Home TANGERANG HUB Polisi Buru Pengacara, Diduga Terlibat Dalam Mafia Tanah di Pinang

Polisi Buru Pengacara, Diduga Terlibat Dalam Mafia Tanah di Pinang

0
SHARE
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus (lima dari kiri) didampingi Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Deonijiu De Fatima (kanan) memaparkan pengungkapan kasus mafia tanah di Pinang, Kota Tangerang. Dalam kasus ini polisi menangkap dua tersangka, dan satu tersangka, oknum pengacara masuk daftar pencarian orang (DPO).

KOTA TANGERANG-Polres Metro Tangerang Kota mengungkap mafia tanah yang terjadi di Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang. Pria berinisial DM dan MCP menjadi tersangka. Kedua tersangka ini menggunakan dokumen tanah palsu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang atas tanah seluas 45 hektare. Polisi memburu pengacara kedua tersangka, yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Pemaparan pengungkapan kasus ini dilakukan langsung Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus didampingi Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Deonijiu De Fatima. Yusri menjelaskan kasus mafia tanah yang ada di Kota Tangerang terungkap setelah adanya laporan dari PT TMRE sebagai pemilik tanah seluas 45 hektare di Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, kompleks Alam Sutera.

“Kedua tersangka DM dan MCP ini terbukti telah melakukan pemalsuan surat-surat untuk bisa menguasai tanah milik PT TMRE 35 hektare dan 10 hektare milik warga,”ujarnya di Mapolres Metro Tangerang Kota, Selasa(13/4).

Yusri menambahkan, modus operandi kedua tersangka. Semula MCP dan DM ini berkonflik. Keduanya sama-sama mengklaim sebagai pemilih tanah seluas 45 hektare di Alam Sutera. Perseteruan itu pun akhirnya di bawa ke Pengandilan Negeri (PN) Tangerang. DM menggugat MCP secara perdata. “Tetapi, sebenarnya keduanya ini adalah jaringan yang sama,” katanya. Gugatan ke PN ini hanya ‘sandiwara’. Gugatan pun berakhir putusan damai. Dalam persidangan DM dan MCP sepakat berdamai. “Tujuan damai ini untuk bersama-sama menguasai lahan milik PT TMRE dan milik warga,” jelas Yusri.

Dengan putusan damai (Van Dading) ini, DM mengajukan eksekusi tanah ke PN Tangerang. Juli tahun lalu, DM pun melakukan eksekusi tanah tersebut. Kedua orang ini meminta bantuan organisasi massa. Eksekusi ini mendapat perlawanan dari PT TMRE dan berujung bentrok. Eksekusi pun dibubarkan polisi. “Pada 10 Febuari, pihak PT TMRE dan membuat laporan polisi. Dari laporan tersebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk melakukan pendalaman yang akhirnya menemukan kejanggalan yakni ada surat palsu yang digunakankedua tersangka.

“Seluruhnya surat-surat yang ada pada tersangka merupakan surat palsu. Termasuk 67 surat keterangan yang menjadi dasar saudara DM untuk menggugat saudara MCP. Dan mereka berdua adalah mafia tanah yang merugikan masyarakat,”ungkap
Yusri.

DM diketahui seorang wiraswasta dan MCP merupakan pensiunan PNS Kementerian Keuangan. Yusri menegaskan sesuai instruksi Presiden Jokowi, bahwa mafia tanah harus diberantas, dan tidak boleh dikasih ruang. Karena sangat membuat resah masyarakat yang memiliki tanah secara resmi.

“Kedua tersangka ini kita persangkakan dengan pasal 263 dan 266 KUHP dengan ancaman penjara 7 tahun. Tidak hanya kedua tersangka, kami juga menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap pengacara kedua tersangka berinisial AM, karena juga terlibat dalam kasus ini,”tutupnya. Dalam konferensi pers ini dihadiri Kakaniwil BPN Banten Andi Tenri Abeng, Sie Perkara Kementrian ATR BPN Ketut Mangku, dan Kepala Kejaksaan Kota Tangerang I Dewa Gede Warjana. dan Mujahidin Ma’ruf, Kepala Kantor BPN Kota Tangerang. (ran)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here