Ia menjelaskan, guru yang ada di Kota Tangerang sudah disuntik vaksin, sebanyak 4.700 guru baik guru sekolah swasta maupun guru sekolah negeri. Akan tetapi, pemberian vaksin tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

“Setengahnya sudah vaksin, dan secara bertahap di tahap pertama juga masih berjalan. Pemberian vaksin kepada guru ini sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi adanya penyebaran virus Corona, karena guru termasuk penerima vaksin prioritas,”ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai apakah siswa juga akan menerima vaksin atau tidak, Jamal belum mengetahui bagaimana aturannya. Karena, yang mempunyai aturan memberikan vaksin adalah dinas kesehatan. “Kalau untuk siswa saya belum tahu, lebih jelas bisa konfirmasi kepada dinkes. Kalau sekarang yang ada untuk guru dulu, jika nanti ada untuk siswa maka kita akan lakukan sosialisasi kepada seluruh orangtua,” tutupnya.

Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp52,5 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2021. Tahun ini, nilai satuan biaya operasional sekolah akan berbeda-beda tiap siswa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan, nilai satuan biaya BOS kini bervariasi. Tak lagi dipukul rata untuk setiap anak. Tapi, dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota.

”Tadinya semua sama per anak. Sekarang tiap area, tiap kabupaten, dan daerah, tiap sekolah ada variasinya. Jadi, terdiferensiasi,” ujarnya dalam temu media secara daring. Dia mencontohkan, untuk rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun jenjang SD. Bila awalnya hanya mencakup Rp 900 ribu per siswa, kini satuan biaya naik hingga 12,19 persen sebesar Rp1.960.000. Artinya, bagi daerah-daerah tertentu yang IKK dan IPD lebih besar dimungkinkan mendapatkan satuan biaya operasional lebih besar.

Terkait penggunaan dana BOS, Nadiem menegaskan, bahwa sifatnya masih fleksibel sesuai kebutuhan sekolah dengan panduan juknis BOS saat pandemi. Termasuk, untuk persiapan pembukaan sekolah tatap muka dan asesmen nasional nanti. ”Dana BOS bisa dan kami anjurkan untuk digunakan untuk segera mengakselerasi sekolah tatap muka,” ungkapnya. Sehingga, dapat digunakan sekolah untuk memenuhi segala kebutuhan protokol kesehatan seperti kesediaan sanitasi, masker, thermogun, dan berbagai macam kebutuhan untuk daftar periksa pembelajaran tatap muka.

Lebih lanjut, ia mengatakan, bahwa di tahun lalu penyaluran dana BOS ke 216.662 satuan pendidikan jenjang SLB, SD, hingga SMA/SMK berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana. Pengiriman yang dilakukan langsung ke rekening sekolah membuat dana tiga minggu lebih cepat dicairkan dibandingkan tahun 2019.

Begitu pula dengan pelaporan penggunaan BOS sebagai persyaratan penyaluran. Pada bulan September 2020, 70 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap I dan di bulan Desember 2020, 99 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap I.

”Ini meningkat secara dramatis karena kita menerapkan pelaporan secara daring,” ujar Alumni Harvard University tersebut.

Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen Paud Dasmen) Kemendikbud Jumeri menambahkan, terkait penggunaan dana BOS, bisa juga dipakai untuk pembayaran honor. Jika dalam kondisi normal dibatasi maksimal 50 persen untuk sekolah negeri dan swasta, maka di masa pandemi tak ada batasan. Selain itu, honor juga dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia. ”Bagi daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah bencana, maka ketetapan honor bisa lebih dari 50 persen,” ungkapnya.

Selain BOS, pemerintah juga telah mengalokasikan DAK Fisik untuk tahun 2021 sebesar Rp17,7 triliun. Dana ini digunakan untuk memastikan ketuntasan sarana prasarana pendidikan, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bersifat kontraktual di 31 ribu satuan pendidikan seluruh Indonesia. Sehingga diharapkan, kepala sekolah agar lebih fokus ke proses pembelajaran dan tidak terbebani administrasi proses pengadaan barang dan jasa.

Terpisah, Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti meminta pemerintah pusat dan daerah tetap harus memastikan penyiapan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli 2021 secara ketat. Meskipun, pendidik dan tenaga kependidikan telah divaksin seluruhnya. Seperti infrastruktur hingga SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolah. ”Ini demi melindungi warga sekolah, terutama peserta didik. Mengingat vaksin covid-19 untuk anak-anak belum tersedia,” tuturnya.

Dia meminta agar seluruh aspek siap, termasuk siswa dan orang tua. Bila salah satu tidak siap, maka tunda buka sekolah tatap muka. Karena dikhawatirkan bakal berpotensi menjadikan sekolah sebagai klaster baru. ”Termasuk, harus dipastikan juga bahwa kasus Covid-19 di wilayah itu sudah landai,” tegasnya.

Retno mengaku mengapresiasi pemerintah yang sudah memprioritaskan pemberian vaksin kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah pada para guru yang merupakan garda terdepan dalam melayani proses pembelajaran.

”Kami mendorong agar selanjutnya pemerintah merancang pengujian vaksin untuk usia anak agar herd immunity atau kekebalan kelompok terwujud,” tuturnya. Herd immunity sulit terwujud jika hanya pendidik dan tenaga kependidikan yang divaksinasi. Sementara, anak-anak belum.

Ia pun mewanti-wanti agar para pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah di vaksin tetap harus melakukan protokol kesehatan 3M. Sebab, usai mendapat vaksinasi tak berarti akan bebas Covid-19. Sehingga, wajib tetap memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, serta menjaga jarak.

Mengawali semester genap tahun pelajaran 2020/2021 masih sedikit sekolah yang melakukan proses pembelajaran tatap muka (PTM). Dari yang sedikit itu, sebagian sudah menerapkan PTM sejak semester lalu. Berdasarkan laporan dari jaringan Ikatan Guru Indonesia (IGI) di sejumlah provinsi, sebagian besar sekolah masih menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Diantaranya, di Provinsi Banten, yang sebagian wilayah masih menerapkan PJJ untuk siswa. Kemudian Ogan Ilir, Sumatera Selatan; Papua; DKI Jakarta; Maluku; Karang Anyar, Jawa Tengah; Kota Bogor, hingga Mamuju, Sulawesi Barat.

Menurut Ketua IGI M. Ramli, hal ini dikarenakan pemerintah daerah (pemda) sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan PTM. Sebab, pemda khawatir menjadi pihak yang disalahkan setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lepas tangan.

”Hanya di daerah yang betul-betul aman yang berani buka tatap muka,” ujarnya.
Misalnya, yang memang sudah berstatus zona Hijau sejak semester lalu. Seperti di Flores Timur yang akan memulai PTM pada 6 Januari 2020 dan Aceh Timur.

Tapi ada juga yang baru melakukan PTM setelah zonasi pandemi Covid-19 di daerahnya membaik. Salah satunya, di Kabupaten Malawi, Kalimantan Barat. Dari informasi yang diperoleh Ramli, sebagian sebagian sekolah sudah ada yang melaksanakan PTM. Terutama jenjang pendidikan dasar. ”Karena ada surat edaran dari Kadis, boleh tatap muka asal ada surat pernyataan dari orang tua,” jelasnya. Sementara, jenjang SMA/SMK masih lanjut PJJ hingga ada surat edaran selanjutnya dari dinas pendidikan provinsi. (ran/jpg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here