Home NASIONAL Biaya Sekolah Akan Dikenai Pajak, Berisiko Banyak Anak Putus Sekolah

Biaya Sekolah Akan Dikenai Pajak, Berisiko Banyak Anak Putus Sekolah

0
SHARE
Sri Mulyani, Menteri Keuangan

JAKRTA-Tak hanya sembako, biaya pendidikan kabarnya juga akan dikenai PPN. Dalam Pasal 4A ayat (3) draf perubahan UU KUP, pemerintah menghapus jasa pendidikan dari daftar objek non-jasa kena pajak (JKP). Sebelumnya, mengacu UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sekolah dikecualikan dari daftar objek PPN.

Sebagai catatan, Indonesia saat ini masih menganut sistem PPN single tarif sebesar 10 persen. Pemerintah pun berencana akan menaikkan tarif PPN dari 10 persen ke 12 persen. Sistem single tarif pun rencananya akan diubah menjadi multitarif. Multitarif artinya tarif PPN berdasarkan barang regular dan barang mewah. Pertama, tarif sebesar 5 persen untuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Kedua, tarif sebesar 25 persen bagi jasa tergolong mewah.

Nantinya untuk sekolah yang tergolong mahal bakal dibandrol PPN dengan tarif normal yakni 12 persen. Sedangkan sekolah negeri misalnya dikenakan tarif 5 persen. Untuk rincian tarif PPN sekolah atau jasa pendidikan berdasarkan jenisnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) bila beleid perubahan UU KUP itu jadi disahkan.
Kabar kenaikan PPN biaya sekolah yang sudah beredar luas itupun ditanggapi dingin oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Dalam raker dengan Komisi XI DPR RI dengan Menkeu kemarin (10/6), Ani pun mendapat sejumlah sorotan dari anggota dewan.

‘’Bahwa dalam situasi seperti ini kok pemerintah melakukan hal yang tidak memberikan kenyamanan bagi mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,’’ jelas anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo.

Dalam kesempatan itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan, draf tersebut akan dibahas antara pemerintah dan DPR. Dia menyayangkan beredar luasnya draf tersebut sebelum adanya pembahasan. Sehingga, banyak pihak yang tak memahami secara menyeluruh.

‘’Yang keluar sepotong-sepotong, yang kemudian di-blow up menjadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal, hari ini fokus kita adalah pemulihan ekonomi. Dia mengimbau seluruh pihak bisa sabar dan menahan diri. Sebab, harus ada pembahasan antara pemerintah dan DPR sesuai etika politik yang berlaku. ‘’Itu semua kita akan presentasikan secara lengkap, by sektor, by pelaku ekonomi kenapa kita mengusulkan pasal ini, landasannya apa dan kalau pun itu adalah arah yang benar apakah harus sekarang, apakah harus 6 bulan, apakah harus tahun depan, itu semuanya nanti kita ingin membahas secara penuh dengan Komisi XI,’’ jelas bendahara negara itu.

Pemerhati Pendidikan Indra Charismiadji menyayangkan adanya rencana pengenaan PPN di sektor pendidikan. Menurut dia, dengan penerapan ini maka dampak terdekatnya ialah kenaikan biaya pendidikan. Orang tua bakal diminta menambah biaya untuk PPN.

”Dampaknya kalau SPP naik apa? Banyak anak putus sekolah dong,” ujarnya. Mengingat, kondisi ekonomi saat ini yang sedang berat. Banyak orang tua yang terkena PHK. Di sisi lain, pemerintah dinilai belum melaksanakan amanat konstitusi UUD 45 pasal 31 yang mengatakan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Artinya, siswa SD dan SMP wajib dibiayai pemerintah sehingga angka partisipasi murni di tingkat tersebut di atas 100 persen.

Sayangnya, masih ada 20 persen usia SMP belum bersekolah. Sementara, anak usia SD masih ada dua persen yang tidak mengenyam pendidikan.

”Sekarang faktanya kalau belum dilaksanakan tapi akses mau ditutup, dipersulit lagi, ya berarti pemerintahnya inkonstitusional,” keluhnya. Lain halnya bila pemerintah menyiapkan sekolah negeri dengan daya tampung seluruh siswa. Jika itu terjadi, maka wajar saja apabila pemerintah menarik PPN ke sekolah swasta.

Sebab, masuk sekolah swasta merupakan pilihan. Bukan keterpaksaan karena daya tampung di sekolah negeri tak mencukupi.

”Kalau sekarang kan gak ada pilihan. Fakta ini bisa dilihat sebentar lagi dalam PPDB. Kalau tidak keterima negeri, pilihannya mau tetep sekolah di swasta atau gak meneruskan,” paparnya. Karenanya, ia sangat menolak adanya rencana tersebut. Senada, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim pun tak sepakat dengan rencana pengenaan PPN pada sektor pendidikan. Ia meminta agar draft tersebut dicabut.

”Ini sama saja seperti komersialisasi pendidikan,” keluhnya.

Ia menyebut, rencana ini tak ada bedanya dengan undang-undang Cipta kerja klaster pendidikan sebelumnya. Di mana, rencana tersebut akan sangat merugikan hak-hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan. Padahal pendidikan wajib diberikan oleh negara.

”Kemudian, ini akan menambah beban orang tua untuk membiayai anaknya,” ungkapnya. Sebab, sekolah-sekolah swasta akan berlomba menaikkan besaran SPP-nya. Padahal, saat ini masih dalam kondisi pandemi di mana ekonomi masih sulit. ”Terus ini sembako juga akan dikenai PPN. Kira-kira akan milih perut dulu atau sekolah dulu,” sambungnya.
Sehingga, dipastikan, dampak jangka panjangnya ialah terjadinya peningkatan angka putus sekolah. Saat ini saja, menurutnya, rata-rata lama anak Indonesia bersekolah hanya 7-8 tahun. Angka tersebut kemungkinan bakal menurun tajam bila PPN diterapkan. ”Kalau begini, di mana merdeka belajarnya,” tandasnya. (jpg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here