Home TANGERANG HUB Harus Radikal Tangani Covid-19

Harus Radikal Tangani Covid-19

0
SHARE

JAKARTA – Dorongan untuk melakukan pembatasan mobilitas guna mengurangi transmisi penularan Covid-19 masih bergulir. Jika rencana ini dijalankan, beberapa pihak memberikan masukan agar ada bantuan untuk masyarakat dan industri. Di sisi lain, pemerintah berupaya untuk memperbanyak tempat isolasi terpusat.

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) meminta agar ada langkah radikal dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19. Sudah ada 13.668 orang yang terkonfirmasi Covid-19 dengan 24.987 spesimen yang dites PCR. Dengan kata lain positifity rate PCRnya 51,62 persen. “Ada dua pilihan, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional dan penerapan lockdown regional secara berkala di pulau besar seperi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan,” kata Ketua Umum IAKMI Ede Surya Darmawan, kemarin (22/6).

Saran lain dari IAKMI meningkatkan tracing dan percepatan testing sedari dini. Sehingga bisa terdeteksi sebelum memerlukan rawat inap di rumah sakit.

Masyarakat pun harus diberikan kesadaran agar memiliki kesadaran melakukan testing. Selain itu juga menyampaikan informasi dengan benar untuk keperluan tracing dan memampukan isolasi mandiri. “Kuatkan telemedicine dan telemonitoring sebagai dukungan pada masyarakat yang isolasi mandiri,” tuturnya.

Peran dan kapasitas satgas tingkat RT hingga relawan harus diperkuat. Ini untuk menjalankan 3M secara tepat dan tertib. “Pemberian denda atau sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan,” ujar Ede.

Sementara itu, Walikota Tangsel Benyamin Davnie membatasi jam operasional pusat perbelanjaan dan pelaku usaha kuliner baik kafe maupun tenda. Semula diperbolehkan buka sampai pukul 21.00 WiB dan kini dibatasi hanya sampai pukul 20.00 WIB.

Hal tersebut dilakukan Pemkot Tangsel karena, seiring meningkatnya kasus Covid-19. Pak Ben mengaku, untuk mengurangi atau mencegah penyebaran covid-19 salah satunya dengan mengurangi jam operasional pusat perbelanjaan hingga restoran.

“Iya kita membatasi dan operasional restoran dan pusat perbelanjaan. Jam dine in saya turunkan jadi jam 20.00 WIB, tadinya jam 21.00 WIB,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (21/6).

Ia menambahkan, pembatasan jam operasional sampai pukul 20.00 WIB juga berlaku untuk layanan pesan antar makanan maupun dibawa pulang (take away). Kebijakan tersebut sudah diatur dalam Surat Edaran Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 443/2073/Huk tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro.

“Layanan pesan antar, dibawa pulang, diperbolehkan sampai dengan jam operasional restoran berakhir dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat,” jelasnya.

Mantan pegawai Pemkab Tangerang ini menuturkan, jumlah pengunjung di tempat usaha kuliner juga wajib dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas normal. “Khusus pelaku usaha restoran untuk layanan makan ditempat maksimal 50 persen,” ungkapnya.

Wakil Walikota Tangsel dua periode tersebut menuturkan, pengetatan tersebut berlaku selama perpanjangan PPKM berbasis mikro di Kota Tangsel sampai 28 Juni mendatang.

Pemkot juga melarang beberapa kegiatan yang memancing kerumunan masyarakat. Yakni, larangan adanya pesta atau resepsi pernikahan di tengah lonjakan kasus Covid-19. “Saya melarang kegiatan resepsi pernikahan atau kegiatan-kegiatan sosial yang lain,” ungkapnya.

Selain itu, dalam surat edaran yang dibuat, Pak Ben juga minta kepada tim Satuan Tugas Covid-19 hingga tingkat terbawah untuk meningkatkan fungsi pengawasan lebih ketat lagi. Terutama jika ada kegiatan yang dapat mengundang kerumunan masyarakat, seperti penyelenggaraan kegiatan seni, budaya, lomba burung di kawasan perumahan atau permukiman.

