Home TANGERANG HUB Kasus Dugaan Penyelewengan Dana PKH, Aparat Hukum DIminta Tegas

Kasus Dugaan Penyelewengan Dana PKH, Aparat Hukum DIminta Tegas

0
SHARE
Anggraini Jatmika Ningsih, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang

TANGERANG – Komisi II DPRD Kota Tangerang mengagendakan rapat dengar pendapat bersama pihak terkait dalam kasus penyelewengan dana program keluarga harapan (PKH) warga Kelurahan Batusari, Kecamatan Batu Ceper. Hal itu dikatakan Anggraini Jatmika Ningsih saat dihubungi Tangerang Ekspres melalui telepon selularnya, Selasa (13/7).

Diketahui, Sukilah (49) dan Ita Puspitasari (39) warga Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper yang didampingi kuasa hukumnya belum lama ini mengadukan ke DPRD Kota Tangerang adanya penyelewengan dana PKH atas nama dirinya yang terdaftar sejak Januari 2018 lalu. Padahal Sukilah dan Ita Puspitasari belum pernah mendaftar sebagai penerima manfaat PKH tersebut.

Mika, sapaan akrab Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang ini mengatakan, pihaknya telah mengagendakan hearing dengan pihak bank terkait yang sudah siap memberikan data-data yang dimilikinya. Namun, karena masuknya masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, akhirnya Komisi II mengurungkan sementara rapat tersebut hingga masa PPKM darurat berakhir.

Is menceritakan, ketika dirinya mempertanyakan adanya surat memo terkait penyerahan buku rekening termasuk kartu anjungan tunai mandiri (ATM) peserta penerima manfaat dana bantuan PKH, pihak bank sudah menyiapkan data-data konkret terkait penyelenggaraan pencairan dana PKH di wilayah Kota Tangerang termasuk surat memo tersebut.

“Sebenarnya kami sudah mengagendakan hearing kembali. Cuma kan terbentur pemberlakuan PPKM darurat. Kita pending dulu sampai masa PPKM darurat berakhir. Pihak bank juga sudah siap memberikan datanya termasuk surat memo itu. menurut saya ini bakal menjadi titik terang mengungkap kasus ini.,” ungkap Mika kepada Tangerang Ekspres.

Mika menjelaskan, bantuan dana PKH yang diperuntukan keluarga penerima manfaat (KPM) yang notabene dari kelurga kurang mampu di Kota Tangerang ini hampir sering terdengar diselewengkan oleh oknum petugas yang menangani dana bantuan PKH tersebut. pihak DPRD juga sering menerima aduan dari keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian sosial (Kemensos) itu. Namun pihaknya juga menilai masih banyak petugas PKH yang jujur dan amanah.

Menurut politisi dari PDIP ini, dirinya menyayangkan kasus penyelewengan dana PKH di Kota Tangerang selalu menguap begitu saja tanpa adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Tidak seperti di wilayah lain. Pihaknya meminta aparat penegak hokum turut serta melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini.

Seperti diberitakan, di wilayah Kabupaten Tangerang dengan modus yang sama, yakni Modus buku tabungan dan kartu ATM dipegang oleh yang bukan penerima. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa melakukan traking hingga memerika pejabat Kemensos. Kejari Tigaraksa telah memeriksa ribuan saksi-saksi dalam upaya mengungkap kasus ini lantaran diduga berpotensi kerugian negara hingga Rp 3,5 miliar.

“Kita ingin kasus ini terungkap dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku supaya menjadi efek jera,” tandasnya.

Menurut Mika, DPRD menyatakan akan mengadvokasi secara tuntas dalam penangani kasus yang terjadi di Kota Tangerang. DPRD juga akan melakukan tracking data mulai dari pihak bank terkait yang sudah bersedia memberikan data-data terkait dana bantuan PKH. Dengan begitu, pelaku penggelapan dana PKH dapat ditemukan.

“Kita akan telusuri data-datanya. Terutama data dari pihak bank. Saya juga penasaran siapa yang membubuhkan tandatangan dalam memo itu.,” tukasnya.(raf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here