Home NASIONAL Presiden Jokowi Didesak Batalkan Pemecatan Pegawai KPK

Presiden Jokowi Didesak Batalkan Pemecatan Pegawai KPK

0
SHARE

JAKARTA – Desakan agar tes wawasan kebangsaan (TWK) dan pemecatan 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK dibatalkan belum surut. Masyarakat sipil menuntut Presiden Joko Widodo segera turun tangan menyikapi persoalan tersebut. Sebab, polemik itu dapat menumpulkan institusi dan pemberantasan korupsi.

Menurut Deputi Direktur Public Virtue Research Institute (PVRI) Anita Wahid, pemberhentian pegawai KPK itu dapat dikategorikan sebagai gejala regresi demokrasi yang berakibat pada sulitnya mengontrol kekuasaan pusat dan daerah. ”Jadi Presiden Jokowi harus membatalkan keputusan tersebut (pemberhentian pegawai KPK, Red),” kata Anita, kemarin (20/6).

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pidatonya secara tegas menyatakan bahwa asesmen TWK yang dilaksanakan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak dapat menjadi dasar untuk memecat pegawai KPK. Namun, pada kenyataannya arahan Jokowi itu diabaikan oleh KPK dan BKN dengan memecat 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK per 1 November mendatang.

Anita menyesalkan belum dibatalkannya keputusan pemberhentian 51 pegawai KPK sampai saat ini. Karena itu, pihaknya mendesak Jokowi tidak tinggal diam melihat situasi tersebut. Dia juga meminta BKN membuka dokumen TWK yang menjadi dasar penyingkiran 51 pegawai tersebut. ”Kalau hal ini (pemberhentian pegawai KPK) dibiarkan, kekuasaan akan sulit dikontrol,” ujarnya.

Selain membatalkan TWK dan pemberhentian pegawai KPK, Anita juga meminta Presiden memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak-hak pegawai KPK dalam proses TWK. Presiden, kata Anita, juga wajib menginstruksikan jajaran kepolisian agar mengusut segala bentuk teror dan ancaman kepada pegawai KPK.

Merujuk kajian University of Sydney Thomas Power, Anita menyebut bahwa pelemahan KPK tidak hanya dilakukan lewat metode kekerasan. Melainkan juga penempatan elit politik di luar jangkauan KPK, delegitimasi diskursif berupa labelisasi ‘taliban’ terhadap penyidik KPK, pengangkatan perwira aktif polisi menjadi pimpinan KPK, dan pelemahan struktural.

”Pemecatan ini adalah episode baru dari rangkaian pelemahan KPK, terutama saat korupsi marak terjadi di berbagai sektor dan daerah,” papar puteri ketiga Presiden RI keempat Abudarrahman Wahid itu.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKN Bima Haria Wibisana tak berkomentar banyak soal desakan ini. Dia meminta agar bersabar menunggu rilisan video pernyataan resminya terkait hal tersebut.

Kendati begitu, dia turut menjelaskan mengenai munculnya pertanyaan yang diajukan asesor dalam TWK pegawai KPK menjadi ASN soal pilih Pancasila atau Al-Quran. Ia mengatakan, pegawai yang menerima pertanyaan tersebut ialah mereka yang hasil indeks moderasi bernegaranya (IMB-68) dan profiling-nya jeblok.

Menurutnya, ini termasuk kategori pertanyaan yang berat. “Kalau ada seseorang yang ditanya asesor pilih Al-Quran atau Pancasila maka dia termasuk kategori berat,” katanya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pertanyaan tersebut digunakan asesor lantaran pertanyaan tersebut paling sering dipakai oleh teroris untuk merekrut calon-calon teroris. Sehingga, ketika itu ditanyakan para asesor dapat melihat bagaimana respon dari peserta TWK.

Apabila seseorang memiliki pemahaman agama atau Pancasila yang terbatas, maka dengan cepat akan menjawab agama. Akan tetapi, bila peserta tersebut memiliki pemahaman agama yang lebih baik, ia akan bingung karena dalam agama ada unsur Pancasila dan Pancasila sendiri juga tidak bertentangan dengan agama.

Oleh karenanya, dia menegaskan, bahwa pertanyaan tersebut sejatinya bukan untuk memaksa mereka mimilih. Tapi, melihat respon dari peserta. “Jadi kebingungan ini yang ditangkap oleh asesor. Sehingga dapat diketahui seseorang berada di level mana,” pungkasnya. (tyo/mia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here