“Kemudian yang lain-lain masih belum boleh dioperasikan, seperti kolam renang, wisata air masih belum kami buka,” tuturnya

Tidak hanya itu, sekolah tetap akan dilakukan secara daring. Hal itu dilakukan guna menghindari adanya klaster baru penyebaran Covid-19 di wilayahnya. “Iya agar tidak ada klaster, kemudian klaster kerumunan sosial,” pungkasnya.

Berdasarkan data dari website lawancovid19.tangerangselatankota.go.id, sampai Selasa (22/6) pukul 16.00 WIB, di Kota Tangsel terdapat 12.146 kasus terkonfirmasi positif covid-9. Dari jumlah tersebut 11.131 sembuh, 600 dirawat dan 416 meninggal dunia.

Sementara itu, pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memperkirakan tingkat kunjungan pusat perbelanjaan akan tersisa 10 persen menyusul pengetatan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021. ”Diperkirakan tingkat kunjungan akan turun cukup drastis sehingga hanya akan tersisa sekitar 10 persen saja,” ujar Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja, kemarin (22/6).

Menurut Alphonzus, berdasarkan pengalaman sebelumnya yakni pada awal tahun 2021, pembatasan tidak akan efektif untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19 jika hanya dilakukan secara parsial. Menurut dia, perlu penegakan yang kuat atas pemberlakuan serta penerapan protokol kesehatan yang ketat, disiplin dan konsisten. ”Di pusat perbelanjaan juga berlaku protokol kesehatan secara berlapis yaitu yang diberlakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan juga para penyewa,” tegasnya.

Alphonzus menilai pemberlakuan pembatasan berpotensi akan membuat laju ekonomi kembali terpuruk dan membuat angka kunjungan pusat belanja kembali anjlok. Untuk itu, APPBI berharap bisa mendapatkan setidaknya ada dua jenis insentif yang dibutuhkan pelaku pusat perbelanjaan. ”Yakni insentif untuk mendongkrak penjualan dan insentif untuk meringankan beban pelaku usaha. Pembebasan sementara atas pajak-pajak yang terkait dengan penjualan diharapkan dapat meningkatkan penjualan yang sudah lebih dari setahun ini dalam kondisi berat,” ujarnya.

Selain pembebasan pajak, Alphonsus juga berharap pemerintah bisa memberikan subsidi atas upah pekerja. ”Pusat perbelanjaan juga berharap pemerintah dapat memberikan subsidi atas upah pekerja sebesar 50 persen yang disalurkan langsung kepada para pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Usulan subsidi upah ini disambut baik oleh serikat pekerja/buruh. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku sepakat atas keringanan pajak dan bantuan subsidi upah untuk pekerja.

Namun dengan catatan, bantuan subsidi upah tidak dibarengi dengan pengurangan upah oleh perusahaan. Sebab kebutuhan pekerja/buruh pun semakin bertambah di masa pandemi saat ini. Belum lagi, banyak dari mereka yang sejatinya belum menerima tunjangan hari raya mereka.

“Tetapi PHK dan pengurangan upah, kami tidak setuju,” tegasnya.

Pertumbuhan jumlah pasien Covid-19 di Jakarta membuat keterisian rumah sakit naik tajam. Tidak terkecuali fasilitas yang disediakan untuk pasien orang tanpa gejala (OTG). Termasuk diantaranya Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran dan RSDC Wisma Atlet Pademangan. Kemarin, total jumlah pasien di RSDC Wisma Atlet Kemayoran sudah mencapai 6.402 orang. Sedangkan pasien di RSDC Wisma Atlet Pademangan sebanyak 1.395 orang. Untuk itu, pemerintah daerah setempat menyiapkan Rusun Nagrak di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sebagai fasilitas isolasi terpusat OTG.
(bud/jpg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here