Home BANTEN Ponpes Penerima Hibah Pemprov, Tak Ada Santri di Ponpes

Ponpes Penerima Hibah Pemprov, Tak Ada Santri di Ponpes

534
0
SHARE

SERANG -Terungkapnya praktik pemotongan penyaluran dana hibah bagi ribuan pondok pesantren (ponpes) tahun 2020 dari Pemprov Banten terus menyeruak ke permukaan. Setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan tingga tersangka atas dugaan pungutan liar dari dana sebesar Rp30 juta yang disalurkan. Kini santer berembus jika banyak ponpes yang diduga fiktif menerima dana hibah. Tudingan adanya ponpes fiktif ini pun sudah dilaporkan Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) ke Kejati Banten.

Dalam laporannya, ALIPPtidak hanya melaporkan kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran dana hibah pemprov untuk pondok pesantren (ponpes). Namun juga dugaan ratusan ponpes fiktif yang menerima hibah pemprov tahun anggaran 2020. Berdasarkan hasil investigasi ALIPP, banyak lembaga penerima hibah diduga fiktif. Nama ponpesnya ada, tapi tak ada wujudnya. “Di satu kabupaten saja, kami menemukan 46 lembaga ponpes yang diduga fiktif. Namun, menjadi penerima dana hibah,” tegas Uday Suhada kepada Radar Banten akhir pekan lalu.

Berdasarkan keterangan Uday tersebut, Radar Banten kemudian melakukan penelusuran di Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang tersebut. Di Kecamatan Pabuaran, dari sejumlah daftar ponpes yang menerima hibah dari Pemprov Banten, banyak yang tidak dikenal oleh masyarakat setempat. Kebanyakan ponpes juga tidak memiliki plang dan tidak memiliki santri yang tinggal menetap di dalam pesantren. Bangunan pesantren hanya berupa petakan di tengah permukiman warga. Seperti pesantren di Kampung Pesagi Kembang, Desa Sindangheula, dan Kampung Pojok, Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran.

Berdasarkan pantauan di kedua pesantren itu, tidak ada aktivitas santri seperti pesantren biasanya. Warga setempat kebanyakan juga tidak mengetahui nama pesantren tersebut, karena tidak memasang plang nama. Bangunannya pun hanya beberapa petak kamar saja dan tidak ada penghuninya.

Sumber Radar Banten di Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran mengatakan, sejumlah pesantren belum memenuhi kriteria disebut sebagai pondok pesantren. Ia mengatakan, syarat pondok pesantren itu salah satunya yakni adanya santri yang menetap atau tinggal di dalam pesantren.

Akan tetapi, banyak pesantren yang belum memiliki santri yang menetap. “Kalau santrinya tidak menetap atau santri kalong, itu lebih pas disebut majelis taklim,” katanya.

Di Desa Sindangheula, ia menyebutkan ada 13 ponpes yang mendapatkan hibah dari Pemprov Banten. Sementara, yang memiliki santri menetap hanya empat. “Saya rasa yang lainnya belum memenuhi kriteria untuk mendapatkan hibah pesantren,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, ada sembilan ponpes yang belum memiliki santri tetap. “Cuma empat yang layak, Inaratuduja, Darul Manatiqoh, Al Mahdi, dan Al Chikmatul Mubaligoh,” ungkapnya.

Namun, ia merasa data dugaan pesantren fiktif tidak akurat seluruhnya. Karena, ada pesantren yang belum layak dapat bantuan, namun tidak masuk data dugaan fiktif. “Justru pesantren yang masuk kriteria ada yang masuk dugaan fiktif,” ujarnya.

Menurutnya, bantuan hibah pesantren seharusnya tidak harus diberikan kepada banyak pesantren. Namun, cukup kepada pesantren yang memenuhi kriteria saja. “Supaya bantuan ini dapat maksimal, kalau misalkan pesantren itu tidak ada santri yang menetap, apalagi enggak ada santrinya sama sekali, terus bantuannya untuk bangun apa? ucapnya.
Penelusuran tidak berhenti hanya di Kecamatan Pabuaran. Di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Radar Banten juga mengunjungi tiga ponpes yang diduga fiktif tercatat sebagai penerima hibah Pemprov tahun anggaran 2020 senilai Rp30 juta.

Sekretaris Desa Padarincang, Tedy Kusnadi membenarkan jika di wilayahnya terdapat pondok pesantren Al Abduh di Kampung Cilember. Aktivitas pengajian pun terbilang aktif dan memiliki sekira 20 santri. “Ada ponpesnya mah, pimpinannya juga saya kenal,” kata Tedy kepada Radar Banten, Jumat (30/4).

Namun ketika disinggung soal bantuan dana hibah, Tedy mengaku tidak mengetahui terkait hal tersebut. Pihak yayasan tidak pernah membicarakan ataupun berkoordinasi soal bantuan kepada pihak Pemerintah Desa Padarincang.

“Tapi, pas pengajuan proposal terkait data wilayah, kami pernah tuh menandatangani proposal. Tapi enggak tahu itu buat bantuan apa,” katanya.

Setelah itu, penelusuran pun dilanjutkan dengan melihat langsung kondisi Ponpes Al Abduh di Kampung Cilember. Lokasi ponpes berada di tengah permukiman warga yang cukup padat. Akses jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.

