Home NASIONAL Presiden Jokowi Didesak Batalkan Pemecatan Pegawai KPK

Presiden Jokowi Didesak Batalkan Pemecatan Pegawai KPK

0
SHARE
Presiden Joko Widodo

JAKARTA – Desakan agar tes wawasan kebangsaan (TWK) dan pemecatan 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK dibatalkan belum surut. Masyarakat sipil menuntut Presiden Joko Widodo segera turun tangan menyikapi persoalan tersebut. Sebab, polemik itu dapat menumpulkan institusi dan pemberantasan korupsi.

Menurut Deputi Direktur Public Virtue Research Institute (PVRI) Anita Wahid, pemberhentian pegawai KPK itu dapat dikategorikan sebagai gejala regresi demokrasi yang berakibat pada sulitnya mengontrol kekuasaan pusat dan daerah. ”Jadi Presiden Jokowi harus membatalkan keputusan tersebut (pemberhentian pegawai KPK, Red),” kata Anita, kemarin (20/6).

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pidatonya secara tegas menyatakan bahwa asesmen TWK yang dilaksanakan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak dapat menjadi dasar untuk memecat pegawai KPK. Namun, pada kenyataannya arahan Jokowi itu diabaikan oleh KPK dan BKN dengan memecat 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK per 1 November mendatang.

Anita menyesalkan belum dibatalkannya keputusan pemberhentian 51 pegawai KPK sampai saat ini. Karena itu, pihaknya mendesak Jokowi tidak tinggal diam melihat situasi tersebut. Dia juga meminta BKN membuka dokumen TWK yang menjadi dasar penyingkiran 51 pegawai tersebut. ”Kalau hal ini (pemberhentian pegawai KPK) dibiarkan, kekuasaan akan sulit dikontrol,” ujarnya.

Selain membatalkan TWK dan pemberhentian pegawai KPK, Anita juga meminta Presiden memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak-hak pegawai KPK dalam proses TWK. Presiden, kata Anita, juga wajib menginstruksikan jajaran kepolisian agar mengusut segala bentuk teror dan ancaman kepada pegawai KPK.

Merujuk kajian University of Sydney Thomas Power, Anita menyebut bahwa pelemahan KPK tidak hanya dilakukan lewat metode kekerasan. Melainkan juga penempatan elit politik di luar jangkauan KPK, delegitimasi diskursif berupa labelisasi ‘taliban’ terhadap penyidik KPK, pengangkatan perwira aktif polisi menjadi pimpinan KPK, dan pelemahan struktural.

”Pemecatan ini adalah episode baru dari rangkaian pelemahan KPK, terutama saat korupsi marak terjadi di berbagai sektor dan daerah,” papar puteri ketiga Presiden RI keempat Abudarrahman Wahid itu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here