Home BANTEN Sejak Awal Dewan Menolak Skema Hibah Pesantren, Bermasalah Dalam Proses Verifikasi

Sejak Awal Dewan Menolak Skema Hibah Pesantren, Bermasalah Dalam Proses Verifikasi

0
SHARE
Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah ponpes dari Pemprov Banten digiring menuju mobil Kejati Banten untuk dijebloskan ke dalam penjara. Kejati menetapkan mantan Kabiro Kesra Pemprov Banten dan seorang tenaga lepas harian dan satu pengurus ponpes menjadi tersangka.

SERANG- BANYAKNYA kasus korupsi dana hibah di daerah pada rentang waktu 2019-2014, memaksa pemerintah era Jokowi-Jusuf Kalla (JK) memperketat regulasi soal dana hibah dan bantuan sosial (bansos).

Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pasal 298 ayat (5) dijelaskan bahwa hibah hanya bisa diberikan kepada badan, lembaga, dan ormas yang berbadan hukum.

Tidak hanya dalam UU 23 Tahun 2014, aturan penerima hibah dan bansos harus berbadan hukum juga diatur dalam Permendagri Nomor 900 Tahun 2015. Aturan itu tujuannya untuk meminimalkan penyelewengan dana hibah dan bansos. Soalnya, selama ini hampir di semua daerah termasuk di Provinsi Banten pemberian hibah dan bansos tidak tepat sasaran. Bahkan nyata-nyata dikorupsi.

Di Banten, kasus penyelewengan dana hibah terkuak pada 2011. Namun aturan tinggal aturan. Alih-alih memperketat penyaluran, dugaan korupsi dana hibah malah kembali terjadi di Banten tahun anggaran 2018, meskipun kasusnya baru terbongkar awal tahun 2021 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Berdasarkan catatan Radar Banten, tiga tahun lalu dana hibah Pemprov Banten untuk lembaga keagamaan telah dipersoalkan DPRD Banten melalui Komisi V. Dana hibah tahun anggaran 2018 untuk pondok pesantren (ponpes), majelis taklim, madrasah, masjid, musala, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan lembaga keagamaan di Provinsi Banten mulai dicairkan awal April 2018. Saat itu Pemprov Banten sudah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp102 miliar untuk 263 badan/lembaga pada APBD 2018 yang diverifikasi oleh Biro Kesra Banten.

Badan atau lembaga calon penerima hibah uang tahun anggaran 2018 sudah ditetapkan Gubernur Banten tertanggal 19 Maret melalui SK Nomor 978/147/Kesra/III/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kesra Irvan Santoso. Dari 263 badan/lembaga yang di SK-kan, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten menjadi lembaga penerima hibah paling besar mencapai Rp66,280 miliar. Dana hibah yang diterima FSPP dari Pemprov Banten kemudian disalurkan kepada 3.122 ponpes, di mana masing-masing ponpes menerima Rp20 juta atau total mencapai Rp62,4 miliar, dan sisanya sekira Rp3,8 miliar untuk biaya operasional FSPP.

Awal 2021, penyaluran dana hibah ponpes oleh Pemprov Banten ke lembaga FSPP masuk ke ranah hukum. Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) melaporkan adanya dugaan korupsi dana hibah ponpes tahun anggaran 2018 tersebut ke Kejati Banten pada 14 April 2021.

Dalam laporannya, ALIPP juga menduga ada aroma korupsi dalam penyaluran hibah tahun anggaran 2020, meskipun penyaluran dana hibah tahun 2020 disalurkan tidak melalui FSPP. Namun langsung oleh pemprov ke rekening ponpes penerima hibah. Mantan Ketua Komisi V DPRD Banten periode 2014-2019, Fitron Nur Ikhsan angkat bicara terkait heboh kasus hibah 2018 ini.

Ia membenarkan bila penyaluran dana hibah uang dari Pemprov Banten ke badan atau lembaga keagamaan telah bermasalah sejak awal. Bahkan awal tahun 2018, Komisi V menerima pengaduan masyarakat terkait proses verifikasi proposal pengajuan calon lembaga penerima hibah uang tahun anggaran 2018.

Sebagai Ketua Komisi V, Fitron saat itu sempat melayangkan surat panggilan untuk meminta klarifikasi dari Kepala Biro Kesra Irvan Santoso. Hal itu dilakukan agar proses penyaluran hibah uang di Biro Kesra tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat itu Komisi V mencurigai ada yang tidak sehat dalam proses verifikasi proposal lembaga/badan calon penerima hibah uang di Biro Kesra.

