Home BANTEN Pengajuan Secara Online Tak Dilakukan Verifikasi Faktual, Pemprov Optimistis Tak Ada Ponpes...

Pengajuan Secara Online Tak Dilakukan Verifikasi Faktual, Pemprov Optimistis Tak Ada Ponpes Fiktif

70
0
SHARE

Adanya dugaan sejumlah ponpes fiktif menerima hibah dari Pemprov Banten. Koordinator Komisi V DPRD Banten M Nawa Said mengungkapkan, Komisi V telah memanggil Biro Pemerintahan dan Kesra selaku mitra kerja Komisi V terkait kasus dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2020. “Untuk hibah 2020, kecil kemungkinan terjadinya pungli dan ponpes fiktif, sebab mekanisme pengajuan dan penyaluran hibahnya sudah sistem online.

Kan kalau melihat tersangka pemotongan hibah di Kejati, mereka bukan pegawai Biro Kesra, yang ada hanya honorer. Yang paling mungkin adanya pungli dan ponpes fiktif hibah tahun 2018. Namun yang 2018 saya belum di Komisi V,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan Biro Pemerintahan dan Kesra, lanjut Nawa, pagu anggaran hibah pemprov untuk ponpes tahun 2020 sebesar Rp117 miliar untuk 3.926 ponpes yang mengajukan permohonan hibah. Namun realisasinya hanya dicairkan untuk 3.703 ponpes yang memenuhi persyaratan sebesar Rp111 miliar lebih. “Artinya tidak terserap Rp117 miliar, sebab ada sekira 200 ponpes yang mengajukan hibah 2020 tapi tidak memenuhi persyaratan. Jadi dana hibah untuk ponpes 2020 yang ditransfer BPKAD Banten ke rekening masing-masing ponpes hanya Rp111 miliar,” tegas kepada Radar Banten (grup Tangerang Ekspres).

Berdasarkan informasi yang diterima Komisi V, Inspektorat telah melakukan pengawasan. Di mana hasil pengawasannya dilaporkan kepada gubernur. “Temuan Inspektorat yang dilaporkan kepada gubernur yaitu adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oknum mantan pengurus FSPP di Kabupaten Pandeglang. Kemudian gubernur memerintahkan OPD terkait melaporkan dugaan penyimpangan itu ke Kejati Banten,” beber Nawa. Terkait teknis pelaksanaan hibah, kata Nawa, Biro Kesra yang mendapat mandat dari gubernur untuk membuat NPHD dan melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal pengajuan pencairan hibah tahun anggaran 2020. Adapun yang diverifikasi ialah izin operasional ponpes, domisili ponpes, kartu identitas pimpinan ponpes dan rekening ponpes.

“Setelah lolos verifikasi administrasi, pimpinan ponpes diwajibkan membuat pakta integritas dan surat pernyataan, setelah itu dibuatkan NPHD antara Pemprov dengan ponpes penerima hibah. Dana hibah kemudian ditransfer oleh Pemprov,” urainya.

Kesimpulan Komisi V dari laporan Biro Pemerintahan dan Kesra tersebut, kata Nawa, tidak ada pungli yang terjadi sebab hibah disalurkan melalui transfer. Adapun kasus pemotongan yang terjadi adalah cashback, itu pun bukan kepada OPD tapi dari penerima hibah kepada oknum tertentu,” tuturnya.

Kendati begitu, Nawa mengaku kemungkinan adanya ponpes fiktif yang menerima hibah 2020 bisa saja terjadi, sebab Biro Kesra tidak melakukan verifikasi faktual (verfak) lantaran tidak tersedianya anggaran verfak. “Karena mekanisme pengajuan secara online, maka verifikasi yang dilakukan secara administrasi. Yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti oleh Biro Kesra. Persoalan administrasi itu dimanipulasi mungkin saja terjadi oleh pemohon hibah atau pihak lain. Tentu kami mendorong agar Kejati membongkar kasus ini agar terang benderang,” tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Pemprov Banten Asep Abdullah Busro menegaskan, lembaga fiktif tidak mungkin menjadi penerima hibah Pemprov tahun anggaran 2020. Ini lantaran sistem dan mekanisme penyaluran hibahnya berbeda dengan tahun anggaran 2011. “Dugaan adanya ponpes fiktif yang menerima hibah tahun 2020 ini muncul, lantaran pernah terjadi pada kasus penyaluran hibah Pemprov Banten tahun 2011.

