Home BANTEN Keliling Kota, Pedagang Kibarkan Bendera Putih

Keliling Kota, Pedagang Kibarkan Bendera Putih

0
SHARE
Pedagang asal Karundang, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Jaka Sendani (36) berkeliling sambil mengibarkan bendera putih di Kota Serang, Senin (26/7). FOTO: Syirojul Umam/Banten Ekspres

SERANG – Salah satu pedagang asal Karundang, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Jaka Sendani (36) mengelilingi kota sambil mengibarkan bendera putih. Aksi tersebut sebagai bentuk protes atas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang dianggap merugikan pedagang.

Pantauan Banten Ekspres, Senin (26/7) Jaka yang sehari-hari berjualan buah menggunakan sepeda motor. Khusus untuk kemarin, ia hanya membawa keranjang kosong disertai bendera putih di belakangnya. Ia berkeliling sekitar pukul 10.00 WIB yang dimulai dari jalur lingkar selatan ke arah pasar Royal, hingga beristirahat di kantor bersama Pemkot Serang, Ciceri.

Ia mengaku sangat terdampak dengan adanya PPKM Darurat. Sebab kesulitan mendapatkan barang dagangan yang akan dijual. “Ini aspirasi. Saya mohon ke pemerintah, PPKM ini kebijakannya ditinjau ulang. Saya sangat terdampak enggak bisa jualan buah-buahan,” katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut, buah-buahan yang dijual yakni salak dan jeruk kini mulai langka. Meskipun ada harganya melambung tinggi. “Saya beli di Pasar Induk Rau (PIR), Sekarang kalau belanja pagi sudah habis, kalaupun ada ya mahal,” ujarnya. Akibatnya, ia hanya berjualan selama dua hari dalam seminggu. Padahal sebelumnya berjualan setiap hari. Bahkan Jaka berjualan dari Kota Serang hingga ke wilayah Ciomas, Baros, Kabupaten Serang.

“Sekarang sudah empat hari tidak jualan, karena uangnya juga mulai menipis dan tidak bisa beli buah-buahan lagi,” tuturnya. Tak hanya itu, PPKM ini juga berdampak pada kelangsungan hidupnya. Ia khawatir tidak bisa membayar sekolah anak yang akan masuk sekolah dasar (SD). “Anak ada dua, yang pertama itu sudah masuk Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan satu lagi mau masuk SD,” terangnya.

Maka dari itu ia meminta agar pemerintah memberikan kebijakan dengan solusi yang tidak memberatkan pedagang maupun UMKM dan pengusaha lainnya. “Ini bukan hanya berdampak pada saya, melainkan teman-teman pedagang lainnya. Kami diberikan keterbatasan, maka berikan kami solusi yang tidak merugikan kami juga,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Pujianto mengatakan, akibat PPKM Darurat tidak sedikit pedagang atau pelaku usaha yang terdampak. “Memang ini menjadi pelajaran untuk kita semua, khususnya bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam persoalan melakukan kebijakan khususnya yang berdampak pada masyarakat,” katanya.

Ia menilai, kondisi saat ini, masyarakat mati atau sakit bukan Covid-19, melainkan karena dampak kebijakan yang dianggap merugikan mereka dengan kesulitan ekonomi yang didapatkan. “Karena kebijakan itu tidak serta merta akan baik atau indah dalam bayangan mereka. Tetapi, susah dirasakan masyarakat seperti yang dirasakan saat ini,” tuturnya.

Maka dari itu, ia meminta kepada pemerintah agar lebih peka lagi terhadap masyarakat, terlebih dalam mengeluarkan kebijakan. “Maka, per hari ini saya meminta kepada Pemkot Serang, memohon segala hormat dan pemangku kebijakan, untuk bisa menganggarkan untuk penanganan Covid-19, termasuk pelaku UMKM, dan lainnya agar diberikan bantuan,” terangnya.

Lebih lanjut, Pujianto meminta Pemkot Serang untuk mengenyampingkan program-program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Tolong, jangan egois. Di sini sudah tidak rasional lagi kalau membicarakan soal RPJMD. Masyarakat kita sudah menjerit,” ungkapnya.

Disamping itu, ia juga menilai PPKM di kota serang saat ini masih terlihat seakan-akan tebang pilih. Sebagai contoh rekan-rekan pelaku industri kreatif tidak boleh melakukan event apapun. Untuk mendirikan tenda untuk berjualan produk lokal saja tidak bisa. Di satu sisi di rumah makan tidak boleh makan di situ. Tapi di satu sisi masih banyak yang melakukan pesta pernikahan.

“Jadi seakan-akan tembang pilih. Maka saya simpulkan bahwa peraturan ini hanya berlaku bagai sesuatu yang terlihat, tidak berlaku bagi sesuatu yang pura-pura tidak terlihat,” paparnya. (mam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here