“Kami panggil Kepala Biro Kesra saat itu, untuk diminta klarifikasi proses verifikasi calon lembaga penerima hibah 2018. Namun saat itu, penjelasan Kepala Biro Kesra normatif dan tidak menjawab kecurigaan Komisi V,” tutur Fitron kepada Radar Banten akhir pekan lalu. Padahal, lanjut Fitron, aduan masyarakat yang diterima Komisi V sedikitnya tentang tiga hal penting.

Pertama, soal adanya koordinator atau calo proposal pengajuan dana hibah. Kedua, tipu muslihat soal penanggalan mundur proposal, dan yang ketiga soal adanya potongan sebesar 20 persen dari setiap pencairan hibah untuk koordinator. “Saat minta klarifikasi ke Irvan, saya sempat menelepon langsung salah seorang terduga koordinator proposal pengajuan hibah. Terduga pun mengakui dirinya menjadi koordinator yang diperintahkan oleh salah seorang yang mengaku-ngaku tim sukses saat Pilgub Banten 2017 lalu. Saat menelpon, saya mengaku dari Pemprov sehingga dia mengakui perbuatannya yang membuat enam proposal pengajuan hibah,” bebernya.

Tidak puas dengan jawaban Irvan Santoso saat klarifikasi, lanjut Fitron, kemudian Komisi V dengan tegas meminta Pemprov Banten untuk menghentikan sementara pencairan dana hibah 2018 hingga persoalan verifikasi clear. “Komisi V meminta pencairan dihentikan dulu. Kami minta Biro Kesra mengkaji kembali keputusan gubernur soal lembaga penerima hibah 2018. Bagi yang terbukti menyalahi prosedur harus dicoret. Kalau tidak dicoret, Biro Kesra terindikasi terlibat dalam pelanggaran. Itu sudah saya tegaskan tiga tahun lalu,” urainya.

Meskipun sudah diingatkan Komisi V, ternyata penyaluran dana hibah 2018 tetap dilanjutkan Pemprov Banten. Apa yang menjadi kecurigaan Fitron akhirnya terbukti tahun 2021. Di mana Kejati Banten telah menetapkan lima tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana hibah ponpes tahun 2018 dan 2020.

“Ini yang kita khawatirkan dulu akhirnya terjadi. Padahal saya sudah teriak paling kencang saat itu menolak hibah pemprov dilanjutkan hingga verifikasinya clear,” ungkap Fitron yang saat ini menjadi Sekretaris Komisi V periode 2019-2024. Sikap Fitron ketika itu, diperkuat oleh ketegasan Ketua DPRD Banten periode 2019-2020, Asep Rahmatulloh.

Asep mengatakan, polemik penyaluran dana hibah ponpes ramai lantaran gubernur memaksakan untuk mencairkan usulan hibah 2018 tahun itu juga. Padahal, kata dia, seharusnya mengacu Pergub Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten, pencairan hibah 2018 seharusnya hasil usulan dan verifikasi tahun 2017. “Kami di DPRD Banten pernah mendapat penjelasan dari Kepala Biro Kesra bahwa penyaluran hibah 2018 berdasarkan usulan tahun itu, dan sudah melalui proses verifikasi yang sesuai aturan. Namun, ketika itu kita mengingatkan agar tidak menabrak aturan pergub yang dibuat gubernur, sehingga tidak bermasalah di kemudian hari,” jelas Sekjen DPD PDIP Banten ini.

Tak hanya mengingatkan, kata Asep, DPRD Banten sudah berencana membuat Pansus Dana Hibah untuk menginvestigasi terkait dugaan ada pengajuan proposal hibah yang tidak prosedural. “Tapi pansus ini batal dibuat, karena memang pemprov meyakini tidak ada masalah dalam proses pencairan hibah ponpes ini,” jelasnya.

Asep menyoroti juga terkait penyaluran hibah ponpes 2018 melalui Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP). Sebab, ketika itu pencairan dananya belum melalui rekening ponpes melainkan disalurkan melalui FSPP.

“Nah data ponspesnya waktu itu sekitar tiga ribuan. Karena ketika itu waktu pengajuan dan penyaluran di tahun yang sama, setahu saya data ribuan ponpes akhirnya memakai data dari Kemenag Banten,” ujarnya seraya menambahkan Kejati dapat juga memeriksa FSPP.

Ketegasan sikap Dewan melalui Komisi V juga terjadi di 2020. Untuk dana hibah ponpes tahun 2020, Ketua Komisi V DPRD Banten periode 2019-2024, M Nizar mengungkapkan, penolakan Komisi V terhadap program dana hibah Pemprov untuk ponpes tidak hanya terjadi tahun 2018. Namun juga untuk hibah ponpes tahun 2020.

