Home TANGERANG HUB KPAI Beber Kasus Putus Sekolah di Tengah Pandemi, Kecanduan Game, Kawin, sampai...

KPAI Beber Kasus Putus Sekolah di Tengah Pandemi, Kecanduan Game, Kawin, sampai Nunggak SPP

0
SHARE
KPAI Beber Kasus Putus Sekolah di Tengah Pandemi Kecanduan Game, Kawin, sampai Nunggak SPP
Efek negatif pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19, banyak anak kecanduan game online, karena lebih sering menggunakan telepon genggam.

JAKARTA, Jawa Pos – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memantau laporan kasus putus sekolah di masa pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19. Anggota KPAI Retno Listyarti mendukung pembelajaran tatap muka (PTM) di daerah tertentu, mulai awal tahun pelajaran baru Juli 2021 nanti.

Menurut Retno setidaknya ada dua kriteria daerah yang bisa menjalankan PTM. ’’Hanya di wilayah-wilayah yang kasus Covid-19 turun drastis dan ada masalah PJJ yang berat di wilayah tersebut,’’ katanya kemari (7/3). Dia menegaskan waktu paling memungkinkan untuk memulai kembali PTM adalah Juli bertepatan dengan awal tahun pelajaran 2021/2022.

Retno lantas menyampaikan hasil temuan atau pemantauan kasus putus sekolah yang terjadi dalam rentang Januari – Februari 2021. Penyebab kasus putus sekolah itu ada lima.

Paling dominan adalah laporan putus sekolah karena murid menikah. Total ada 33 murid dilaporkan menikah dan umumnya masih duduk di bangku kelas XII SMA sederajat.
Laporan adanya murid putus sekolah karena menikah terjadi di Kab. Seluma, Kota Bengkulu, dan Kab. Bima. ’’Mayoritas menikah tanpa sepengetahuan sekolah,’’ jelasnya. Retno menuturkan sekolah mengetahui kasus tersebut saat dilakukan home visit oleh guru bimbingan konseling.

Penyebab berikutnya siswa putus sekolah karena harus bekerja. Kasus ini diantaranya dilaporkan dari Cimahi dan Jakarta. Para murid itu harus bekerja karena orangtua mereka terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi. Misalnya anak putus sekolah membantu usaha percetakan orangtuanya. Sebab orangtuanya tidak bisa menggaji karyawan kembali.

Masih terkait faktor ekonomi, banyak laporan siswa putus sekolah karena menunggak membayar SPP. Catatan KPAI sejak Maret 2020 sampai Februari 2021 ada 34 kasus siswa putus sekolah karena menunggak SPP. Hampir seluruhnya murid sekolah swasta dan sekitar 75 persen di jenjang SMA/SMK.

Kondisi ekonomi keluarga menjadi penyebab banyaknya siswa menunggak SPP sampai akhirnya putus sekolah.

’’Penyebab putus sekolah berikutnya adalah kecanduan game online,’’ kata Retno.

Laporan kasusnya memang tidak banyak. Hanya dua kasus di Cimahi, Jawa Barat. Tetapi menurut Retno kasus ini serupa fenomena gunung es. Artinya banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Selama PJJ intensitas anak-anak dengan handphone (HP) semakin tinggi. Apalagi HP-nya dilengkapi dengan jaringan internet. Kondisi ini membuat akses bermain game online semakin meningkat. Dipicu juga anak-anak lebih banyak berada di rumah untuk mencegah tertular Covid-19.

Ada anak yang harus putus sekolah dan cuti belajar satu tahun karena menjalani penanganan psikologi.

Selain itu juga ada kasus anak putus sekolah akibat meninggal dunia. Kejadian meninggal dunianya memang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan PJJ. Tetapi terjadi pada saat masa penerapan PJJ. Misalnya ada anak meninggal karena terseret banjir di Bima pada Januari lalu. Kemudian juga ada murid meninggal akibat kecelakan motor di Jakarta.

Dari hasil pemantauan itu, Retno menyampaikan sejumlah rekomendasi. Diantaranya negara harus hadir mencegah terjadinya putus sekolah, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Baginya penyebab putus sekolah karena menikah, bekerja, atau menunggak SPP lebih karena ekonomi. Sehingga bisa dicarikan jalan keluarnya. Dirjen PAUD-Dikdasmen Kemendikbud Jumeri mengatakan mereka juga memantau kasus putus sekolah di tengah pandemi Covid-19. ’’Tapi (Kemendikbud, Red) belum dapat angka riil,’’ katanya kemarin (7/3).

Menurut dia Kemendikbud tidak bisa menggunakan model survei kecil seperti yang dilakukan PAI. Bagi Jumeri melihat angka putus sekolah harus diketahui setelah siswa masuk sekolah. Jadi harus dengan data riil.

Dia lantas menyampaikan persiapan jelang tahun pelajaran baru Juli 2021. Seperti diketahui pemerintah merencanakan pembukaan kembali belajar di sekolah Juli mendatang. Diantara pertimbangannya adalah guru dan masyarakat sudah mulai divaksin Covid-19.

’’Kami masih harus konsultasi dengan gugus Covid. Sudah ada diskusi tapi belum ada kesepakatan,’’ katanya. Untuk protokol kesehatan di sekolah tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yang terbit 20 November 2020 lalu. (jpg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here