Home TANGERANG HUB Banyak Balon Kades Tak Lolos Administrasi

Banyak Balon Kades Tak Lolos Administrasi

0
SHARE
Banyak Balon Kades Tak Lolos Administrasi
Empat bakal calon kades di Kecamatan Mauk tidak lolos seleksi administrasi. Mereka dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti pilkades serentak yang akan digelar Juli mendatang.

MAUK–Sebanyak empat bakal calon kepala desa (balon kades) di Kecamatan Mauk, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi. Hal tersebut disampaikan Camat Mauk Arif Rahman Hakim, Selasa (27/4). Menurutnya, ada yang melanggar batas umur dan tidak melengkapi persyaratan hingga penutupan pendaftaran.

“Ada yang karena masih di bawah usia 25 tahun saat mendaftar. Dan ada yang karena tidak melengkapi berkas persyaratan hingga batas waktu yang sudah ditentukan,” kata Arif, saat ditanya Tangerang Ekspres. Ia menyebutkan, ada enam desa yang menyelenggarakan pilkades serentak 2021 di wilayahnya. Yakni Desa Mauk Barat, Desa Ketapang, Desa Kedung Dalem, Desa Marga Mulya, Desa Tanjung Anom dan Desa Jatiwaringin. “Sebanyak 11 orang yang mendaftar balon kades di Desa Mauk Barat, 6 orang di Ketapang, 5 orang di Kedung Dalem, 5 orang di Marga Mulya, 4 orang di Tanjung Anom dan 4 orang di Jatiwaringin,” paparnya.

Ia memaparkan, empat balon kades yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, 1 orang di Desa Mauk Barat, 2 orang di Desa Ketapang dan 1 orang di Desa Kedung Dalem. Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 tahun 2021, tentang Pemilihan Kepala Desa (pilkades), bahwa terdapat sejumlah persyaratan calon kepala desa yakni, berusia minimal 25 tahun sampai 65 tahun saat mendaftar. Berpendidikan minimal SMP atau sederajat. Dan menyerahkan berkas persyaratan administrasi.

Arif memaparkan, berkas persyaratan administrasi diantaranya, menyerahkan surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia. Menyerahkan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menyerahkan surat pernyataan berpegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, menyerahkan fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang. Menyerahkan fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang. Menyerahkan surat pernyataan bersedia berdedikasi, komitmen dan loyal kepada desa yang dibuat oleh yang bersangkutan.
Lalu, menyerahkan surat bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. Menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk. Menyerahkan surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Menyerahkan surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya.

Berikutnya, menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian resort (polres). Menyerahkan surat keterangan berbadan sehat dari RSUD. Menyerahkan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai kepala desa. Menyerahkan surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama tiga kali masa jabatan. Melampirkan visi misi sebagai calon kepala desa. Menyerahkan surat keterangan beristri satu dari KUA dengan dilampiri fotokopi akte nikah yang dilegalisir. “Selanjutnya, menyerahkan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS. Menyerahkan surat cuti mengikuti pencalonan dari camat bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD. Menyerahkan surat keterangan lolos butuh dari pimpinan institusi bagi anggota TNI/Polri,” jelasnya. (zky)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here