Home TANGERANG HUB Kota Mati di Malam Hari, Lampu Jalan Dimatikan

Kota Mati di Malam Hari, Lampu Jalan Dimatikan

0
SHARE
CAPTION Jalan Veteran, Kota Tangerang, kemarin gelap gulita setelah lampu penerangan jalan umum dipadamkan. Pemadaman lampu penerangan jalan ini juga dilakukan di Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang untuk mengurangi mobilitas warga. FOTO: Miladi Ahmad/ Tangerang Ekspres

TANGERANG-Mengurangi mobilitas warga. Inilah alasan lampu penerangan jalan di Tangerang raya dimatikan di malam hari. Mulai pukul 20.00 WIB. Pemkot Tangerang, Pemkot Tangsel dan Kabupaten Tangerang kompak mematikan lampu penerangan jalan. Akibatnya, jalan gelap gulita.

Penerangan jalan mengandalkan lampu kendaraan bermotor yang melintas. Tak pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Toko dan minimarket tutup mulai pukul 20.00 WIB. Pada malam hari, Tangerang raya sudah seperti kota mati. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) Kota Tangsel telah mengeluarkan Surat Edaran Pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) mulai 12 Juli dan dimulai 14 Juli. Semua lampu penerangan jalan, baik jalan kota, kabupaten, provinsi dan nasional dibuat gelap gulita.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ade Suprizal mengatakan, pemadaman lampu penerangan disejumlah ruas jalan bertujuan untuk menekan mobilitas masyarakat.

“Kami mendukung program PPKM darurat, makanya sejumlah ruas jalan PJU-nya kita padamkam,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Kamis (15/7).

Ade menambahkan, pemadaman lampu penerangan tidak hanya dilakukan di ruas jalan protokol tetapi, juga di jalan-jalan utama kawasan pengembang swasta di Kota Tangsel.

“Pemadaman penerangan jalan umum di jalan protokol, kemudian jalan kawasan pengembang Bintaro, BSD, dan Alam Sutera,” tambahnya.

Namun, pria yang juga menjabat Plt Kepala DBPR Kota Tangsel ini belum menjelaskan secara rinci ruas jalan yang dipadamkan lampu penerangannya. Ia hanya menyebut sudah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada seluruh polsek dan koramil, kecamatan dan pengembang swasta untuk membantu pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Pemadam dilakukan setiap malam hari pada pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB selama PPKM darurat,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemkot Tangsel resmi menerapkan PPKM Darurat dari 3-20 Juli mendatang. Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, wilayahnya menjadi salah satu dari 122 wilayah yang memenuhi kriteria untuk menerapkan PPKM Darurat di Indonesia.

Sebab, Kota Tangsel berada pada situasi pandemi Covid-19 level 4 berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan pemerintah pusat.

Di level 4, angka kasus konfirmasi positif Covid-19 lebih dari 150 orang per 100.000 penduduk per minggu.

Kemudian, kejadian rawat inap karena Covid-19 di rumah sakit lebih dari 30 orang per 100.000 penduduk per minggu. Sementara, angka kematian akibat Covid-19 lebih dari 5 orang per 100.000 penduduk per minggu.

“Level inilah yang kemudian menjadi ukuran pemerintah untuk menetapkan penerapan PPKM darurat di suatu daerah,” katanya.

Menanggapi pemadaman PJU tersebut, warga Bintaro, Irpan mengaku, pemadaman PJU sementara berpotensi menumbulkan persoalan baru. Salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas.

“Dua potensi ini pasti terjadi saat pemadaman PJU, meskipun dilakukan pada jam-jam tertentu,” katanya.

Pantuaan Tangerang Ekspres di Jalan Ir. H. Juanda Ciputat, Rabu (14/7) malam, ruas jalan yang menghubungkan Ciputat dengan Lebak Bulus Jakarta Selatan tampak gelap. Hal tersebut lantaran PJU dipadamkan dan kondisi ini membuat aktivitas masyarakat sedikit lebih sepi.

