Home HUKUM Bansos Penyandang Disabilitas Disunat

Bansos Penyandang Disabilitas Disunat

0
SHARE
Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Dedi Fitriadi (kanan) menyambangi kediaman Ikawati, seorang disabilitas warga RT04/RW04, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang yang 6 bulan terakhir tidak menerima bansos PKH.

KOTA TANGERANG – Anggota DPRD Kota Tangerang Dedi Fitriadi menerima laporan ada warga disabilitas yang terdaftar Program Keluarga Harapan (PKH) disunat. Selama enam bulan terakhir tidak menerima bantuan uang. Dedi menyebut, warga itu bernama Ikawati, warga RT04/RW, 04, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang. Ia terdaftar sebagai KPM PKH sejak 2018 lalu.

Dedi lantas mendatangi rumah Ikawati. Dari hasil pertemuan itu, Dedi mendapatkan fakta warga disabilitas ini tidak memegang kartu ATM, hanya memegang buku rekening keluarga penerima manfaat (KPM).

Ikawati sebelumnya mendapatkan bansos sebagai KPM PKH yang diberikan dari seorang petugas sosial masyarakat (PSM). Sebagai penyandang disabilitas Ikawati akan mendapatkan bantuan uang tunai Rp 3 juta per tahun. Uang bantuan dari Kemensos itu akan ditransfer ke rekening bank. Namun, sudah enam bulan belakangan ini, Ikawati yang tidak bisa mendengar dan lumpuh ini, sudah tidak mendapatkan bansos tersebut.

“Warga ini (Ikawati) hanya diberikan buku rekening KPM PKH oleh PSM tidak dengan kartu ATM-nya. Sebelumnya dia dapat bansos PKH itu, tapi nominalnya tidak sama. Katanya terakhir paling besar itu sebesar Rp 500 ribu. Sudah enam bulan ini tidak dapat,” tutur Dedi, politisi Fraksi Demokrat.

Dedi Fitriadi, Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Demokrat.

Selain itu, anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang ini, juga menemukan pungutan liar (pungli) di wilayah tersebut. Besaran pungli berbeda-beda.

Dedi menyebutkan, Komisi II akan bergerak mengadvokasi KPM PKH ini. Pihaknya akan menyambangi kantor bank penyalur untuk meminta rekening koran dari buku rekening Ikawati. “Besok pagi kita akan ke bank yang mengeluarkan rekening KPM PKH. Minta buku rekening milik KPM PKH ini dicetak,” ujarnya.

Dedi mendorong masyarakat Kota Tangerang yang memiliki kasus yang sama agar mengadukannya ke DPRD atau ke nomor pengaduan yang difasilitasi Pemkot Tangerang. Karena kasus dugaan penggelapan dana PKH ini seringkali terjadi di Kota Tangerang bahkan di wilayah lain.

“Kita minta masyarakat yang merasa dirugikan terkait kasus yang sama, tidak usah takut untuk mengadukan hal ini. Apalagi sekarang lebih mudah melalui hotline pengaduan yang belum lama ini dilaunching Pemkot Tangerang. Kami juga sebagai wakil rakyat, akan advokasi secara tuntas dalam kasus ini,” tegasnya. (raf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here