Home BANTEN Dicari ASN yang Berminat Jadi Pejabat Dinkes, WH Nonjobkan 20 Pejabat Dinkes...

Dicari ASN yang Berminat Jadi Pejabat Dinkes, WH Nonjobkan 20 Pejabat Dinkes yang Mungundurkan Diri Berjamaah

0
SHARE
Wahidin Halim, Gubernur Banten

SERANG-Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten rapuh. Sebanyak 20 pejabat yang mengundurkan diri kemarin, akhirnya dinonjobkan. Dari 20 pejabat itu, menduduki posisi sebagai sekretaris dinas (sekdis), kepala bidang (kabid) pencegahan dan pengendalian penyakit, kabid kesehatan masyarakat, dan kabid pelayanan kesehatan. Di empat posisi strategis kini kosong tanpa pejabat. Sementara kabid sumber daya kesehatan dan kefarmasian menjadi tersangka kasus korupsi masker dan ditahan Kejati Banten. Sehingga terjadi kekosongan jabatan di level eselon III ditambah 16 pejabat eselon IV (kepala seksi).

Namun tadi malam, beredar video yang memperlihatkan Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan bahwa 20 pejabat itu dinonjobkan. Ia membuka lowongan menggantikan 20 pejabat tersebut. Pada kesempatan ini, ia mengumumkan, ASN yang ada di Pemprov Banten maupun pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan pendidikan dan profesinya, dibuka seleksi mulai hari ini sampai Jumat. “Karena Sabtu atau Senin akan saya lantik. Kesempatan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan sekdis, para kabid, dan para kasi. Dibuka kesempatan bagi saudara-saudara yang berminat untuk mengisi kekosongan jabatan itu,” ujarnya.

Kata dia, tunjangan kinerja untuk eselon IV (kasi) sekira Rp19 juta per bulan, sedangkan eselon III (kabid), Rp30 juta. “Termasuk tinggi se-Indonesia. Eselon II B (sekdis) itu sekira Rp40 juta. Jadi cukup harusnya. Harus diimbangi dengan kinerja. Silakan yang berminat sesuai dengan bidang-bidang di situ,” tegas WH.

Dalam video yang berdurasi 4 menit 30 detik itu, gubernur yang akrab disapa WH ini mengaku menyesalkan tindakan 20 pejabat itu. “Ya sangat menyesalkan, walaupun saya memahami mereka mungkin merasa ketakutan karena ada temannya yang ditahan,” ujar WH, kemarin.

Tapi, adanya pernyataan pengunduran diri saat semua pihak konsentrasi untuk menangani Covid-19, merupakan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan sumpah jabatan.

“Ini merupakan tindakan indisipliner,” tegasnya. Mantan anggota DPR RI ini mengatakan, hal ini bukan sekadar mundur dan meninggalkan jabatan. “Tidak boleh disersi. Harus sampaikan dulu persoalan ke pimpinan, dalam hal ini gubernur. Jadi jangan kabur gitu saja,” tuturnya.

Hal ini yang membuatnya memutuskan untuk memberikan hukuman atau punishment kepada 20 pejabat itu. Karena, sebagai ASN sudah disumpah dan siap ditugaskan di mana saja. Saat ini dilakukan pemeriksaan untuk mengenali motif dan masalah. Apakah ada provokatornya atau pemicunya. “Gerakan ini dilakukan mereka dengan cara-cara tertentu. Artinya, bisa jadi yang menandatangani (surat pernyataan pengunduran diri-red) tidak semuanya paham. Ada informasi yang diprovokasi dan ditakut-takuti,” lanjut WH.

Mantan Walikota Tangerang ini mengatakan, dengan pengunduran diri itu mereka pikir akan bebas. “Tidak bisa begitu. Ini tidak sekadar berhenti. Dipecat juga dengan cukup alasan, kembali soal disiplin. Semua akan dinonjobkan,” tegas WH.

Menurutnya, apabila pejabat itu mengundurkan diri, maka siap diberhentikan dan siap untuk tidak mempunyai pekerjaan. Padahal, selama dirinya menjadi gubernur, tunjangan kinerja distandarisasi dan ada honor-honor lainnya. “Kurang apa sebagai gubernur. Menurut saya, mereka tidak bisa ditoleransi,” katanya.

Ia meminta para staf di dinkes untuk tetap bekerja di kantor. Kalau tidak, akan diberikan hukuman tegas. Bagi pegawai yang selama ini tidak terlibat dan tidak mengundurkan diri, harus tetap aktif dan tidak terpengaruh. “Sebagai ASN maupun non-ASN akan digaji oleh negara dan Pemerintah Provinsi Banten. Kalau tidak, saya akan berikan sanksi,” tegas WH.

Seperti diberitakan sebelumnya, penetapan tersangka terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten dalam kasus dugaan korupsi pembelian masker berbuntut panjang. Sebanyak 20 pejabat eselon III (kepala bidang) dan IV (kepala seksi) Dinkes Banten kompak mengundurkan diri. Pernyataan mengundurkan diri itu, dituangkan dalam surat dan ditandatangani di atas materi oleh 20 pejabat tersebut, pada 28 Mei 2021. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Dalam kasus pembelian masker KN95 01 V+ sebanyak 15 ribu lembar, senilai Rp 3,3 miliar, harga satuan di mark up. Dari harga per lembar masker Rp 70 ribu di mark up menjadi Rp 220 ribu. Sehingga negara dirugikan Rp 1,6 miliar. Kejati Banten menetapkan Kabid Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian Dinkes Banten Lia Susanti selaku PPK dan dua orang dari pihak penyedia masker PT RAM Agus Suryadinata serta Wahyudin Firdaus.

