Home TANGERANG HUB Pasien Harus Bayar APD Dokter

Pasien Harus Bayar APD Dokter

0
SHARE
Forum Aktivis Tangerang Raya (Fakta) mendatangi kantor Dinkes Kota Tangerang meminta penjelasan adanya APD dokter di Rumah Sakit Primaya yang dibebankan kepada pasien.

KOTA TANGERANG-Forum Aktivis Tangerang Raya (Fakta) mendatangi kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang, Jumat (11/6). Mereka meminta penjelasan dinkes, terkait pasien harus membayar alat pelindung diri (APD) yang dipakai dokter. Hal ini dikemukakan kordinator aksi Fakta Iqbal Fadilah saat bertemu dengan Sekdinkes dr. H. Yusuf Alvian Geovanny.
Iqbal mengatakan mengatakan, apa yang terjadi di Rumah Sakit (RS) Primaya harus menjadi perhatian Dinkes serta DPRD Kota Tangerang. Menurutnya, pasien yang berobat di RS Primaya dibebankan biaya APD sebesar Rp 500 ribu sampai dengan Rp 800 ribu. Menurutnya, itu tidak wajar. Karena seharusnya biaya APD yang digunakan dokter menjadi tanggungan rumah sakit.

“Harusnya, APD yang digunakan dokter menjadi beban rumah sakit, bukan dibebankan kepada pasien. Di rumah sakit Primaya, pasien dibebankan APD dan ini tidak wajar,” ujarnya saat ditemui Tangerang Ekspres di Kantor Dinkes kota Tangerang, Jumat (11/6).

Iqbal menambahkan, berdasarkan SK Walikota Tangerang Nomor:445/KEP.320-DINKES/20 mengenai ketetapan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan pasien Covid-19, pengajuan klaim kepada pemerintah sangat jelas. Artinya, rumah sakit yang menjadi rujukan Covid-19 paham dengan adanya aturan tersebut.

“Pemerintah sudah fokus dan serius menangani wabah Covid-19, hampir seluruh anggaran dinas di refocusing untuk penanganan Covid. Namun, pihak rumah sakit swasta mengambil kesempatan dengan situasi ini. Maka itu, harus dilakukan tindakan tegas,”ungkapnya.
Ia mengaku punya bukti kuat, ada pasien yang harus membayar APD yang dipakai dokter yang merawat pasien tersebut. Iqbal menjelaskan, bahwa rumah sakit swasta harus juga memberikan pelayanan yang prima terhadap pasien. Apalagi selama pandemi ini rumah sakit swasta juga mendapat bantuan anggaran dari pemerintah pusat yang menjadi rujukan Covid-19. Artinya, rumah sakit swasta tidak boleh melakukan mengambil kesempatan dalam kesempitan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here