SHARE
TUTUP: Salah satu warteg di Kabupaten Tangerang terpaksa tutup akibat pandemi Covid-19. FOTO: Net

TIGARAKSA — Pandemi Covid-19 belum kunjung teratasi pemerintah. Sudah dua tahun berjalan. Dampaknya bukan saja soal urusan kesehatan, namun sudah merambat ke sektor bisnis rumah makan yang berangsur-angsur sudah kehabisan nafas.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Tangerang Arifin mengatakan, dampak pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat maupun level 4 menurunkan omzet rumah makan sampai 15 persen dari biasanya. Hal ini disebabkan, adanya larangan makan di tempat di mana hanya diperbolehkan melayani take away atau pesanan dibungkus.

Arifin menuturkan, di satu sisi pengusaha restoran mendukung langkah pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Namun, di sisi lain adanya hilang omzet pengusaha.

“Kita sudah tidak memikirikan keuntungan karena memang pasti rugi akibat terdampak pandemi Covid-19 yang belum usai. Namun efek pengetatan kebijakan PPKM itu ada yang kehilangan omzet 15 persen dari biasanya. Karena memang ada sebagian restoran yang mengandalkan konsumen makan di tempat. Kalau seperti Mc Donald, atau KFC itu kan mereka sudah biasa sistem pesan antar atau sekarang dikenal sistem take away,” paparnya kepada Tangerang Ekspres ketika diwawancarai, Senin (26/7).

Lalu, kata Arifin, restoran atau rumah makan yang beroperasi di Mal atau pusat perbelanjaan sementara harus ‘menguras energi’ alias mengambil uang simpanan pengusaha. Ia mengungkapkan, rerata pengusaha restoran maupun rumah makan yang bermodalkan pas-pasan sudah menutup usahanya dari tahun sebelumnya. Kini, yang bertahan, kata Arifin, hanya pengusaha yang sudah berpengalaman dan memiliki modal yang besar. “Sudah banyak yang mengeluh. Semuanya hampir sudah pakai uang pribadi bukan keuntungan perusahaan tahun sebelumnya. Bahkan sudah ada yang tutup permanen. Jumlahnya ada sekira 10 rumah makan yang tutup permanen maupun sementara,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Komunitas Warung Nusantara (Kowantara) Kabupaten Tangerang Rojikin mengatakan, warteg yang bertahan dari badai pandemi Covid-19 sudah mengalami penurunan omzet 50 persen hingga 70 persen. Hal ini kata dia, merupakan lampu kuning yang harus dipikirkan bersama pemerintah. Di mana, rantai suplai bahan makanan operasional warteg sehari-hari berasal dari pasar tradisional.

“Akibat anjlok omzet, nggota Kowantara yang gulung tikar sudah 50 persen atau sekira 20 ribuan yang gulung tikar se-Jabodetabek. Kalau di Kabupaten Tangerang yang gulung tikarĀ  ada 700 warteg lebih yang mayoritas tutup permanen, karena jumlah ini cepat berubah,” katanya.

Rojikin mengungkapkan, tidak mau memprediksi bila PPKM darurat berlaku hingga akhir 2021, sebab, hingga Juli saja sudah banyak warteg yang akan gulung tikar maupun tutup sementara. “Tentu ini jawaban yang sulit, karena di satu sisi kita hargai pemerintah dalam menangani pandemi, tapi di sisi lain pengusaha warteg dan usaha lainya tentu akan sangat terganggu. Saya harap pemerintah harus benar-benar memperhatikan para UMKM di tanah air, karna roda perekonomian negri kita ini 60 persen bersumber dari UMKM. Jika memang PPKM terus diperpanjang maka harapan saya pemerintah harus memberi stimulus pada para pelaku UMKM. Seperti bantuan langsung tunai, sembako, restrukturisasi kredit di semua jenis, pemutihan BI cheking dan sebagainya untuk mengurangi beban rakyat,” pungkasnya. (sep/din)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here