Home NASIONAL 1.552 Orang Terjaring OTT, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Minta Fee dari...

1.552 Orang Terjaring OTT, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Minta Fee dari Investor

0
SHARE
1.552 Orang Terjaring OTT, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Minta Fee dari Investor
Strategi Nasional Cegah Korupsi: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/4).

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, sedikitnya 1.552 orang telah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Meski demikian, dia menilai masih ada orang baik meski KPK telah mengamankan ribuan koruptor tersebut.

“Yang tertangkap KPK karena melakukan korupsi itu tidak lebih dari 1.552 orang sampai hari ini. Artinya masih ada 262 juta lebih, warga negara Indonesia yang baik,” kata Firli Bahuri saat menjadi pembicara dalam Staras PK di Jakarta, Selasa (13/4).

Dia berpendapat bahwa dengan melihat hal tersebut seharusnya bukan hanya koruptor saja yang menjadi pembicaraan publik. Menurutnya, orang-orang baik dan berprestasi juga perlu dibicarakan agar menjadi teladan bagi masyarakat lain.

Firli berharap agar perbuatan baik atau pencegahan korupsi bisa lebih dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh warga. Dia mengatakan, sehingga publik tidak lagi ramai-ramai membicarakan sejumlah pihak yang terjerat korupsi.

“Karena sesungguhnya Allah SWT menciptakan dunia ini diisi oleh orang-orang baik. Kalaupun kita menemukan ada yang tidak baik, setidaknya, kita satu-satunya menjadi orang baik. Praktik baik harus kita kembangkan,” katanya.

Firli meminta pemerintah daerah dalam hal ini gubernur untuk tidak menghambat investor yang akan menanamkan modal mereka di daerah. Dia mengimbau, setiap gubernur di 34 provinsi yang ada membuka dan mempermudah peluang investasi.

“Saya sampaikan ke gubernur agar investasi jangan dipersulit dan jangan meminta fee,” kata Firli.

Dia mengatakan, fokus pencegahan korupsi juga dilakukan pada bidang tata niaga hingga tata kelola keuangan negara. Jenderal polisi bintang tiga itu meminta agar pemerintah daerah membuka investasi selebar-lebarnya. Hal itu, akan berdampak pada menjamurnya lapangan pekerjaan sehingga dapat menimbulkan aktivitas ekonomi. Dia mengatakan, semakin banyak masyarakat yang bekerja akan semakin banyak pula warga yang mendapat penghasilan. Menurut dia, hal tersebut tentu akan meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus kekuatan ekonomi nasional.

Dia juga mengingatkan agar para kepala daerah tidak melakukan korupsi selama menjabat. Dia mengungkapkan, kepala daerah sebagai pelayan publik memiliki andil untuk melakukan kegiatan program visi misinya guna mewujudkan tujuan negara.

Pada saat yang bersamaan, dia mengatakan, KPK juga akan mengawasi dengan melakukan dan melakukan pemberantasan korupsi dengan tiga cara. Pertama, pendidikan masyarakat supaya mereka tidak ingin korupsi.

Kedua, pencegahan yakni dengan memperbaiki sistem supaya tidak terjadi celah atau peluang untuk korupsi. Ketiga, yakni melakukan tindakan tegas supaya orang takut untuk melakukan korupsi.

Sementara, Stranas PK 2021-2022 merupakan kerjasama pemerintah dan KPK. Adapun Stranas PK tersebut merupakan komitmen dan upaya untuk menciptakan pemberantasan korupsi yang sistemik, kolaboratif dan berdampak nyata.

Aksi Stranas PK 2021-2022 akan fokus menyelesaikan akar masalah meliputi, 12 aksi di tiga fokus sektor dan berorientasi output outcome. Adapun aksi-aksi yang dimaksud antara lain, percepatan perizinan dan tata kelola ekspor-impor.

Kemudian, efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan NIK untuk ketepatan subsidi bantuan. Selanjutnya, sinkronisasi perencanaan penganggaran, penguatan pengendalian internal pemerintah. Terakhir, penguatan integritas aparat penegak hukum.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai penting bagi KPK untuk turut serta dalam Sistem Database Penanganan Perkara Terpadu Berbasi Teknologi Informasi (SPPTI). KPK perlu terlibat dalam sistem itu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kongkalikong penanganan perkara.

“Selama ini sudah dijalankan pemerintah, terutama Kejaksaan, Kepolisian dan Mahkamah Agung, (KPK perlu ikut kerja sama) guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kongkalikong penanganan perkara,” kata Mahfud dalam siaran pers, Selasa (13/4).

Mahfud mengatakan, KPK sudah melakukan langkah tepat dengan melakukan pencegahan, turut memberikan penyuluhan hukum, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan anggaran. Dia mengaku terkesan dengan laporan tahunan KPK pada 2020 lalu.

Terkait Stranas Pencegahan Korupsi, Mahfud mengatakan, KPK perlu melihat SPPTI. Saat ini, yang sudah tergabung ada lebih dari 212 kabupaten kota di dalam database penanganan perkara itu. Meski kini baru menangani, tindak pidana umum, jaringan ini dirancang agar dapat menangani juga perkara korupsi, narkoba, kejahatan anak, dan lainnya.

“Saya berpikir kerja sama SPPTI ini agar masyarakat tahu sudah sampai mana perkara, sehingga juga supervisi KPK jadi lebih mudah. KPK punya wewenang menyupervisi perkara yang tidak lancar di Kejaksaan dan Kepolisian, KPK lebih lancar jika bergabung,” ujar dia.

Dalam kesempatan ini, Mahfud juga mengapresiasi kiprah KPK selama ini, bahwa KPK bisa berperan penting. Mahfud berpesan, negeri ini punya semangat menumpas korupsi sejak memasuki era reformasi. Sehingga dengan semangat itulah KPK dibentuk.(rep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here