SHARE
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (kiri) berbincang dengan warga Karang Tengah, Kota Tangerang mengenai bantuan sosial tunai (BST) kemarin.

KOTA TANGERANG-Diam-diam Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini blusukan ke Kota Tangerang,Rabu (28/7).
Ia ingin mengecek distribusi bantuan sosial tunai (BST). Perempuan asal Surabaya itu, menemukan ada oknum yang memotong BST Rp 50 ribu.

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah merespons temuan Risma (panggilan Tri Rismaharini). Ia menegaskan tidak akan mentolerir apabila ada oknum baik di tingkat RT RW, pendamping program keluarga harapan (PKH) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Tangerang yang melakukan perbuatan pungutan liar. Terlebih pungli terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang.

“Jika ada yang mengetahui atau mengalami adanya tindakan tersebut, silakan dilaporkan ke pihak berwajib, tidak perlu takut,” tegas Arief melalui sambungan telepon, Rabu (28/7) malam.

“Apapun jenis bantuannya baik BST, BPNT maupun PKH, jika mengalami pungli silahkan dilaporkan,” imbuhnya.

Arief menekankan Pemkot Tangerang juga telah meminta jajaran kepolisian dan Kejaksaan Negeri untuk menindak tegas para pelaku pungli yang merugikan masyarakat, khususnya penerima bansos.

“Silakan dilaporkan, dan akan ditindak dengan tegas,” ujarnya.

Kemarin pagi, Mensos Risma datang menemui warga penerima BST di Gang Rawa, RT08/RW 01 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang.

Lalu, ke Gang Haji Dalih, RT01/RW 03, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah. Di Gang Haji Dalih inilah Risma menemukan warga tak mampu penerima BST dipotong Rp 50 ribu. BST disalurkan lewat kantor Pos. Petugas mendatangi langsung rumah penerima BST dan memberikan uang tunai Rp 600 ribu untuk bantuan dua bulan.

Mantan Walikota Surabaya itu kali pertama mendatangi Gang Rawa, Pinang dan melihat langsung warga yang sedang mengantre BST yang diberikan lewat petugas Pos. Selesai di Pinang, Risma menuju Karang Tengah, ke Gang Haji Dalih. Di depan warga, ia mengaku kedatangannya tidak ingin diketahui oleh Walikota Tangerang. Karena, dia ingin mengecek langsung penyaluran BST Rp 600 ribu, apakah tetap sasaran.

“Bapak dan ibu, saya sengaja tidak kasih tahu pemerintah setempat (walikota) ya. Saya sendiri mau tahu langsung bagaimana masyarakat menerima bantuan sosial ini. Karena saya kemarin di suatu tempat kok rasanya diatur-atur, makanya saya sengaja tidak mau memberitahu, karena takut diatur-atur,” ujarnya.

Risma mengatakan, pengecekan langsung ke lapangan dilakukan dengan mencocokkan kartu identitas penerima dengan daftar penerima BST. Pendamping yang bertugas menjalankan amanat harus memberikan informasi kepada para penerima bansos dengan jujur.

“Jika ada yang tidak jujur dan bahkan minta-minta kepada penerima, kasih tahu saya, biar langsung saya yang tindak,” ungkapnya.

Risma juga tampak kaget, karena menemukan ada oknum pendamping yang memotong BST Rp 50 ribu. “Kamu dananya dipotong oleh siapa? Sebut namanya, ada polisi di sini yang siap menindaklanjuti,” tanya Rismi kepada Wowoh, warga penerima BST. Wowoh awalnya tidak mau berterus terang. Namun, setelah didesak Risma dan ia akhirnya membeberkan ada pemotongan itu.

“Ada orang, saya dimintai uang Rp 50 ribu. Orang itu membantu saya memasukkan data. Tapi sampe sih bantuannya ke saya, awalnya memang ribet, bolak-balik gitu,”tutupnya.

Risma menuturkan, aduan warga mengenai bantuan PKH akan ditindaklanjuti dengan membuka posko di wilayah Kecamatan Karang Tengah. Dari posko tersebut, nanti akan ketahuan apa saja permasalahan yang dialami warga saat menerima bansos.

“Nanti saya akan instruksikan staf membuka posko pengaduan. Masyarakat yang merasa (BST) dipotong dan juga tidak sampai bansosnya, bisa mengadukan ke posko tersebut. Nanti saya akan tindaklanjuti,” ungkapnya.

Risma mengatakan sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti temuan pemotongan bansos di Kota Tangerang. (ran)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here