Home NASIONAL Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di 16 Provinsi, Banyak Sekolah Melanggar Prokes

Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di 16 Provinsi, Banyak Sekolah Melanggar Prokes

0
SHARE
Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di 16 Provinsi, Banyak Sekolah Melanggar Prokes
Guru memberikan materi pelajaran kepada siswa saat uji coba pembelajaran tatap muka, hari pertama di SD Negeri Kenari 08 Pagi, Jakarta, Rabu (7/4).

JAKARTA-Sejumlah sekolah di 16 provinsi sudah mulai melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Sayangnya, masih ditemukan banyak pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Pembukaan PTM terbatas ini dilakukan tidak serentak. Ada yang buka sejak Januari, Februari, dan April. Diantaranya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat.

Dari yang sudah berjalan tersebut, ternyata ditemukan sejumlah fakta di lapangan. Kabid Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mencontohkan, terkait pelanggaran prokes dengan disiplin di dalam sekolah. Misalnya, di Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Situbondo.

”Contoh kasus yang banyak terjadi, guru dan siswa tidak memakai masker. Adapun memakai masker, tetapi hanya dipakai di dagu saja,” ujarnya, kemarin (7/4).

Kemudian, tidak menjaga jarak. Hal ini terjadi karena faktor kangen-kangenan hingga anak-anak akhirnya lupa.

Pelanggaran juga terjadi di luar sekolah. Menurut dia, ketika pulang sekolah, siswa dan guru melanggar 3M seperti berkerumun, nongkrong tidak mematuhi prokes, tidak menjaga jarak, dan tidak mengenakan masker. Misalnya, saat menggunakan angkutan umum. Ini terjadi di Kab. Bogor dan Kota Bekasi.

”Di dalam kendaraan umum tidak ada pengaturan jaga jarak. Tentu ini berbahaya bagi kesehatan guru dan siswa,” sambung guru sejarah SMA ini.

Kemudian, yang jadi perhatian lainnya ialah vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan masih belum merata dan belum mencapai target. Laporan dari P2G Daerah di Kabupaten Sangihe, vaksinasi baru untuk guru SMA/SMK. Sementara, guru PAUD, SD, dan SMP belum kunjung divaksinasi.

Kemudian, Kota Padang Panjang, Kab. Tanah Datar, Kota Bukittinggi, dan Kab. Agam, Sumatera Barat, sebagian besar sekolah sudah mulai tatap muka. Tapi, guru dan tenaga kependidikan belum tuntas divaksinasi.

Tak jauh beda, di Kabupaten Situbondo (Jatim) juga belum tuntas vaksinasinya. Guru SMA/SMK belum mendapat vaksin tapi sekolah sudah mulai tatap muka (PTM) terbatas sejak Februari 2021.

”Hal ini tentu membuat guru dan tenaga kependidikan resah,” ungkapnya. Sedangkan di DKI Jakarta, proses vaksinasi guru sedang dilakukan. Walaupun sebagian besar khususnya guru swasta belum divaksinasi. DKI Jakarta sendiri telah memulai uji coba PTM terhadap 85 sekolah, kemarin (7/4). Meski, untuk jenjang SMA, hanya SMA swasta yang masuk piloting. Diduga kuat, sekolah SMA Negeri di Jakarta belum mengisi dan melengkapi daftar periksa yang dibuat Kemendikbud.

Namun, kata dia, keputusan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk PTM terbatas patut diapresiasi. Termasuk durasi uji coba PTM yang hanya 1 hari saja per kelas angkatan dan ketersediaan bus sekolah untuk siswa.

Melihat kondisi yang terjadi di lapangan, P2G mendesak pemda membentuk satgas khusus PTM sekolah. Di mana, satgas melibatkan unsur kepolisian, satpol PP, dinas kesehatan, dinas perhubungan, dan dinas pendidikan. Tugasnya, mengawasi dan memantau mobilitas siswa dan guru sepulang sekolah.

Sehingga, mengantisipasi siswa dan guru yang melanggar prokes bahkan jika perlu meminta siswa atau guru langsung pulang ke rumah. Termasuk, mengontrol mobilitas dan ketaatan prokes siswa dan guru ketika menggunakan angkutan umum.

”Pemda juga hendaknya menindak tegas sekolah dan guru yang melanggar prokes,” tegas Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G. Satgas khusus tersebut juga didesak untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) dan mengevaluasi kedisiplinan warga sekolah dalam menerapkan prokes. Sidak mesti dilakukan setiap hari dan memastikan semua sekolah terawasi dengan baik. ”Jangan ada toleransi sedikitpun atas pelanggaran. Sebab sekolah dan guru adalah entitas edukatif,” tegasnya. (jpg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here