Home TANGERANG HUB PPKM Darurat Baru Efektif 30 Persen

PPKM Darurat Baru Efektif 30 Persen

0
SHARE
Salah seorang warga yang melanggar PPKM Daurat di Kota Tangsel menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring). Hakim PN Tangerang menjatuhkan hukuman denda uang, antara Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta.

SERPONG–Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat belum efektif. Di Kota Tangsel, PPKM Darurat baru menurunkan mobilitas warga sebesar 30 persen. Padahal targetnya 50 persen.

Lusa, PKKM Darurat akan berakhir. Melihat situasi terakhir, masih banyak warga yang tidak patuh, kemungkinan PPKM Darurat ini akan diperpanjang.

Sekretaris Daerah Kota Tangsel Bambang Noertjahjo mengatakan, keberhasilan PPKM Darurat di wilayahnya baru mencapai 30 persen. Angka itu belum mencapai target yang dicanangkan yakni hingga 50 persen.

“Hanya ini masih kami rasa kurang, target dari PPKM Darurat sebetulnya 50 persen terbatasi. Alhamdulillah sampai saat ini mampu di level 30 persen, hasil dari analisa Kementerian Maritim dan Investasi. Jadi masih ada 20 persen target yang harus dicapai,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (16/7).

Bambang mengakui, sarana prasarana kesehatan yang masih terbatas untuk menangani pasien Covid-19 terus bertambah. Alhasil, penanganan pandemi Covid-19 sampai saat ini belum maksimal.

“Terus terang, jika kita lihat di data konfirmasi positif, juga masih penuhnya sarana kesehatan, ini memang masih menunjukkan hasil yang belum baik,” tambahnya.

Namun, bukan berarti pemerintah daerah tidak melakukan apapun untuk menanggulangi wabah Covid-19.

“Saya mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan saling bahu-membahu dalam penanggulangan Covid-19 ini,” tuturnya.

Sementara itu, Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, pihaknya memastikan bahwa pelaksanaan PPKM Darurat akan dilakukan dari hulu ke hilir. Di hulu pemerintah akan memastikan sosialisasi PPKM dilakukan secara menyeluruh dan masif. Salah satunya adalah menggerakkan Satgas Covid-19 di lingkungan RT dan RW.

“Satgas Covid-19 ini akan bertanggung jawab untuk proses pencegahan dan penularan Covid-19 di lingkungannya serta memastikan setiap kegiatan dan aktivitas warganya harus memenuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

Pak Ben (panggilan Benyamin Davnie) menambahkan, sanksi yang diberikan saat ini dilakukan dengan dua cara yaitu teguran lisan dan hukuman sosial. Namun, tidak menutup kemungkinan pemerintah bersama pemangku kepentingan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan proses penanganan Covid-19 atau memberlakukan tindak pidana ringan di tempat.

“Berdasarkan laporan lapangan, proses ini sudah berlangsung dan dilakukan oleh pihak kepolisian dan TNI,” tambahnya.

Kemudian di hilir, pemerintah menyiapkan tempat-tempat untuk isolasi mandiri bagi masyarakat atau warga yang terdampak Covid-19. Selain itu, untuk memaksimalkan atau menambah ruang rawat penderita Covid-19, Pemkot Tangsel saat ini akan memaksimalkan Rumah Sakit Umum Serpong Utara.

“RSU Serpong Utara ini memang dibangun untuk penanganan khusus Covid-19,” jelasnya.

Sementara itu, untuk Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren, yang memiliki lima lantai, pemkot akan memaksimalkan fasilitas yang tersedia. “Saat ini kami sudah mengirim surat ke Kemenkes untuk bisa memberikan bantuan fasilitas rawat inap seperti kasur dan lainnya untuk rumah sakit ini,”ungkapnya.

Pak Ben berharap, dengan adanya fasilitas yang diberikan ini proses penanganan Covid-19 bisa lebih mudah ditangani. Serta kasus positif setiap harinya bisa berkurang. “Saya juga mengingatkan bahwa masyarakat harus menaati protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah,” tutupnya.

Hingga dua pekan PPKM darurat di Jawa-Bali berjalan, belum ada tanda-tanda kasus Covid-19 melandai. Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus koordinator PPKM darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan pun menyampaikan permintaan maaf pemerintah.

”Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia jika penanganan pandemi belum optimal,” katanya dalam keterangan secara virtual tadi malam (17/7). Namun, berbeda dengan keterangan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya, Luhut menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan perpanjangan PPKM darurat.

Luhut menjelaskan, ada dua indikator yang dipakai pemerintah untuk mengambil kebijakan soal PPKM daurat, yaitu pertambahan kasus dan tingkat keterisian rumah sakit (RS). Pemberlakuan PPKM, kata dia, bisa saja akan memasuki fase relaksasi. Khususnya di daerah-daerah yang kasusnya mulai melandai dan tingkat keterisian RS-nya menurun. ”(Kasus Covid-19, Red) DKI Jakarta menurun. Bali juga akan menurun,” katanya.

Meski begitu, jelas Luhut, dalam dua sampai tiga hari ke depan, masih akan terjadi tren kenaikan kasus Covid-19. Sebab, ada masa inkubasi dari virus tersebut. Dia berpesan kepada Pemprov Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk bahu-membahu melawan varian Delta.

Luhut menyatakan, pelaksanaan PPKM darurat Jawa-Bali yang dimulai 5 Juli lalu berhasil menurunkan tingkat mobilitas masyarakat. Itu dia pantau melalui layanan di Google, Facebook, serta dari indeks cahaya malam. Menurut dia, selama PPKM darurat terjadi penurunan cukup signifikan mobilitas dan aktivitas masyarakat.

”Ini terus terang memberikan harapan kepada kita semua. Penularan varian Delta bisa kita turunkan, namun tidak serta-merta menunjukkan penurunan kasus baru,” jelasnya. Dampak PPKM darurat terhadap kasus Covid-19 baru bisa dilihat dalam tempo 14 sampai 21 hari. Karena itu, Luhut berharap semua pihak konsisten dan disiplin menjalankan prokes. (bud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here