SHARE

TIGARAKSA-Kasus dugaan korupsi dana program keluarga harapan (PKH) 2018-2019 di Kecamatan Tigaraksa memasuki babak baru. Setelah memeriksa 3.585 keluarga penerima manfaat (KPM) akhirnya kejaksaan menetapkan dua pendamping PKH sebagai tersangka.

Kedua tersangka ini diduga memotong uang program PKH yang diberikan kepada warga miskin tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Bahrudin mengatakan, kedua tersangka sebagai pendamping sosial di Desa Sodong, Desa Tapos dan Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Hitungan penyidik, kedua pelaku berhasil mengumpulkan uang hingga Rp800 juta dari menyunat dana PKH yang sudah cair. Besarannya bervariasi per penerima per pencairan.

“Kedua tersangka berinisial TS dan DK yang dalam kasus ini sebagai pendamping sosial. Kita tetapkan tersangka karena dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup mengarahkan kepada dua orang ini. Kita masih mendalami dan mengembangkan termasuk akan ditelurusi uang dari dua tersangka ini kemana saja, ke siapa saja,” tegasnya kepada awak media saat rilis di Kantor Kejari, Kamis (29/7).

TS dan DK diperlihatkan kepada wartawan. Kedua tersangka memakai rompi merah dengan tangan terborgol. Kini, keduanya dititipkan di tahanan Mapolresta Tangerang.

Diketahui, penyidik kejaksaan melakukan pemeriksaan maraton untuk kasus dugaan penyelewengan dana PKH di Kecamatan Tigaraksa. Penyidik mengestimasi kerugian negara dari kasus dugaan penyelewengan dana PKH selama 2018 hingga 2019 mencapai Rp3,5 miliar. Nilai tersebut didapat setelah memeriksa seluruh penerima program di 12 desa dan dua kelurahan hasil dari pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari 3.585 orang keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Tigaraksa.
Termasuk 29 orang ketua KPM. Hasil pemeriksaan didapat unsur tindak pidana korupsi dugaan penyelewengan dana PKH selama 2018 hingga 2019.

Informasi yang dikumpulkan Tangerang Ekspres, Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan kepada PKH sebesar Rp 550 ribu/keluar/tahun. Sementara untuk keluarga miskin dan rentan sebesar Rp 1 juta/keluarga/tahun. Jika di keluarga ada ibu hamil, anak usia dini, bersekolah di SD hingga SMA, disabilitas berat dan lanjut usia, besaran batuan berbeda. Keluarga yang terdapat ibu hamil, anak usia dini, disabilitas berat dan lanjut usia, masing-masing sebesar Rp 2,4 juta/tahun/keluarga. Anak bersekolah di SD Rp 900 ribu, SMP Rp 1,5 juta, SMA Rp 2 juta.

Bahrudin membeberkan, kedua tersangka terindikasi ada unsur tindak pidana korupsi dengan modus, KPM tidak menerima uang bantuan sebagaimana mestinya dan tidak memegang buku tabungan dan kartu ATM. Bahkan, penyidik menemukan ada keluarga yang tidak menerima sama sekali selama 2018 hingga 2019, padahal terdaftar sebagai penerima PKH di Kecamatan Tigaraksa.

Bahrudin mengatakan, dari ribuan saksi yang diperiksa penyidik, dan alat bukti yang dikumpulkan, kedua tersangka terindikasi kuat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemotongan bantuan yang diberikan kepada warga miskin.
“Modusnya memang kartu ATM milik KPM yang ada di wilayah kerjanya dipegang oleh pelaku. Termasuk mereka yang mengambil uang dan membagikan kepada penerima PKH. Ini segera kita limpahkan ke pengadilan. Masih kita selidiki apakah nanti hanya dua orang ini saja atau ada tersangka lain. Nanti itu ada dipenyidikan,” pungkasnya. (sep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here