Padahal sistem dan aturannya sudah berbeda. Jadi seperti yang telah disampaikan Pak Gubernur, tidak ada ponpes fiktif menerima hibah tahun 2020, yang ada adalah ponpes yang tidak memenuhi persyaratan dan itu otomatis dicoret dari daftar calon penerima hibah,” kata Busro kepada wartawan, akhir pekan kemarin.

Busro memaparkan, perbedaan yang paling mendasar dana hibah ponpes tahun 2011 dan 2020 terletak pada proses pengajuan lembaga calon penerima hibah dan proses penyaluran dananya. Bila 2011 pengajuan dilakukan secara manual, sementara 2020 melalui online atau e-Hibah. Jadi 3.926 ponpes yang mengajukan permohonan dana hibah melalui online tidak pernah bersentuhan dengan pemprov. Begitu juga dengan penyaluran dananya, pada 2011 disalurkan melalui Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten, tahun 2020 dananya langsung ditransfer pemprov ke rekening masing-masing penerima hibah yang lolos seleksi administrasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

“Pengajuan melalui online ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyalahgunaan oleh institusi pemprov, baik itu pungli maupun manipulasi calon lembaga penerima hibahnya. Sebab kasus 2011 terbukti ada pungli yang dilakukan institusi pemprov,” tegasnya seperti dikutip Radar Banten (grup Tangerang Ekspres).

Kasus korupsi dana hibah pada 2011, lanjut Busro, terjadi lantaran sistem dan pengawasannya sangat lemah. Sementara pada 2020 sudah dilakukan perbaikan yang signifikan. “Saya pernah menangani perkara hibah dulu zamannya pak Zainal Muttaqin, saya kebetulan pengacaranya. Jadi, kalau masalah hibah saya sudah khatam,” tegas Busro.

Bahkan tidak hanya sistemnya yang diperkuat. Pada tahun 2020 tidak ada tim pendampingan untuk asistensi pengajuan hibah bagi lembaga seperti yang terjadi pada 2011. Di mana tim pendampingan itu yang memfasilitasi lembaga atau ponpes membuat LKPj penggunaan dana hibah yang diterimanya. “Jadi untuk penyaluran hibah 2020, pemprov sudah on the track sesuai aturan. Pemprov selaku pemberi hibah bersifat objektif, independen, dan tidak berinteraksi dengan unsur lembaga pemohon hibahnya,” tegasnya.

Masih dikatakan Busro, pada penyaluran hibah 2020 semua lembaga/ponpes calon penerima hibah yang memenuhi persyaratan menandatangani nota perjanjian hibah daerah (NPHD), di mana satu lembaga satu NPHD. “Sejak kepemimpinan WH-Andika, Pak Gubernur tidak menandatangani NPHD, semuanya ditandatangani kepala biro kesra atau OPD teknis yang bertindak menandatangani NPHD. Jadi tidak relevan bila Pak Gubernur dikait-kaitkan dengan teknis penyaluran hibah. Sesuai perintah Gubernur, pihak yang memfitnah Gubernur terlibat dalam kasus pungli dana hibah akan saya laporkan ke polisi dugaan pencemaran nama baik,” urainya.

Busro mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejati. Menurutnya, bila kemudian terbukti ada ponpes fiktif yang menerima hibah 2020, dirinya juga mendukung itu diungkap dan diusut tuntas. “Sementara ini saya meyakini tidak ada ponpes fiktif tahun 2020, yang ada hanya ponpes yang tidak lolos persyaratan. Sebab ponpes bisa menerima hibah kalau syaratnya terpenuhi sesuai aturan, diantaranya berbadan hukum,” tegasnya. Lantaran optimistis tidak ada ponpes fiktif yang menerima hibah tahun 2020, Busro menilai desakan kelompok masyarakat agar KPK turun tangan mengambil alih kasus ini justru bisa mengganggu kinerja Kejati Banten.

“Saya pikir tidak perlu KPK turun tangan, sebab sudah ada SKB tiga lembaga penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan dan KPK. Kecuali kalau kasus tersebut mandeg, barulah KPK bisa turun. Kalau ini kan kejati sudah menetapkan tersangkanya dan kasusnya pun terus berjalan. Jangankan ponpes fiktif yang belum terungkap, kasus dugaan pungli pun sebenarnya tidak terjadi, sebab yang melakukan pemotongan hibah bukan institusi pemprov, namun antara swasta dengan swasta. Pungli kan kalau pemotongannya dilakukan Biro Kesra,” pungkas Busro. (den/air)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here