Home NASIONAL Pemda Jangan Kendur, Awasi Pelaksanaan Prokes Tarawih dan Pusat Perbelanjaan

Pemda Jangan Kendur, Awasi Pelaksanaan Prokes Tarawih dan Pusat Perbelanjaan

0
SHARE
Pemda Jangan Kendur Awasi Pelaksanaan Prokes Tarawih dan Pusat Perbelanjaan
Tito Karnavian, Mendagri

JAKARTA-Klaster Covid-19 baru bermunculan. Salah satunya klaster jamaah tarawih di berbagai daerah. Kedisiplinan masyarakat dan pengawaasan yang ketat dari Satgas Covid-19 di daerah menjadi kunci untuk menekan kasus Covid-19. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) tidak kendur dalam menegakkan protokol kesehatan masyarakat di wilayahnya.

Tito mengingatkan, jelang Lebaran mobilitas masyarakat meningkat. Baik kaitannya dengan kegiatan ekonomi di pasar atau pusat perbelanjaan lainnya maupun keagamaan di rumah ibadah. Dia mewanti-wanti agar dalam aktivitas tersebut tidak memunculkan klaster baru penularan Covid-19.

“Jangan sampai kita lengah, terutama dari klaster-klaster kerumunan karena kegiatan-kegiatan, baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan keagamaan, pasar,” ujarnya kemarin (9/5).

Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, berkaca pada pengalaman sebelumnya, terdapat tren kenaikan kasus pada hari raya keagamaan, sepeti Hari Raya Idul Fitri dan perayaan Natal pada tahun 2020 dan libur tahun baru.

Dalam momen Ramadan tahun ini, beberapa klaster penyebaran juga terjadi di tempat ibadah. Misalnya di Kabupaten Banyuwangi yang mengakibatkan puluhan orang terpapar Covid-19.

“Ada beberapa daerah ada klaster tarawih, masuk ke masjid tanpa masker, rapat, ini bukan soal agamanya, ini soal masalah protokol kesehatannya,” imbuhnya.

Mantan Kapolri itu menekankan, penurunan penyebaran menjadi momentum yang harus dijaga. Sehingga tidak terjadi ledakan kasus seperti India dan beberapa negara lainnya. Selain protokol kesehatan, pejabat dan ASN juga diminta tak melakukan kegiatan open house.

Salah satu kunci utama agar konsisten dalam penanganan COVID-19 di daerah adalah kekompakkan di level Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain itu, hubungan antara Gubernur dengan walikota/bupati perlu dijaga agar efektif.
“Hubungan para pemimpin ini kalau bagus itu akan lebih mudah untuk ditangani,” jelasnya.

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin menyampaikan turut prihatin munculnya klaster penularan Covid-19 yang diduga dari kegiatan tarawih. Dia menuturkan ikut memantai implementasi surat edaran panduan ibadah Ramadan di tengah pandemi.

’’Secara umum surat edaran itu dijalankan dengan baik,’’ katanya. Tetapi Kamaruddin tidak memungkiri juga, masih ada sejumlah kasus yang kurang baik menjalankan protokol kesehatan di masjid atau musala. Untuk itu dia berharap masyarakat, khususnya para takmir untuk mengawal pelaksanaan surat edaran tersebut.

Termasuk kepada para penyuluh agama Islam (PAI) untuk ikut mengedukasi atau sosialisasi protokol kesehatan di masjid. Kamaruddin menuturkan di lapangan para penyuluh sudah aktif sosialisasi protokol kesehatan.

Di sisa bulan Ramadan ini, Kamaruddin berharap masyarakat untuk menjaga kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan di masjid atau musala. Termasuk saat pelaksanaan salat Idul Fitri nanti. Dia mengatakan Kemenag sudah mengeluarkan pandua pelaksanaan salat Idul Fitri. Diantara protokolnya adalah jamaah salat Idul Fitri wajib menggunakan masker. Kemudian kapasitasnya maksimal separuh dari daya tampung normal.

Juru Bicara Kemenkes terkait Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa seluruh pihak harus bergotong-royong dalam melawan Covid-19. Tidak bisa salah satu pihak saja yang bergerak. Adanya klaster jamaah tarawih di beberapa daerah seharusnya menjadi peringatan bahwa protokol kesehatan hrus dijalanankan.

Hal ini juga untuk mengantisipasi adanya klaster salat Ied. Pemerintah tak ingin ada klaster baru. ”Perkuat aturan prokes (protokol kesehatan) ketat dan meningkatkan fungsi posko tangguh dalam penerapan PPKM Mikro,” ucapnya kemarin. Nadia menyatakan tidak bisa memprediksi apakah kedepan terjadi lonjakan kasus atau tidak. Menurutnya ini harus dilihat tren peningkatan kasus. Selain itu juga juga bergantung pada kecepatan satgas di daerh dalam melakukan intervensi untuk menekan laju kasus. ”Termasuk sanksi, memperbanyak tracing, testing, dan tata laksana lebih dini,” ungkapnya. (jpg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here