“Memang sistemnya ada perubahan, tahun 2020 pengajuan lembaga calon penerima hibah sudah melalui online. Dan penyaluran hibah uang tidak melalui FSPP, tapi langsung dari rekening pemprov ke rekening ponpes penerima hibah 2020,” tutur Nizar. Namun yang jadi persoalan, kata Nizar, skema penyalurannya hampir sama dengan hibah uang tahun 2018.

“Tahun 2020 hibah pemprov untuk ponpes lebih besar anggarannya mencapai Rp117 miliar lebih, namun lembaga penerimanya juga lebih banyak, hampir empat ribu ponpes. Di mana setiap ponpes mendapatkan Rp30 juta,” tuturnya.

Saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten tentang RAPBD 2020, Komisi V sempat memberikan masukan agar skema bantuan hibah untuk Ponpes tahun 2020 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten tidak dipukul rata, tapi secara bertahap.

“Saat pembahasan anggaran 2020 kami menolak pemprov untuk menyamaratakan bantuan hibah untuk ponpes. Selain nilainya kecil, proses verifikasinya juga sulit lantaran calon penerimanya hampir empat ribu,” tegasnya.

Masih dikatakan Nizar, usulan Komisi V bukan tanpa dasar. Sebab berdasarkan pengakuan pejabat Biro Kesra pada tahun 2020, proses verifikasi terhadap empat ribu ponpes calon penerima hibah hanya dilakukan dalam waktu empat bulan. “Bayangkan dalam satu bulan diverifikasi seribu ponpes, ini rawan terjadi pelanggaran aturan,” tegasnya.

Menurut Nizar, saat itu Komisi V mengusulkan agar bantuan hibah untuk masing-masing ponpes di angka Rp100 hingga Rp150 juta, di mana setiap tahun yang diberi hibah hanya seribu ponpes.

“Kalau skemanya bertahap, dalam empat tahun empat ribu ponpes hanya menerima hibah satu kali, namun nilainya signifikan,” bebernya.

Sayangnya, usul Komisi V ditolak TAPD Provinsj Banten, dengan alasan pemprov ingin langsung membantu semua ponpes dengan dana hibah masing-masing ponpes sebesar Rp30 juta untuk tahun 2020.

“Waktu itu Komisi V menolak pemberian hibah bila skemanya sama seperti 2018. Dan kekhawatiran kami terbukti saat ini, di mana ada dugaan korupsi untuk yang hibah 2020 juga,” tegasnya.

KORBANKAN PARA KIAI

Terpisah, Direktur Eksekutif ALIPP, Uday Suhada yang melaporkan dugaan kasus korupsi hibah ponpes tahun 2018 dan 2020 ke Kejati Banten mengatakan, apa yang dilakukannya untuk memerangi para oknum yang telah mengorbankan para kiai dan menodai marwah Ponpes di Banten. “Niatan saya untuk memberantas para penyamun yang telah merampok uang pesantren. Niat baik Pak Gubernur memberikan hibah, faktanya banyak dimanfaatkan oleh para oknum, mereka itu harus bertanggungjawab di depan hukum,” katanya.

Uday menambahkan, lima tersangka yang telah ditetapkan Kejati bukan akhir dari mega korupsi kasus ini. “Kami dari ALIPP mendorong agar kejati membongkar semuanya. Masih banyak oknum lain yang harus bertanggungjawab,” tegasnya.

Uday pun menyambut baik keinginan salah satu tersangka untuk menjadi justice collaborator (JC). “Kuasa hukum Irvan Santoso (mantan kepala Biro Kesra) telah menyampaikan bahwa Pak Irvan telah mengajukan untuk menjadi JC, bila ini dikabulkan penyidik maka kasus ini akan semakin terang benderang, sebab Irvan bisa mengungkap fakta yang selama ini masih tersembunyi terkait aktor utama pemotongan dana hibah dan ponpes fiktif,” tegasnya.

Ia berharap, Kejati Banten segera memanggil Presidium FSPP dan Gubernur Banten untuk dimintai keterangannya. “Dalam diskusi dengan Ketua Komisi V (Nizar), sudah jelas bahwa Komisi V sejak 2018 dan 2020 menolak penyaluran hibah bila verifikasinya tidak clear, namun Pemprov Banten tetap memaksakan penyaluran. Masa iya Kepala Biro tanpa ada perintah pimpinan. Yang menarik, Komisi V juga tidak mengetahui dasar pelibatan FSPP sebagai lembaga penerima sekaligus penyalur hibah 2018. Makanya kami minta Presidium FSPP juga diperiksa Kejati,” pungkas Uday. (rbnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here