Alasan pengunduruan diri, mereka menyatakan, telah bekerja maksimal sesuai arahan kepala dinas kesehatan (dr Ati Pramudji Hastuti) dilakukan dengan penuh tekanan dan intimidasi. Kondisi tersebut membuat mereka bekerja tidak nyaman. Lia Susanti, PPK Dinkes Banten, yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan masker, dalam melaksanakan tugasnya sesuai arahan kepala dinas kesehatan. Mereka kecewa, karena kepala dinas kesehatan tidak ada upaya memberikan perlindungan. Dengan alasan itulah, mereka menyatakan mengundurkan diri sebagai pejabat di lingkungan Dinkes Provinsi Banten.

Kemarin (2/6), sejak pagi hingg sore, 20 pejabat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten yang mengundurkan berjamaah menjalani pemeriksaan di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (2/6). Pemeriksaan itu berlangsung tertutup sejak pukul 08.00 WIB sampai sekira 16.30 WIB.

Bahkan, Kepala Dinkes Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti juga turut datang ke gedung Pendopo Gubernur Banten sekira pukul 11.30 WIB dan keluar dua jam setelahnya yakni sekira 13.37 WIB.

Namun, Ati bungkam saat ditanya para pewarta. Mantan direktur RSUD Kota Tangerang itu langsung menaiki mobil SUV putih miliknya dengan plat nomor hitam A 1580 TI. Setelah Ati, masih ada dua pejabat lainnya yang juga menjalani pemeriksaan di dalam gedung.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komarudin mengungkapkan, 20 pejabat yang menandatangi surat pernyataan pengunduran diri hadir semua, kemarin.
“Kami sudah mendapatkan kepastian apakah betul pengunduran diri,” ujar Komarudin.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ia mengungkapkan, seluruh pejabat dinkes itu betul menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tersebut. Selain untuk mengetahui apakah mereka benar mengundurkan diri, pemeriksaan kemarin juga untuk mengklarifikasi apakah mereka secara sadar sungguh-sungguh mengundurkan diri. “Ternyata tidak seluruhnya,” tutur Komarudin.

Kata dia, ada beberapa kategori yang menjadi latar belakang pengunduran diri para pejabat itu. “Ada yang memang berniat sungguh-sungguh mundur dan ada indikasi mengajak-ngajak gitu. Ada juga yang niat mundur tapi untuk dirinya sendiri memang karena faktor pribadi,” ungkapnya. Namun, ada juga yang setengah-setengah atau ikut-ikutan untuk solidaritas karena pejabat yang lain tandatangan, maka ikut tandatangan.

Masih berdasarkan hasil pemeriksaan, ada dua faktor yang menyebabkan 20 pejabat itu mengundurkan diri secara berjamaah, baik itu internal maupun eksternal. Bahkan saat pemeriksaan, Komarudin mengatakan, para pejabat yang mengundurkan diri itu mengakui bahwa langkah yang mereka ambil salah atau tidak tepat. “Mereka menyampaikan maaf kepada publik dan pemerintah daerah karena mereka tidak bermaksud membuat ini gaduh. Itu spontan saja,” ungkapnya.

Dikatakan, apa yang dilakukan 20 pejabat itu tak disangka mendapatkan respons beragam seperti saat ini. Terkait isi surat pernyataan pengunduran diri mereka yang menyebut bahwa mereka tertekan, mantan Penjabat Bupati Tangerang ini menerangkan bahwa semua pekerjaan saat ini menekan.

“Target. Kerja di pabrik juga ditekan. Itu hal yang biasa,” tuturnya.

Soal adanya intimidasi yang menjadi dasar pengunduran diri 20 pejabat itu, Komarudin mengaku ada pejabat yang mengungkapkannya dalam proses pemeriksaan. Meski demikian, dalam kesimpulannya, BKD menilai intimidasi itu hanya sebagai asumsi mereka. “Ada yang menjelaskan (dapat indimidasi-red), ada yang samar-samar, sudah kita identifikasikan. Itu mah bahasa, tapi enggaklah, enggak ada intimidasi,” tandasnya.

Tak hanya para pejabat yang mengundurkan diri yang dipanggil, agar pemeriksaan berjalan secara objektif, ia mengaku pihaknya juga turut mengundang Kepala Dinkes Banten dr Ati Pramudji Hastuti agar persoalannya jelas.

Dalam perundang-undangan, ada dua pilihan bagi pejabat pembina kepegawaian terkait permintaan pengunduran diri yaitu diterima atau bisa ditunda. Oleh karena itu, saat ini 20 pejabat Dinkes masih menjabat di posisinya masing-masing dan wajib menjalankan tugasnya seperti biasa. Menurutnya, pengunduran diri itu biasa dan bukan sesuatu yang istimewa. “Artinya, ada ruang untuk pegawai itu mengundurkan diri,” ujarnya.

Ia menegaskan, untuk selanjutnya hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada Gubernur Banten sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. “Besok (hari ini-red) ada keputusan terkait hal itu,” ujar Komarudin sembari enggan membeberkan jumlah pejabat yang kekeuh ingin mundur.

Kata dia, pejabat itu bisa diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai ASN apabila tindakannya itu merugikan instansi dan tidak melaksanakan tugas. “Nanti kita lihat (berapa pejabat yang begitu-red),” tuturnya. (rbnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here