Home BANTEN Kejati Didesak Usut Ponpes Fiktif

Kejati Didesak Usut Ponpes Fiktif

0
SHARE
Kuasa hukum Pemprov Banten Asep Abdullah Busro (dua dari kiri) dan Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada (kanan) adu argumentasi di Forum Diskusi Radar Banten Group di Graha Pena Radar Banten, Selasa (4/5), dipandu Pemred Radar Banten Delfion Saputra (dua dari kanan) dan Redakur Pelaksana Aditya Ramadhan (kiri).

SERANG-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten didesak mengusut dugaan pondok pesantren fiktif yang menerima aliran uang hibah dari Pemprov Banten. Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada dalam Forum Diskusi Radar Banten di Graha Pena Radar Banten, Selasa (4/5). Hadir dalam diskusi ini, kuasa hukum Pemprov Banten Asep Abdullah Busro. Uday mengaku juga sudah membuat dua laporan ke Kejati Banten.

Laporan pertama soal pemotongan dana hibah ke ponpes. “Yang kedua, laporan soal dugaan adanya lembaga-lembaga yang dibuat sengaja dan itu fiktif,” ungkapnya di acara yang dipandu Pemred Radar Banten Delfion Saputra dan Redakur Pelaksana Aditya Ramadhan. Uday memaparkan, saat ini yang sudah ditangani kejati baru persoalan potongan dana hibah ponpes saja. Sedangkan lembaga-lembaga ponpes yang diduga fiktif itu belum tersentuh.

“Saya kira itu harus dilakukan di samping melanjutkan pengusutan pemotongan dana hibah itu yang saat ini dalam tahap diselidiki. Sangat sederhana, tinggal dipanggil orang-orang tertentu,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, motif yang digunakan untuk mengkorupsi dana hibah itu sangat kuno. Oknum-oknum di lingkungan Bagian Kesra Setda Provinsi Banten membuat lembaga-lembaga fiktif secara berkelompok dan mereka punya tanggungjawab di masing-masing wilayah.

“Motifnya sangat kuno seperti 2011, fiktif itu deliknya penipuan dan penggelapan. Tidak boleh dibiarkan. Kalau tidak, persoalan korupsi di Banten tidak akan selesai,” tandasnya.
Apalagi, tindakan korupsi itu dilakukan orang-orang lama. Walaupun dirotasi ke OPD lain, oknum tersebut tidak perlu menjadi ASN, tapi kerjaannya di situ.

“Ada dua orang kunci, yang belum dipanggil. Pejabat dan non ASN. Dia yang paling piawai, tapi dia bukan di kesra, tapi lihai,” ungkap Uday. Walaupun pemberian hibah dilakukan secara elektronik, tapi karena terbiasa membuat atau menyiapkan proposal, membuat izin operasional, NPWP, hingga rekening, maka yang bersangkutan tetap bisa melakukannya.

Ia juga merasa aneh dengan izin operasional ponpes yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag). “Dengan temuan lembaga ponpes fiktif ini kok bisa muncul izin operasional. Maka, perlu ada informasi dari kemenag, dari provinsi maupun kabupaten/kota termasuk Presidium PSPP,” ujarnya.

Kata dia, jangan mentang-mentang dana hibah, maka anggaran itu dapat dipakai sesuka hati penerima. Hal itulah yang menjadikan hibah bansos sebagai lahan perampokan. Sejauh ini, Uday sudah menemukan 50 lembaga ponpes yang diduga fiktif yang tersebar di tiga kabupaten, yaitu Serang, Lebak, dan Pandeglang.

“Investigasi awal mulai Desember sampai pertengahan April saat saya pertama kali melaporkan, ada 46 lembaga fiktif di Kecamatan Padarincang dan Pabuaran. Tapi ditambah lagi investigasi tambahan di Baros, Labuan, dan Rangkasbitung. Ditemukan data tambahan, makin banyak lembaga-lembaga fiktif,” ungkapnya. Lembaga ponpes itu diduga fiktif karena saat dicek ke lokasi ternyata tidak ada. Bahkan, ada yang kumpul seminggu sekali. “Ternyata majelis taklim, bukan ponpes,” tandasnya.

Melihat hal ini, Uday meminta Gubernur Banten tidak cuci tangan. Apabila ingin membantu ponpes, kiyai, dan santri, maka jangan begitu saja. Tetapi ada mekanisme yang harus ditempuh. Meskipun di dalam Peraturan Gubernur Banten disebutkan perlu adanya tim verifikator, tetapi di lapangan tidak ada. “Diakui oleh gubernur tidak punya (tim verifikator). Kalah sama leasing, lembaga-lembaga keuangan mikro. Padahal, hibah bansos itu rentan,” tegasnya.

Pertanggungjawaban yang lebih mudah dan penggunaan yang tergantung kebutuhan, membuat dana hibah memiliki kelonggaran dan membuat celah dikorup. Apalagi ulama, pimpinan ponpes, dan santri polos tidak tahu cara membuat proposal dan aturan main dana hibah. Kata dia, hal itu justru dimanfaatkan untuk ajang mengambil sejumlah uang dari ponpes.

