Home NASIONAL PTM Terganjal Guru yang Belum Vaksin

PTM Terganjal Guru yang Belum Vaksin

0
SHARE
Banyak sekolah sudah siap menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah, namun terkendala belum semua guru disuntik vaksin.

JAKARTA–Rencana pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah, mendapat dukungan penuh dari Komisi X DPR RI. Mayoritas sekolah siap melaksanakan kebijakan tersebut. Masalahnya masih banyak guru yang belum divaksin. Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, pihaknya mendukung rencana PTM yang akan dilaksanakan Juli mendatang.
“Posisi kami mendukung, PTM harus berjalan,” terang dia dalam diskusi di Media Center DPR RI, komplek parlemen Senayan kemarin (10/6).

Terkait opsi dua hari dalam seminggu dan dua jam setiap PTM yang diusulkan Presiden Jokowi, Huda mengatakan, opsi itu tidak wajib dilaksanakan seluruh sekolah. Karena PTM tidak berlaku serentak secara nasional. Dalam SKB 4 menteri disebutkan bahwa yang mempunyai kewenangan melaksanakan PTM adalah pemerintah kabupaten/kota.

Menurut data Kemendikbud Ristek, sekitar 30 persen sekolah sudah melaksanakan PTM, terutama di zona hijau. Artinya, masih sisa 70 persen yang didorong untuk melaksanakan PTM pada bulan mendatang. “Jadi bagi sekolah yang 30 persen sudah ikut PTM, berarti simulasinya sudah bagus. Adaptasi baru sudah berjalan di sekolah itu,” urainya.

Politisi PKB itu mengatakan, ada dua syarat PTM bisa dilaksanakan Juli. Yaitu, vaksinasi guru dan kesiapan sekolah dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Terkait vaksinasi guru, dari 5,6 juta guru dan tenaga pendidik, baru 1,5 juta orang yang sudah vaksin. Jadi, Kemendikbud dan Satgas Covid-19 harus bekerja keras dan cepat dalam melakukan vaksin sebelum Juli.

Soal kesiapan sekolah, hasil survei KPAI menyebutkan bahwa 71 persen sekolah siap melaksanakan PTM dan menjalankan prokes. “Jadi, PR terberatnya adalah vaksinasi guru dan tenaga pendidik,” ungkap Ketua DPW PKB Jawa Barat itu.

Sekretaris Ditjen Pauddasmen Kemendikbud Ristek Sutanto mengatakan, pemerintah sedang berusaha melakukan vaksinasi kepada semua guru dan tenaga pendidik. Dia berharap, sebelum pelaksanakan PTM, mereka semua sudah divaksin.

Bagaimana jika sampai Juli belum semua guru dan tenaga pendidik divaksin? Sutanto mengatakan, pelaksanaan PTM menjadi kewenangan pemerintah daerah. “Jadi, pemerintah daerah yang akan mengaturnya,” ungkapnya saat menjadi pembicara dalam diskusi kemarin.

Terpisah, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengungkapkan, masih banyak cela yang berisiko menyebabkan klaster baru di sekolah. Misalnya, urusan yang paling krusial, yakni penggunaan masker.

Menurut pantauan FSGI di sejumlah sekolah yang sudah melakukan PTM, banyak guru masih suka menggunakan masker di leher. Belum lagi, sebagian besar Sekolah di sejumlah daerah tidak memiliki protocol kesehatan/SOP. Kalaupun ada SOP sangat minim, yaitu hanya mengatur saat kedatangan warga sekolah dan saat pembelajaran di kelas.

”Artinya, protokol kesehatan belum diterapkan dengan baik di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Oleh karena itu, FSGI mendorong pemerintah daerah tidak membuka seklah secara gegabah.

Misalnya, hanya dengan pertimbangan gurunya sudah divaksin. Pemda juga harus mau melibatkan epidemiolog dan IDAI di daerahnya saat hendak memutuskan buka sekolah. Dengan begitu, pemda bisa mendapat masukan mengenai risiko yang bisa muncul dari PTM terbatas ini sesuai dengan kondisi Covid-19 di daerahnya. ”FSGI jufa mendorong pemerintah daerah tidak membuka sekolah/madrasah jika positivity rate covid-19 di daerahnya lebih dari 5 persen,”sambungnya.

Selain itu, dinas Pendidikan dan dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota perlu harus melakukan pendampingan sekolah dalam PTM. Di mana, sekolah mendapat arahan dalam penyusunan protocol kesehatan/SOP di satuan pendidikan. Sekolah juga harus mendapat akses layanan fasilitas kesehatan terdekat ketika ada situasi darurat.

Terkait positivity rate, Co-Founder Kawal Covid-19 Elina Ciptadi pun mengamini. Dia menekankan, pentingnya daerah membuka data positivity rate di daerahnya. Sehingga, bisa menjadi salah satu pertimbangan sebelum membuka sekolah.

Apalagi, zonasi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Karena zonasi wilayah Covid-19 ini bergantung pada jumlah kasus tercatat. Sementara, angka testing di sejumlah daerah masih banyak yang belum ideal.

“Kalau dilihat angka kasus positif Covid-19 sempat turun tajam di Mei, namun angka kematian tidak menunjukkan hal yang sama,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, harusnya keduanya saling terkait. ketika kasus turun, angka kematian pun demikian. karenanya diduga, penurunan saat Mei terjadi lantaran testing yang menurun pada momen lebaran. Oleh sebab itu, mengenai PTM terbatas, ia mengaku tak bisa secara gamblang mengatakan jangan buka sekolah ataupun sekolah aman dibuka.

Pasalnya, hal ini sangat bergantung pada daerah dalam penanganan pandemi di wilayahnya. jika memang positivity rate rendah di bawah 5 persen, kemudian angka kematian pun sama, dan testing tinggi maka bisa saja sekolah kembali dibuka.
Selain itu, lanjut dia, yang tak kalah penting adalah pengetahuan orang tua atas risiko-risiko yang dihadapi saat mengizinkan anak mengikuti PTM terbatas. Misalnya. risiko anak terpapar dan mengalami long covid-19 setelahnya.

Sementara itu, Palang Merah Indonesia (PMI) siap memberikan dukungan terhadap pemerintah yang bakal membuka kembali pembelajaran tatap muka (PTM). Sekjen PMI Sudirman Said mengatakan PMI akan melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia.

’’Tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang bisa saja virusnya transit di area yang selalu tersentuh manusia,’’ katanya.

Sudirman mengatakan PMI sudah menerbitkan Surat Edaran bernomor 0698/PB/VI.2021. Di dalam surat tersebut, PMI pusat memerintahkan pengurus PMI daerah supaya aktif berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 di daerah masing-masing. Sehingga bisa mempermudah operasi penyemprotan disinfektan di sekolah-sekolah sebelum kembali menerima siswa. Selain itu Sudirman mengatakan relawan PMI di daerah juga bisa mulai melakukan pemetaan persiapan PTM di wilayah masing-masing.

Dalam kegiatan penyemprotan persiapan PTM tersebut, relawan PMI di daerah bisa bekerjasama dengan Palang Merah Remaja (PMR) di sekolah-sekolah. Sehingga proses penyemprotan bisa berjalan lancar. Kemudian kerjasama dengan PMR juga untuk sosialisasi penerapan protokol kesehatan oleh para siswa. ’’Maksimalkan spraying disinfektan di sekolah-sekolah. Juga pastikan protokol kesehatan dipatahui dalam semua aktivitas PMI, khususnya di sekolah,’’ paparnya. (jpg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here