Home TANGERANG HUB 18 Hari Terjadi 514 Pelanggaran

18 Hari Terjadi 514 Pelanggaran

0
SHARE
Pemkot Tangsel mulai melakukan vaksinasi untuk anak dan remaja, untuk mengejar target vaksinasi, kemarin dilakukan di kawasan Ciputat. FOTO: Miladi Ahmad/Tangerang Ekspres

CIPUTAT-Sejak penerapan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada 3-20 Juli 2021 dan PPKM level 4 pada 21-25 Juli 2021 di Kota Tangsel, banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat.

Satpol PP Kota Tangsel mencatat ada sekitar 514 pelanggaran yang dilakukan masyarakat selama pemberlakukan PPKM Darurat dan PPKM Level empat.

Kepala Bidang Penegakan Hukum Perundang-Undangan pada Satpol PP Kota Tangsel Sapta Mulyana mengatakan, jenis pelanggarannya beragam, mulai perorangan yang tidak mengenakan masker hingga pelaku usaha yang tidak menaati jam operasional.

“Itu pelanggaran secara perorangan, pelanggaran tempat pelaku usaha, baik yang di pinggir jalan maupun restoran-restoran yang permanen,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Senin (26/7).

Saya menambahkan, pelanggaran yang dominan dilakukan masyarakat adalah tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Selebihnya, pelanggaran tempat usaha yang melewati batas jam operasional atau warung makan yang masih menyediakan makan di tempat.

Pelanggar ada yang sudah mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring). Bagi perorangan yang melakukan pelanggaran, tidak mengenakan masker saat keluar rumah dikenakan denda Rp 100 ribu. Sementara tempat usaha dikenai denda hingga penyegelan.

“Kalau untuk denda tempat usaha itu bisa dari Rp 500 ribu sampai Rp 5 juta tapi, dalam situasi seperti ini kemarin dalam sidang putusan hakim mengambil yang paling minimal,” tambahnya.

Masih menurutnya, adapun terkait penyegelan ada sekitar 32 tempat makan yang disegel di tujuh kecamatan yang ada di Kota Tangsel selama penerapan aturan itu. Meski ada banyak pelanggaran, berdasarkan pengamatannya, dalam operasi penegakan PPKM darurat dan level empat, secara kualitatif terdapat peningkatan kepatuhan masyarakat.

“Perkembangan sampai semalam itu luar biasa, dua malam yakni malam Sabtu dan malam Minggu yang biasanya hiruk pikuk dari Bintaro, Pondok Aren, BSD, sampai ke Pamulang itu semuanya senyap semua, jadi masyarakat menyadari, pelaku usaha juga menaati jam malam yang ditentukan,” tuturnya.

Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten telah melakukan tinjauan ke sejumlah titik di Kota Tangsel pada 23-24 Juli. Dari tinjauan tersebut, implementasi aturan dinilai belum berjalan maksimal sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2021 serta Surat Edaran Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 443/2535/Hukum tentang Penerapan PPKM Level 4.

Kepala Tim Ombudsman pengawasan PPKM di Kota Tangsel Harri Widiarsa mengaku, masih terdapat rumah makan, toko kelontong dan beberapa kafe yang masih beroperasi melewati batas operasional, yakni pukul 20.00 WIB.

Tim ombudsman turut menyoroti implementasi keberadaan pos penyekatan di wilayah hukum Polres Tangsel. Didapati adanya pos penyekatan tanpa adanya petugas menjelang penyekatan dibuka pada pukul 22.00 WIB. “Tepatnya titik penyekatan di wilayah Gading Serpong yang merupakan perbatasan antara Kota Tangsel dan Kota Tangerang, serta titik penyekatan di wilayah Bintaro Sektor 3, perbatasan antara Kota Tangsel dan Jakarta Selatan,” ujarnya.

Pengamatan Ombudsman, hanya ada pembatas jalan di pos-pos penyekatan tersebut dan itupun dalam kondisi terbuka. “Padahal, penyekatan merupakan salah satu upaya penting dalam penerapan PPKM level 4 guna melakukan pembatasan mobilitas masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19,” tambahnya. (bud/esa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here