Home TANGERANG HUB Kemenkumham Ambil Alih Pasar Babakan

Kemenkumham Ambil Alih Pasar Babakan

0
SHARE
DISEGEL : Kemenkumham melakukan segel kepada pengelola Pasar Babakan sebagai tanda bahwa tidak boleh ada transaksi karena saat ini pengelolaan diambil alih oleh Kemenkumham, Rabu (23/6). FOTO: Randy Yastiawan/Tangerang Ekspres

TANGERANG – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengambil alih pengelolaan Pasar Babakan yang saat ini dikelola pihak swasta. Para petugas Kemenkumham memasang sejumlah spanduk di sekitar pasar, Rabu (23/6). Spanduk pemberitahuan bertulsikan Pengelolaan Pasar Babakan telah beralih pengelolaan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Segala bentuk pembayaran dianggap tidak sah jika tidak mendapatkan izin dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan.

Bagian hukum Kemenkumham Taufik mengatakan, pengambilalihan pengelolaan Pasar Babakan ini sebagai tindaklanjut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan lahan Kemenkumham. Karena, selama ini harusnya ada potensi untuk masuk kas negara namun tidak pernah ada yang disetorkan ke kas negara.

“Maka itu kita hadir, untuk menindaklanjuti adanya laporan bahwa pengelolaan Pasar Babakan tidak pernah menyetorkan hasilnya ke kas negara,”ujarnya saat ditemui Tangerang Ekspres di lokasi, Rabu (23/6).

Taufik menambahkan, retribusi pedagang di Pasar Babakan yang selama ini dikelola pihak swasta atau pribadi sangat tidak dibenarkan. Seharusnya, retribusi pedagang di pasar ini masuk ke kas negara.

“Jadi kami hanya menertibkan pengelolaan, tidak menertibkan aktivitas para pedagang. Artinya, para pedagang masih bisa melakukan aktivitas jual beli di Pasar Babakan,”paparnya.

Ia menjelaskan, kehadiran Kemenkumham ini bukan untuk mengusir atau melarang para pedagang melakukan aktivitas dagang. Pihaknya ingin menertibkan pengelolaan Pasar Babakan, sehingga kini diambil alih Kemenkumham.

“Makanya kami ambil alih, agar retribusi dari pasar Babakan ini bisa masuk dalam kas negara. Selain itu, lahan yang digunakan adalah milik negara,”ungkapnya.

Taufik menegaskan, jika ada yang mencopot spanduk dan stiker yang kini sudah dipasang Kemenkumham akan diproses secara hukum. Pemasangan spanduk dan stiker ini juga untuk membekukan pihak pengelola Pasar Babakan.

“Pemasangan ini berkekuatan hukum, karena ini yang kami pakai sertifikat hak pakai. Jadi jika dicopot akan diproses hukum,”katanya.

Sementara itu, Kasubag Barang Milik Negara Kemenkumham Adi Gunawan menuturkan, retribusi di Pasar Babakan ini seharusnya masuk ke kas negara berbentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Sejak berdirinya pasar ini tidak ada PNBP-nya ke negara. Sehingga, ada temuan dari BPK itulah yang harus kita tindak lanjuti,”tutupnya. (ran)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here