Di siang yang terik itu, suasana tampak sepi. Tak ada aktivitas pengajian maupun santri di sekitar asrama pondok.

Di luar jendela hanya ada sarung, baju koko dan handuk menggantung. Ketika Radar Banten mencoba menemui ketua yayasan di kediamannya yang tak jauh dari pondok, berdasarkan keterangan istrinya, beliau ternyata sedang tak ada di rumah.

Selanjutnya, penelusuran dilanjutkan ke lokasi ponpes Addarussalam yang berada di Desa Kalumpang, lokasinya tak jauh dari Desa Padarincang, hanya seratus meter mengikuti jalan penghubung antardesa.

Berdasarkan data penerima bantuan, Ponpes Addarussalam berlokasi di Kampung Kedung Bulus, Desa Kalumpang. Namun ketika menanyakan kepada warga setempat, tak ada Ponpes Addarussalam di kampung tersebut.

Ternyata lokasi ponpes ada di Kampung Darussalam, bukan di Kampung Kedung Bulus seperti apa yang tercatat di data penerima bantuan. Radar Banten pun berhasil menemui pimpinan ponpes yang tak mau disebutkan namanya.

Di ruang tengah bangunan rumah yang terbuat dari kayu dan bambu, kami duduk berhadapan dan mulai menggali informasi soal dana hibah. Namun beradasarkan keterangan dari pemimpin ponpes, pihaknya tidak pernah menerima bantuan tersebut. “Kami enggak dapat, yang lain sih iya banyak yang dapat, tapi kami mah enggak,” katanya.

Ponpes yang baru berdiri dua tahun lalu ini, memiliki sekira 20 santri yang merupakan anak-anak setempat. Lokasinya berada di pinggiran sawah. Bangunannya sebagian besar terbuat dari bambu dan kayu, serta belum dilengkapi sarana mandi cuci kakus (MCK).
“Kami mah jarang dapat bantuan, MCK aja belum ada. Tapi dengar-dengar sih, kalau Ponpes Al Mukhtar mah dapat,” ungkapnya sambil menunjuk lokasi ponpes yang tak jauh dari kediamannya.

Mendapat informasi tersebut, penelusuran langsung dilanjutkan ke Ponpes Al Mukhtar di Kampung Kalumpang, Desa Kalumpang. Jaraknya hanya sekira 300 meter dari Ponpes Addarussalam.

Suasana lingkungan di sana tampak sepi, hanya ada beberapa petukang yang sedang merenovasi bangunan ponpes. Radar Banten bertemu dengan salah satu pengurus ponpes. Namun, salah seorang pengurus yang tidak mau disebutkan namanya, mengaku tidak tahu menahu soal hibah. “Kami enggak tahu soal dana hibah,” tegasnya.

Direktur Eksekutif ALIPP, Uday Suhada mendesak Kejati Banten segera melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat dan pegawai di lingkungan Kesra Pemprov Banten dan FSPP.

Uday melanjutkan, temuan ALIPP itu hanya contoh kecil. Sehingga kemungkinan masih banyak ponpes fiktif di kabupaten/kota lainnya yang menerima hibah pemprov tahun anggaran 2020. Menurut Uday, ponpes fiktif ini diduga dimanipulasi persyaratannya.

“Kami kira kasus dugaan ponpes fiktif akan terurai jika Kejati segera memeriksa para pejabat pemprov terkait dan pengurus FSPP, yang selama ini mengurus dan mengusulkan ponpes calon penerima hibah,” tegasnya.

“Kami tetap mengawal proses hukum yang tengah berjalan di kejati. Namun kami juga mendorong Polda Banten segera mengusut kasus dugaan lembaga penerima hibah fiktif, lantaran masalah penipuan dan penggelapannya menjadi ranah kepolisian,” tambah Uday.

Berdasarkan data ALIPP, pada APBD Banten tahun 2018, Pemprov Banten mengucurkan dana hibah untuk 3.364 Ponpes. Masing-masing sebesar Rp20 juta. Totalnya mencapai Rp66,280 miliar.

Kemudian pada APBD Banten 2020, Pemprov Banten kembali mengucurkan dana hibah untuk 3.926 dengan anggaran Rp117,780 milar, masing-masing ponpes sebesar Rp30 juta.

Sedangkan pada APBD 2021, lanjut Uday, Pemprov Banten mengalokasi dana hibah untuk 4.042 ponpes dengan pagu anggaran Rp161,680 milar, dimana masing-masing ponpes akan menerima sebesar Rp40 juta.

“Tahun 2019 tidak ada hibah untuk ponpes, makanya yang kami laporkan hanya tahun anggaran 2018, 2020 dan 2021. Yang paling parah alokasi hibah 2020 dan 2021 dimana dalam dua tahun ada penambahan 700 ponpes baru sebagai penerima hibah, padahal 2018 tercatat hanya 3.364 ponpes. Agar kasus dugaan ponpes fiktif ini semakin terang benderang, ALIPP akan kembali melakukan investigasi daftar ponpes penerima hibah di kabupaten/kota lainnya dalam waktu dekat,” pungkas Uday. (jek-mg06-den/air)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here