Menyikapi adanya dugaan ponpes fiktif, kuasa hukum Pemprov Banten Asep Abdullah Busro menegaskan, lembaga fiktif tidak mungkin menjadi penerima hibah Pemprov tahun anggaran 2020. Lantaran sistem dan mekanisme penyaluran hibahnya berbeda dengan tahun anggaran 2011.

“Dugaan adanya ponpes fiktif yang menerima hibah tahun 2020 ini muncul, lantaran pernah terjadi pada kasus penyaluran hibah Pemprov Banten tahun 2011. Padahal sistem dan aturannya sudah berbeda. Jadi seperti yang telah disampaikan Pak Gubernur, tidak ada ponpes fiktif yang menerima hibah tahun 2020, yang ada adalah ponpes yang tidak memenuhi persyaratan dan itu otomatis dicoret dari daftar calon penerima hibah,” ujarnya.

Busro memaparkan, perbedaan yang paling mendasar dana hibah ponpes tahun 2011 dan 2020 terletak pada proses pengajuan lembaga calon penerima hibah dan proses penyaluran dananya. Bila 2011 pengajuan dilakukan secara manual, sementara 2020 melalui online atau e-Hibah. Jadi 3.926 ponpes yang mengajukan permohonan dana hibah melalui online, tidak pernah bersentuhan dengan pegawai pemprov. Begitu juga dengan penyaluran dananya. Pada 2011 disalurkan melalui Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten. Pada tahun 2020 dananya langsung ditransfer pemprov ke rekening masing-masing penerima hibah yang lolos seleksi administrasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

“Pengajuan melalui online ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyalahgunaan oleh institusi pemprov, baik itu pungli maupun manipulasi calon lembaga penerima hibahnya. Sebab kasus 2011 terbukti ada pungli yang dilakukan institusi pemprov,” tegasnya.

Kasus korupsi dana hibah pada 2011, lanjut Busro, terjadi lantaran sistem dan pengawasannya sangat lemah. Sementara pada 2020 sudah dilakukan perbaikan yang signifikan.

“Saya pernah menangani perkara hibah dulu zamannya pak Zainal Muttaqin, saya kebetulan pengacaranya. Jadi, kalau masalah hibah saya sudah khatam,” tegas Busro.

Bahkan tidak hanya sistemnya yang diperkuat. Pada tahun 2020 tidak ada tim pendampingan untuk asistensi pengajuan hibah bagi lembaga seperti yang terjadi pada 2011. Dimana tim pendampingan itu yang memfasilitasi lembaga atau ponpes membuat LKPj penggunaan dana hibah yang diterimanya.

“Jadi untuk penyaluran hibah 2020, pemprov sudah on the track sesuai aturan. Pemprov selaku pemberi hibah bersifat objektif, independen, dan tidak berinteraksi dengan unsur lembaga pemohon hibahnya,” tegasnya.

Masih dikatakan Busro, pada penyaluran hibah 2020 semua lembaga/ponpes calon penerima hibah yang memenuhi persyaratan menandatangani nota perjanjian hibah daerah (NPHD), dimana satu lembaga satu NPHD.

“Sejak kepemimpinan WH-Andika, Pak Gubernur tidak menandatangani NPHD, semuanya ditandatangani kepala biro kesra atau OPD teknis yang bertindak menandatangani NPHD. Jadi tidak relevan bila Pak Gubernur dikait-kaitkan dengan teknis penyaluran hibah. Sesuai perintah gubernur, pihak yang memfitnah gubernur terlibat dalam kasus pungli dana hibah akan saya laporkan ke polisi dugaan pencemaran nama baik,” tandasnya.

Busro mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di kejati. Menurutnya, bila kemudian terbukti ada ponpes fiktif yang menerima hibah 2020, dirinya juga mendukung itu diungkap dan diusut tuntas.

“Sementara ini saya meyakini tidak ada ponpes fiktif tahun 2020, yang ada hanya ponpes yang tidak lolos persyaratan. Sebab ponpes bisa menerima hibah kalau syaratnya terpenuhi sesuai aturan. Diantaranya berbadan hukum,” ujarnya. Lantaran optimis tidak ada ponpes fiktif yang menerima hibah tahun 2020, Busro menilai desakan kelompok masyarakat agar KPK turun tangan mengambil alih kasus ini justru bisa mengganggu kinerja Kejati Banten.

“Saya pikir tidak perlu KPK turun tangan. Sebab sudah ada SKB tiga lembaga penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan dan KPK. Kecuali kalau kasus tersebut mandeg, barulah KPK bisa turun. Kalau ini kan kejati sudah menetapkan tersangkanya dan kasusnya pun terus berjalan. Jangankan ponpes fiktif yang belum terungkap, kasus dugaan pungli pun sebenarnya tidak terjadi, sebab yang melakukan pemotongan hibah bukan institusi pemprov. Namun antara swasta dengan swasta. Pungli kan kalau pemotongannya dilakukan Biro Kesra,” pungkas Busro. (nna)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here