Home BANTEN 3 PEMERINTAH DAERAH TANDATANGANI PKS DENGAN DJP DAN DJPK

3 PEMERINTAH DAERAH TANDATANGANI PKS DENGAN DJP DAN DJPK

0
SHARE
Walikota Tangerang Arief R Wismansyah didampingi Wakil Walkota Tangerang Sachrudin, Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Banten Sahat Dame Situmorang dan Kepala KPP Pratama Tangerang Barat Ana Astuti Nugrahaningsih menunjukkan perjanjian kerjasama tentang optimalisasi pemungutan pajak di Jakarta, (21/4).

Serang– Sebanyak 84 pemerintah daerah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah secara daring. Penandatanganan PKS disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Nagara Dhana Rakca Kementerian Keuangan, Jakarta,(21/4).

Di Provinsi Banten sendiri terdapat 3 pemerintah daerah yang telah menandatangani PKS di tahun 2020 yaitu Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kabupaten Lebak.

“Untuk tahun 2021, pemerintah daerah yang mengikuti program kerjasama ini adalah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon”, kata Sahat Dame Situmorang Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten.

Dengan adanya PKS ini, hubungan kerja sama DJP dengan pemerintah daerah semakin baik, sehingga berdampak secara signifikan khususnya pada lebih cepatnya pertukaran informasi dan data antar instansi, ujarnya.

Melalui PKS ini, DJP dan pemerintah daerah dapat melakukan ekualisasi dan pencocokan data wajib pajak yang dilaporkan baik ke DJP maupun ke pemerintah daerah. DJP dan pemerintah daerah memiliki data pembanding atas usaha wajib pajak yang secara nyata masih berjalan. DJP dan pemerintah daerahpun melakukan pengawasan bersama agar dapat meminimalisir kemungkinan kecurangan wajib pajak dalam melaporkan usahanya, sehingga secara tidak langsung turut meningkatkan kepatuhan formal dan material wajib pajak.

PKS ini memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengawasan wajib pajaknya sehingga menjadi lebih akurat, efektif dan efisien. “Melalui PKS ini, potensi penerimaan pajak dapat tergali secara optimal dan akan meningkatkan penerimaan pusat dan daerah”, pungkasnya. (rls/fan).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here