Kabupaten Tangerang juga melakukan hal yang sama. Kepala Bidang PJU Dishub Kabupaten Tangerang Cecep menuturkan, mematikan lampu jalan dilakukan setelah rapat secara virtual dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Mau jalan nasional, jalan milik pemerintah provinsi ataupun jalan aset pemkab kita matikan lampu jalannya. Tujuannya, mengurangi mobilitas warga,” pungkasnya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Adib Miftahudin menilai, kebijakan mematikan PJU yang dilakukan pemerintah cenderung tidak visioner. Ia menuding, langkah tersebut hanya ikut-ikutan tanpa memikirkan lebih jauh dampak apa yang dirasakan warga. Ia mengungkapkan, sebab dalam mengurangi mobilitas warga masih banyak kebijakan yang bisa dilakukan selain mematikan lampu penerangan jalan.

“Masyarakat punya hak untuk diterangi jalannya, karena mereka yang membayar pajak penerangan jalan umum (PPJU). Kalau nanti lampu jalan dimatikan banyak kecelakaan maka masyarakat juga yang dikorbankan. Karena itu hak mereka mendapatkan penerangan. Sudah dihitung belum bagaimana ketika PJU dimatikan sisi kamtibmas, keamanan hingga kriminalitas, sudah dihitung belum. Karena itu saya katakan hanya ikut-ikutan cenderung mau menang sendiri,” paparnya kepada Tangerang Ekspres ketika diwawancarai, Kamis (15/7).

Ia menuturkan, mematikan lampu jalan menunjukan pemerintah tidak mampu ketika melakukan kebijakan PPKM darurat dalam mengurangi mobilitas warga. Sebab, kata dia, masih banyak yang harus dilakukan tak perlu mematikan lampu jalan.

“Penyekatan bisa dilakukan dari bawah. Sinergitas antara RT, RW Bhabinkamtibmas, Binamas, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan lainnya dijadikan simpul awal untuk bisa mendeteksi. Bisa diedukasi dan disosialisasi. Kalau itu sudah mantap, bisa disekat, maka orang tidak akan keluar rumah,” paparnya.

“Kalau sinergi itu dilakukan maka tidak perlu mematikan PJU, yang ada malah mendzolimi warganya yang sudah bayar pajak dan berhak atas menikmati penerangan jalan,” lanjut Adib. Ia menilai, kebijakan mematikan lampu jalan harus dilihat dari sisi urgensi sebab ada hak masyarakat karena sudah membayar pajak. “Maksud saya, ada skala prioritas yang harus dikerjakan dahulu. Apa itu, tadi sinergitas di tingkat simpul bawah. Jangan atas nama ekstra ordinary pandemi semuanya main dikerjakan, karena ada hak masyarakat yang harus tetap dijaga,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Herman Suwarman menyampaikan berbagai upaya terus dilakukan dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Salah satunya pemadaman lampu penerangan jalan umum di sejumlah titik jalan pada malam hari selama PPKM darurat.

“Upaya pemadaman lampu PJU ini dilakukan merujuk pada hasil Rakor bersama Kemenko Marves dan kesepakatan bersama unsur Forkopimda Kota Tangerang dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19,” ucap Herman.

Sekda juga menerangkan, pemadaman lampu penerangan jalan umum ini bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat di tempat-tempat keramaian.

“Masih banyak masyarakat yang berkumpul untuk sekadar ngobrol di malam hari, ini yang kami hindari jadi kami padamkan di titik-titik yang berpotensi menimbulkan keramaian” terangnya.

“Kesimpulannya jika mobilitas masyarakat menurun, kasus Covid-19 juga akan menurun sehingga kita bisa beraktivitas seperti sediakala,” tambah Herman.

Lebih lanjut Herman menjabarkan, pemadaman PJU akan dilakukan di beberapa lokasi di tempat keramaian diantaranya Jalan Daan Mogot, Jalan Soleh Ali, Maulana Hasanudin, Hasyim Ashari, wilayah Perumnas, Pasar Anyar dan Jalan Satria Sudirman.

“Penerangan jalan umum dipadamkan selama masa PPKM Darurat. Pemadaman dimulai setiap pukul 20.00 hingga pagi,” kata Herman. (bud/sep/ran)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here